INDUSTRY.co.id - Jakarta- Proyek pengembangan Lapangan Abadi Masela di Maluku hingga kini masih menjadi momok bagi PemerintahIndonesia. Pasalnya, usai ditemukan puluhan tahun yang lalu, masalah Blok Masela hingga kini masih belum ada titik terang yang jelas terkait proyek tersebut. Walau saat ini mulai ada kabar positif dari Pertamina yang gantikan Shell sebagai partner dari proyek Blok Masela, namun menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen BPP HIPMI) Anggawira, negara sudah mengalami potensi kerugian sejak pembahasan pembangunan kilang di sana.

Angga memandang kesempatan besar sebenarnya sudah datang sejak penemuan sumur Abadi-1 oleh INPEX pada tahun 2000 setelah dieksplorasi sejak tahun 1998. Pasalnya, ini menjadi momentum ditemukannya lapangan migas terbesar yang ada di Indonesia. Di mana saat itu INPEX menemukan sumurnya berada di dalam kedalaman laut 457 meter.

Usai eksplorasi INPEX itu diketahuilah bahwa Blok Masela menyimpan cadangan gas yang melimpah. Tak kira-kira diproyeksikan bila Kilang Blok Masela sudah beroperasi maka terdapat sekitar 10,73 triliun Tcf cadangan gas alam di sana yang berpotensi bisa dimanfaatkan hingga 70 tahun lamanya. Dengan kontribusi produksi gas buminya bisa menyentuh 10,5 juta ton/mtpa per tahunnya.

Dari sinilah INPEX yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengolah wilayah kerja (WK) mulai menyusun rencana pengembangan lapangan yang sayangnya rintangan mulai datang, khususnya dari sisi persoalan kilang.

“Kilang opportunity di Blok Masela mengalami hambatan sebenarnya sejak pembahasan Plan of Development (rencana pengembangan lapangan) dengan awalnya pemerintah serta pihak INPEX mewacanakan bahwa pembangunan kilang dilakukan secara offshore. Dengan skema ini disetujui di era Pemerintahan Pak SBY pada akhir tahun 2010 tapi alih-alih pembangunan kilangnya bisa dimulai, pergantian pemerintahan malah memicu perdebatan kembali terkait kilangnya,” tutur Anggawira di Jakarta (7/7/2023).

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara itu melanjutkan, di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat usulan agar kilang Blok Masela dibangun di darat saja. Dengan Jokowi yang memandang, kilang di darat akan mempermudah proses pengawasan pembangunan sekaligus ada dampak domino positif untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kilangnya.

 

“Dari sinilah mengapa POD (Plan of Development) mengalami beberapa kali revisi agar dapat menemukan jalan tengah antara keinginan pemerintah dan pihak INPEX. Setelah menemukan skenario yang tepat untuk kedua belah pihak, di tengah jalan Shell sebagai pemegang saham 35% di Blok Masela malah mundur,” sambungnya.

Berbagai kegiatan di lapangan terkait proyek ini juga mengalami berbagai rintangan dengan salah satunya adalah COVID-19 serta ditambah isu masyarakat setempat yang menolak angka pembebasan lahan untuk pembangunan kilang di darat. Menurut Anggawira, hal ini terjadi karena memang keinginan pemerintah yang membangun kilang tersebut di darat.

“Proyeksi dampak ekonomi nasional yang datang dari kegiatan pengembangan proyek abadi setiap tahunnya hingga kini belum terealisasi akibat hambatan-hambatan itu dan dari sinilah mengapa saya memandang pemerintah merugi,” tambahnya.

Angga menambahkan, dirinya merespons positif dengan SKK Migas serta INPEX akhirnya berhasil menemukan partner baru yang menggantikan Shell dengan kehadiran Pertamina. Di mana bila sesuai rencana 35% saham Shell akan dibagi dua antara Pertamina serta Petronas dengan mayoritas saham tetap dipegang BUMN itu.

“Saya harap dengan masuknya Pertamina ini, cita-cita terealisasinya proyek super besar ini memang bisa terjadi dengan kilang gas alam cairnya dapat mulai beroperasi di tahun 2029 dan sesuai target bisa memproduksi 1.600 juta MMSCFD per harinya. Saat ini PR utama dari proyek ini adalah POD yang kembali direvisi agar proses pengembangan di lapangan bisa segera dilakukan setelah itu,” pungkasnya.