Kemenperin Bantah Isu Industri Alas Kaki 'Kembang-kempis'

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu terkait kondisi sektor alas kaki yang mengalami penurunan utilisasi hingga mencapai 50%.

"Tolong di klarifikasi, karena data terakhir kami utilisasi di angka 89%. Artinya , sebenarnya untuk industri alas kaki ini ada kenaikan kembali di pasar ekspor," tegas Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, Adie mengakui bahwa ada gangguan di luar negeri yang membebani industri alas kaki nasional. 

"Khusus tekstil dan alas kaki sangat terganggu, karena 65% untuk pasar ekspor. Jadi ketika kondisi geopolitik ekonomi luar terganggu maka laju inflasi yang kita harap membaik di Uni Eropa ternyata 8,1%, Amerika Serikat 5% ini sangat mengganggu kami," terangnya.

Namun, disisi lain, dirinya menyebut bahwa sektor alas kaki (sepatu) yang berorientasi pasar domestik tidak terganggu karena adanya permintaan jelang tahun ajaran baru sekolah.

"Permintaan meningkat jelang tahun ajaran baru sekolah, namun secara keseluruhan memang tidak bisa banyak membantu," tegas Adie.

Oleh karena itu, Kemenperin terus berkordinasi dan berdiskusi dengan berbagai Kementerian dan lembaga, terakhir dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bank Indonesia (BI) membicarakan sektor padat karya dimana konsumsi sampai 18 bulan belum bisa diharapkan keadaan membaik.

"Dalam rangka antisipasi, kami dengan Kemendag mengelar business matching untuk pasar Afrika. Untuk pasar tradisional, kota tidak bisa berharap banyak," tandas Adie.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, akibat penurunan order itu, utilisasi pabrik terutama orientasi ekspor, kini rata-rata hanya 50%. Ada yang hanya 30-40%. Padahal, dalam kondisi normal bisa 100%.

Akibatnya, kata Firman, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Pada periode Januari – Mei 2023, PHK bertambah 6.000 orang, sehingga sejak tahun lalu sudah 31.700 pekerja terkena PHK.

Dirinya mengungkapkan bahwa penambahan 6.000 orang yang terkena PHK pada periode Januari – Mei 2023 bukan karena tidak berfungsinya Permenaker No 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Firman menyebut, hingga saat ini belum ada indikator yang menunjukkan ekonomi global akan bergerak ke arah positif. Terlebih, sisi politik di Amerika Serikat (AS) masih memanas. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi AS, yang akan semakin menurunkan permintaan ekspor.

“Pangsa pasar ekspor terbesar kita itu di AS yang sekitar 33%. Kemudian, Uni Eropa 25%, dan Tiongkok 17%. Hingga saat ini, belum ada indikator positif yang betul-betul bisa memengaruhi permintaan ekspor,” terangnya dikutip CNBC, beberapa waktu lalu.

Firman mengaku tidak mudah untuk mencari pasar alternatif untuk ekspor. Hal ini karena produk alas kaki Indonesia yang diekspor adalah produk premium, yang segmen pasarnya berbeda dengan negara lain.

“Masih agak susah mencari pasar ekspor yang baru. Satu-satunya cara melakukan efisiensi,” tutup Firman.