INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas dari Lapangan Abadi Blok Masela akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, porsi ekspor dibatasi maksimal 40 persen agar pasokan gas dapat mendukung industri strategis nasional, mulai dari sektor pupuk, kelistrikan hingga program hilirisasi.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya kepada Presiden menjelang peletakan batu pertama Proyek LNG Abadi Masela di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).
"Kita akan alokasikan produksi gas Blok Masela 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk yang berencana akan membangun industri hilirisasi di sini," ujar Bahlil.
Selain memenuhi kebutuhan industri pupuk, pemerintah juga akan mengalokasikan sebagian produksi gas kepada PT PLN, PGN, serta sejumlah perusahaan swasta.
Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
"Setelah pupuk, kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah," lanjutnya.
Kementerian ESDM bersama SKK Migas memastikan alokasi gas untuk kebutuhan domestik telah dimasukkan ke dalam Plan of Development (PoD) Lapangan Abadi.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan gas bumi, terutama bagi sektor industri, pupuk, dan pembangkit listrik.
Lapangan Gas Abadi Blok Masela yang berada sekitar 180 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena, Laut Arafura, menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional.
Wilayah kerja tersebut memiliki kontrak bagi hasil (PSC) yang berlaku hingga 2055 dan diproyeksikan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), 150 juta kaki kubik standar gas pipa per hari (MMSCFD), serta 35.000 barel kondensat per hari.
Pengembangannya meliputi sistem produksi bawah laut, fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), jaringan pipa gas sepanjang sekitar 175 kilometer, hingga pembangunan kilang LNG di darat.
Proyek ini juga akan mengadopsi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon dalam proses produksi LNG.
Dengan skema alokasi tersebut, pemerintah berharap produksi gas Blok Masela dapat memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa menutup peluang ekspor.
Pelaksanaan distribusi nantinya akan disesuaikan dengan kesiapan proyek, pembangunan fasilitas pengolahan, serta penyerapan gas oleh pengguna domestik.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan pembangunan Proyek LNG Abadi Masela harus tetap memperhatikan hak masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Proyek senilai USD 20,9 miliar tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi warga Kepulauan Tanimbar.
"Kita sudah bicara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, Inpex, dan SKK Migas. Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar," ujar Bahlil.
Menurutnya, masyarakat yang telah memanfaatkan lahan secara turun-temurun, termasuk yang berada di kawasan hutan, tetap harus memperoleh perlindungan dan kompensasi yang layak.
"Sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah berang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan (Presiden) agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya," lanjut Bahlil.
Pemerintah juga meminta operator proyek, Inpex Masela Ltd., bersama pemerintah daerah memperkuat pelatihan vokasi bagi masyarakat lokal.
Langkah tersebut ditujukan agar tenaga kerja asal Kepulauan Tanimbar memiliki kompetensi yang sesuai untuk mengisi berbagai kebutuhan selama masa konstruksi hingga operasional proyek.
Komitmen tersebut telah disepakati pemerintah bersama President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja dari wilayah terdekat proyek akan diprioritaskan sebelum perekrutan dilakukan dari daerah lain maupun luar negeri.
"Kami telah bersepakat dengan President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah tier satu dan dua dulu, kalau sudah habis kita ambil dari saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini, pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka," ujarnya.
Harapan terhadap proyek tersebut juga datang dari masyarakat. Gerson, warga Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, berharap pembangunan Lapangan Abadi Masela dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mulai Proyek Masela ini. Saya paling sangat dan paling bangga karena Proyek Strategis Nasional ini dimulai untuk menunjang masyarakat Lematang kedepan untuk kepentingan dari anak sampai cucu kita lebih lebih maju," kata Gerson.
Ia berharap proyek tersebut mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal ketika memasuki tahap operasional.
"Kalau proyek ini sudah jalan (semoga) dapat memberi peluang kita masyarakat mendapat pekerjaan bagus dan baik," harapnya.
Dengan nilai investasi mencapai USD 20,9 miliar, Proyek LNG Abadi Masela menjadi salah satu pengembangan lapangan gas terbesar di Indonesia.
Dimulainya pembangunan fisik proyek menandai masuknya tahap konstruksi sekaligus membuka peluang pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kompetensi, serta peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar proyek.
Pemerintah bersama pengelola proyek menyatakan akan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dan manfaat ekonomi bagi daerah.
