ICW Desak KPK Bertindak Objektif Dalam Menangani Laporan Dugaan Pemerasan Terhadap Helmut Hermawan
Oleh : Hariyanto | Senin, 27 Maret 2023 - 12:18 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) (suara-islam)
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) objektif dalam menangani laporan dugaan pemerasan Rp 7 miliar yang menyeret nama Wamenkumham Edward Oemar Sharif Hiariej.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan sikap KPK terkait tindakan klarifikasi Eddy Hiariej tentang laporan tersebut. Diketahui, Eddy dengan inisiatifnya sendiri telah menyambangi KPK untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan tersebut pada 20 Maret 2023 lalu.
"Bagi kami, forum klarifikasi itu terlihat janggal. Bagaimana tidak, Eddy baru dilaporkan pada 14 Maret 2023. Ini mengartikan, jika mengikuti tanggalan hari kerja, praktis baru tiga hari KPK menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eddy," kata Kurnia dalam keterangannya pada Senin (27/3/2023)
Pihaknya pun mempertanyakan apakah KPK telah mendalami laporan tersebut atau belum. Kurnia menyebut jika seharusnya KPK menelaah laporan di bagian pengaduan masyarakat terlebih dahulu.
"Kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, bukan malah langsung mendengar klarifikasi dari pihak terlapor. Lagi pun, apa alasan hukum yang digunakan oleh KPK untuk membenarkan tindakan klarifikasi Eddy dan mendengarkan keterangannya, jika laporannya saja diduga belum didalami?," Lanjutnya.
Untuk itu, ICW pun mendesak agar KPK dapat bertindak objektif dalam penanganan perkara ini. Jika setelah didalami ditemukan bukti permulaan yang cukup, lanjutnya, KPK harus menaikkan status penanganan perkaranya ke tingkat penyelidikan.
"Pada waktu yang bersamaan, sebagai fungsi kontrol, Dewan Pengawas harus benar-benar mencermati secara serius penanganan perkara ini. Hal tersebut penting agar proses hukumnya berjalan tanpa campur tangan pihak manapun," ujarnya.
Sementara Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan jika munculnya laporan dugaan pemerasan oleh Wamenkumham Edward Oemar Sharif Hiariej terhadap pengusaha tambang Helmut Hermawan telah menunjukkan adanya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Munculnya laporan dugaan pemerasan dalam proses perijinan tambang dan proses layanan publik lainnya, menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata Najih.
Yaitu seperti dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, suap hingga penyimpangan prosedur. "Ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi belum berhasil dengan maksimal, penyimpangan masih sangat kuat," ujarnya.
Pihaknya pun mendesak KPK mengonfirmasi laporan IPW terkait Wamenkumham tersebut. "Bagaimana tindak lanjutnya terkait bahwa yang dilaporkan itu adalah pejabat publik. Laporan IPW ini diterima atau ditolak, atau msh proses penyelidikan. Jangan malah hanya membiarkan orang yang dilaporkan berpolemik di media. Sebab respon KPK belum jelas sebagai penyelenggara pelayanan di bidang penegakan hukum," kata dia.
Sebagaimana diketahui sebelumnya pakar hukum Fajar Trio menganjurkan agar Presiden Jokowi menonaktifkan Wamenkumham demi menjaga independensi KPK.
Baca Juga
ILUNI UI Dampingi Pengusaha Pemisahan Lumpur Tambang
Tak Main-Main! Bersama Polda Metro Jaya, BTN Bongkar Kejahatan Perbankan
Terdakwa Kasus Gratifikasi Bansos Kebakaran Dibebaskan, Pakar Hukum…
Mengapresiasi Kejaksaan, PSI Akan Awasi Sidang MDS
Hingga Mei 2023, Kejati Sumut Tuntut Mati 34 Terdakwa Kasus Narkoba
Industri Hari Ini

Sabtu, 10 Juni 2023 - 00:23 WIB
AI Rudder Bawa VoiceGPT Ke Indonesia.Pengalaman Berkomunikasi Dengan Bot Layaknya Manusia
AI Rudder menghadirkan VoiceGPT yang semakin memperkuat bidang pelayanan pelanggan dengan memberikan pengalaman berkomunikasi dengan bot layaknya dengan manusia.

Sabtu, 10 Juni 2023 - 00:06 WIB
Ninja Xpress Kenalkan Program Cross Border Delivery, Untuk Dukung Ekspor Produk UKM Lokal
Cross Border Delivery atau pengiriman paket Internasional, Ninja Xpress menghadirkan solusi untuk mendukung ekspor produk UKM dari hulu ke hilir, termasuk salah satunya fasilitas bantuan pengurusan…

Jumat, 09 Juni 2023 - 18:45 WIB
Sah! Menperin Agus Pastikan Isuzu Relokasi Produksi UD Trucks ke Indonesia, Nilai Investasinya USD 2 Juta
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Isuzu tak sepenuhnya memindahkan fasilitas produksi dari Thailand ke Indonesia, melainkan khusus merek UD Trucks saja.

Jumat, 09 Juni 2023 - 18:23 WIB
Kabupaten Maros Gulirkan Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan, Perpusnas Beri Dukungan
Diluncurkan pada Mei 2022, Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan yang digulirkan Kabupaten Maros mendapat dukungan dari Kepala Perpusnas M. Syarif Bando.

Jumat, 09 Juni 2023 - 17:47 WIB
Visa Contactless Talk: “Siapkah Kita Meninggalkan Uang Cash?”
Di era smartphone dan internet, kecepatan dan kemudahan pembayaran digital memiliki daya tarik yang lebih besar, baik itu melalui dompet digital, QR, hingga kartu kredit contactless. Faktor-faktor…
Komentar Berita