INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengakui bahwa pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam memitigasi delapan (8) koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat sebesar Rp26 triliun.
"Kami akui kesulitan mengevaluasi koperasi bermasalah, karena dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa KemenKopUKM tidak memiliki wewenang dalam pengawasan koperasi. Jadi pengawasan ada di koperasi itu sendiri, berbeda dengan di perbankan," kata Menteri Teten pada acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023 KemenkopUKM, di Jakarta (26/12).
Oleh karena itu, MenKopUKM terus mendorong revisi UU Perkoperasian. "In Syaa Allah, tahun depan RUU Perkoperasian bisa kita tuntaskan," ucap MenkopUKM.
Ditambah dengan bakal adanya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), MenkopUKM menekankan bahwa akan ada batasan jelas dan tegas antara koperasi yang open loop dan close loop.
"Nantinya, koperasi yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan, pengawasannya akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan koperasi yang close loop, pengawasan tetap dilakukan KemenkopUKM," kata Menteri Teten.
Untuk itu, KemenkopUKM selama dua tahun ke depan akan melakukan verifikasi, mana koperasi yang masuk kategori open loop dan mana yang close loop. Mereka tidak boleh lagi bermain di wilayah abu-abu, yaitu KSP tapi berbisnis jasa keuangan.
"Ini clear dan sangat tegas, sehingga ke depan tidak akan ada lagi praktik koperasi yang merugikan masyarakat," kata MenkopUKM.
Disisi lain, MenKopUKM mengatakan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/Tahun 2022 terkait perdata khusus yang mengatur mekanisme pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan terobosan besar dalam menyelesaikan kasus koperasi-koperasi bermasalah.
Dijelaskan Teten, dalam SEMA itu disebutkan, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, yaitu Menteri Koperasi dan UKM RI.
"Dengan adanya aturan ini, pengurus koperasi yang nakal tidak lagi bisa memakai skema dan modus pailit dan PKPU," tutup MenKopUKM.
