Penguatan Regulasi Industri Keuangan Berbasis Pasar

Oleh : Dr. Josep | Rabu, 16 November 2022 - 13:49 WIB

Dr. Josep , Wakil Rektor Bidang Pengembangan President University
Dr. Josep , Wakil Rektor Bidang Pengembangan President University

INDUSTRY.co.id - Pemerintah telah menyampaikan cita-cita yang harus dicapai di tahun 2045 antara lain adalah PDB sebesar USD 9,1 Trilliun atau kira-kira USD 23.199 per kapita. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diraih dalam tempo 23 tahun jika kebijakan pembangunan tidak didukung dengan peningkatan investasi di sektor riil.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan sektor riil membutuhkan dana yang sangat besar dan berkelanjutan. Jumlah uang yang beredar per Agustus 2022 di Indonesia adalah Rp 2.279.163,49 Miliar untuk Uang Kartal dan Uang Giral serta Rp 7.897.628,21 Miliar untuk Uang Kuasi dan Surat Berharga selain saham. Kapitalisasi pasar saham per 16 Agustus 2022 mencapai Rp 9.422,65 Triliun.

Sementara nilai reksadana sebesar Rp 544,84 Triliun di akhir Agustus 2022. Peraturan tentunya sangat penting untuk menyeimbangkan porsi keungan yang seharusnya tersedia untuk pembangunan ekonomi di sisi sektor riil. Namun pengaturan kembali peraturan yang mendukung harus dilihat dari beberapa sisi bisnis keuangan.

Kesulitan yang akan dan sedang dihadapi pemerintah dalam menjalankan rencana perubahan atau tambahan peraturan tentunya berasal dari volatilitas nilai tukar yang bertalian dengan impor inflasi, Balance of Payment, meliputi Balance of Trade dan Balance of Finance.

Selain itu prilaku keuangan, produk keuangan baru, sistem penilaian kinerja kurang tepat serta risk management system yang tidak kuat juga menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan bagi pemerintah.

Dalam hal nilai tukar, sebenarnya pelemahan atau penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain tidak masalah selama : Pertama, masih terjadi keseimbangan dengan pelemahan atau penguatan nilai tukar negara lain yang menjadi partner dalam bertransaksi.

Lalu, kedua, selama laporan keuangan disesuaikan dengan mata uang yang dipakai sebagai transaksi berikut laporan keuangan sehingga tanpa melakukan hedging dengan foreign currency swap tidak terdapat rugi kurs. Demikian juga penilaian balance of payment termasuk balance of trade dan balance of finance.

Volatilitas nilai tukar rupiah pasti akan sangat berpengaruh. Sehingga untuk menjamin adanya manfaat positif dari semua aktivitas ekonomi perlu ada kestabilan nilai tukar. Kestabilan dan ketidakstabilan nilai tukar merupakan variabel yang mempengaruhi indikator ekonomi lainnya.

Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain mempengaruhi setiap unsur yang ada dalam perhitungan indikator ekonomi. Indikator ekonomi dibangun oleh beberapa unsur.

Selain pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap indikator ekonomi lainnya, nilai tukar merupakan faktor indeks kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara bahkan negara yang memiliki nilai tukar tersebut.

Sehingga sebelum nilai tukar yang perlu diperbaiki adalah sistem perekonomian itu sendiri yang salah satunya adalah sistem keuangan. Dengan demikian ada beberapa konsep sistem keuangan di Indonesia yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan.

Permasalahan Perbankan Sesungguhnya

Bank adalah Lembaga yang menjadi perantara antara pemilik dana dengan pengguna dana di mana bank adalah fund manager atas dana publik tersebut. Sebagai Lembaga intermediaris tentunya tugas perbankan sangat sulit karena perbankan mengelola dana publik yang bersifat jangka pendek, di mana pemilik dana menempatkan dananya dalam jangka pendek berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 9 bulan dalam bentuk deposito berjangka.

Porsi ini tidak terlalu volatile dibanding dengan penempatan pada tabungan dan produk rekening koran yang setiap saat dapat diambil oleh pemilik dana untuk digunakan. Sementara dana yang dihimpun ditempatkan atau “dijual” kembali oleh bank yang secara akuntansi diakui sebagai aset berupa pinjaman yang diberikan dalam jangka panjang. Sifat ini menunjukkan dua kondisi yang dihadapi oleh bank:

Pertama, bank akan menghadapi risiko pencairan dana dengan pinjaman baru (penempatan dana), kedua, bank harus membiayai biaya operasi dari dana pinjaman (penempatan baru), jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban bunga dan cicilan pokok utangnya tepat waktu sesuai perhitungan treasury management.

Hal ini menyebabkan perbankan menjadi tempat atau lembaga mencari profit setinggi-tingginya bukan lagi menjadi jantung perekonomian nasional. Ini akan menjadi cikal bakal masalah di sistem keuangan nasional.

Di sisi lain operasi perbankan dibatasi dengan rasio keuangan yang dianggap sebagai acuan untuk manajemen risiko. Misalnya saja CAR (capital adequacy ratio) yang dianggap sebagai batasan pemenuhan modal minimal.

Salah satu kelemahan CAR adalah bahwa angka 8% dianggap sebagai angka keramat yang baik. Pertanyaannya adalah apakah CAR jauh di atas 8% dapat mengatasi risiko likuiditas jika terjadi rush pada bank?

Tentu tidak. CAR dihasilkan dari perbandingan antara Modal Inti dan Modal Tambahan dibandingkan dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam perhitungan ini ada kerumitan dan kelemahan di mana Aset Tertimbang Menurut Risiko di mana bobot risiko dan besaran risiko pada masing-masing aset adalah angka prediksi (perkiraan) yang bisa saja subjektif khususnya jika tidak terdapat nilai pasarnya dari transaksi, misalnya harga obligasi yang digunakan untuk melakukan valuasi aset (PSAK No.71).

Harga obligasi adalah angka relatif bukan absolut. Harga obligasi dihitung dari tingkat yield to maturity yang sifatnya subjektif. Yield to maturity suatu pemegang obligasi berbeda dengan yield to maturity pemegang obligasi lainnya.

Demikian juga dengan reksadana yang juga diakui sebagai aset investasi bank. Nilai reksadana memiliki banyak unsur misalnya harga obligasi atau surat berharga lainnya, demikian juga risiko penurunan aset yang berasal dari surat berharga pada reksadana serta nilai fee manajer investasi dan bank kustodi.

Pada reksadana, naik turun nilai aktiva bersih reksadana tetap harus dipotong nilai fee manajer investasi dan biaya kustodi. Aset lain berupa Repurchase Agreement (REPO) baik di sisi aset maupun sisi utang. Repurchase Agreement memiliki kelemahan di mana pengukuran risiko diandalkan dari nilai aset yang dijaminkan sebagai underlying asset pada REPO.

Tentunya masih sangat berisiko mengingat nilai underlying assets tersebut masih bergerak, bisa naik bisa turun. Lalu jika underlying asset turun, maka solusinya ada tambahan dana tunai jika nilai underlying assets tersebut di bawah nilai pinjaman melalui REPO. Dalam hal REPO, indikator manajemen risikonya sangat lemah.

Bagaimana dengan pinjaman yang diberikan dalam jangka panjang ? Tentunya sangat berisiko. Dan hal ini memberikan kondisi membuat manajemen risiko perbankan serba salah. Jika pinjaman diberikan hanya dengan aset tetap maka perekonomian tidak akan berjalan karena aset tetap sangat terbatas, dan potensi fraud terjadi di mana aset tetap tersebut diagunkan ke beberapa Lembaga keuangan.

Tentunya ada sistem yang mesti dibangun antara lembaga yang menangani surat-surat hak akan properti. Terkadang perbankan mengabaikan keakuratan surat hak atas aset tetap ini.

Tetapi jika perekonomian ingin terdukung tentunya jaminan pinjaman yang diberikan dapat berupa Account Receivable baik yang merupakan piutang usaha, cessie, Asset Backed Securities, ataupun Mortgage Baked Securities bisa diperhitungkan melalui management risiko yang sangat baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain Modal Inti dan Modal Tambahan juga memiliki keunikan sendiri, apakah nilai pasar dari saham perusahaan perbankan maupun nilai pinjaman perbankan tersebut. Saham akan menjadi masalah jika terjadi negative equity pada perbankan yang disebabkan oleh menurunnya nilai present value dari cash in flow yang diproyeksikan.

Lalu jumlah Modal Tambahan berkurang dengan adanya penarikan yang signifikan oleh pemilik dana yang diakibatkan kepanikan atau alokasi dana dari perbankan ke produk investasi di pasar keuangan lainnya seperti cryptocurrency, saham, atau obligasi di pasar sekunder.

Dalam kondisi ini akan sangat sulit bagi perbankan jika dana yang ditarik dari perbankan lalu diinvestasikan kembali ke dalam surat berharga di pasar sekunder. Sifat pasar sekunder adalah short term profit dan dana beredar antar broker dan pemilik surat berharga. Dana yang ditransaksikan hanya numpang lewat di perbankan. Artinya bank tidak dapat menggunakannya untuk modal kerja sektor riil.

Lalu pertanyaannya, dapatkan CAR sebesar 8% dijadikan parameter ? Tentunya harus dievaluasi ulang. Sayangnya batasan ini juga mengacu kepada sistem perbankan international. Pertanyaan berikutnya apakah Loan To Deposits Ratio dapat dipaksakan di atas 90% ?

Tentu juga tidak. Mengingat seringnya kualitas peminjam atau jaminan peminjam dana sangat rendah yang mengakibatkan NPL (Non Performing Loan) baik primer maupun sekunder tinggi. Naiknya NPL juga tidak riil. Dalam penanganan CAR, LDR, BOPO ataupun NPL tentunya berkaitan dengan Net Interest Margin (NIM). Sering kinerja perbankan dilihat dari besarnya NIM padahal NIM perbankan sering mengutamakan Net Interest Income (NII) setelah pajak.

NII yang tinggi akan memberikan pajak yang besar karena menjadi objek pajak tetapi sisi negatifnya ada yaitu kecenderungan bank untuk mencari spread yang sebesar-besarnya. Spread yang besar memiliki koefisien korelasi yang besar dengan NPL.

Mengingat masalah-masalah di atas, muncul pertanyaan, revisi apa yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Perbankan baik Peraturan Bank Indonesia maupun Undang-Undang Perbankan ?

Ada beberapa yang selayaknya direvisi antara lain : pertama, STANDAR PENILAIAN KESEHATAN PERBANKAN. Baik CAMELs (capital, asset, management, earning, liquidity dan sensitivity of market) ataupun RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital). Baik CAMELs maupun RGEC memiliki nilai baik tetapi perlu diatur keseimbangan antara variabel yang termasuk dalam perhitungan CAMELs maupun RGEC.

Dengan adanya peraturan ini maka perbankan tidak hanya semata-mata mengejar NIM yang tinggi.

Kedua, perlu juga aturan yang jelas piutang perbankan khususnya bank BUMN ke pemerintah khususnya dalam penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah.

Ketiga, perlu juga aturan akuntansi piutang bank BUMN ke BUMN lainnya mengingat piutang tak tertagih model seperti ini secara akuntansi agak sulit, apakah diberlakukan sebagai Allowance for Doubtful Account (AFDA) atau piutang yang berisiko rendah dengan nama besar BUMN (milik pemerintah).

Keempat, aturan hedging pada transaksi lintas devisa, karena dengan melalui pengontrolan langsung dengan menggunakan sistem masih kurang efektif. Misalnya pengontrolan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (UU No.24 tahun 1999, PBI No.1/9/PBI/1999 dengan SE BI, SE BI No.2/28/DSM/2000, SE BI No.3/13/DSM/2001, PBI N0.13/21/PBI/2011 berikut SE BI, PBI No. 18/10/PBI/2016 dam PBI No.21/15/PBI/2019) dengan menggunakan SiMoDIS bergantung kepada laporan pengguna jasa Ekspor dan Impor.

Waktu toleransi yang diberikan terlalu lama untuk melakukan pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Sosialisasi peraturan terkait pengontrolan tersebut juga sangat perlu mengingat daftar pada SiMoDIS terlalu rumit dan detail.

Peraturan Pengoperasian PINJOL (Pinjaman On Line)

Sejak tahun 2017, para pelaksana konsep entrepreneurship sering menyalahartikan sumberdana cepat sebagai sumberdaya untuk pembiayaan yang pas tanpa ditanamkan literasi keuangan.

Para kaum muda yang bersemangat ini beserta mentor entrepreneurship hanya mengerti jika lebih banyak usaha lebih baik tanpa pendanaan yang kuat dan latar belakang pengetahuan bisnis yang lemah. Para pengelola dan mentor “start up” menganggap bahwa Pinjaman Online adalah sumber dana yang tepat dan praktis dengan bunga yang luar biasa tinggi, bahkan di atas Return on Investment (ROI).

Lalu Bagaimana Pinjaman Online Meskinya Diatur ?

Pinjaman On Line di danai oleh dua sumber, pertama adalah investor yang mengikat dirinya sebagai platform dengan dana yang terbatas memberikan pinjaman. Tentunya tipe Platform seperti ini akan cenderung menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan penagihan.

Kedua adalah Platform Pinjaman On Line yang mendapatkan dananya dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. Dalam kondisi ini sering menyulitkan perbankan mengingat NPL perbankan akan naik jika Platform Pinjaman On Line tidak bisa menyediakan likuiditas yang tepat waktu. Pada akhirnya juga melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah baru di masyarakat. Lalu peraturan apa yang harus dibuatkan, tentunya adalah Peraturan Manajemen Risiko termasuk Peraturan Tentang Permodalan Platform Pinjaman On Line.

Secara umum, Pinjaman On Line ini berdampak buruk bagi masyarakat yang tidak berkemampuan tetapi tingkat konsumsi tinggi, belum menyentuh kesulitan pengontrolan keuangan di Bank Sentral mengingat volumenya sangat kecil.

Tinjauan ulang peraturan pengoperasian Hedging Product

Pada dasarnya Hedging Product diciptakan untuk tujuan yang baik yaitu menjadi alat lindung nilai dari transaksi. Tetapi dengan berkembangnya dunia keuangan maka Hedging Product ini sering dijadikan alat investasi.

Sejak Hedging Product digunakan sebagai alat investasi maka Hedging Product tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya. Hedging Product akan menciptakan spekulan-spekulan baru yang memainkan dananya bukan untuk pembangunan sektor riil tetapi menjadi ajang spekulasi. Bahkan ada istilah Hedging on Hedging terjadi di mana Future Contract di hedge dengan Opsi Future atau Nilai Asset Bank dilindungi dengan Mortgage Backed Securities ataupun Assets Backed Securities.

Peraturan Hedging Product yang baik akan turut serta membantu usaha perlindungan investor. Perlindungan investor yang dilakukan secara manual tidak akan pernah efektif karena memiliki algoritma yang sangat banyak. Hedging Product sangat efektif dilakukan, setidak-tidaknya setiap perbuatan investasi dilakukan proses lindung nilai.

Selain itu Hedging Product yang baik juga akan dapat digunakan oleh perbankan ataupun perusahaan asuransi yang memang memperoleh pendapatan dari pengelolaan uang publik. Selama ini bank melakukan fungsi Foreign Exchange Swap ataupun Interest Rate Swap, tetapi biaya terlalu besar mengingat keterlibatan hedger dealer asing yang melihat Indonesia dari sisi Country Risk.

Hal ini sangat tidak mendukung, karena akan menambah biaya perbankan yang melakukan pembelian Hedging Product. Lalu peraturan Hedging yang mana yang perlu direvisi ?

Hal yang penting adalah peraturan yang membuat produk Hedging menjadi menarik, peraturan tentang produk hedging yang diperkenankan untuk perlindungan investor dan peraturan akuntansi untuk membukukan nilai wajar dari Hedging Product jika dijadikan aset investasi dan pengakuan pendapatan atas selisih nilai serta peraturan perpajakan yang bertalian dengan transaksi dan pendapatan dari transaksi Hedging.

Dari banyaknya jenis industri di sektor keuangan (Perbankan, Finance, Capital Market, Asuransi dan Dana Pensiun), maka yang paling significant, penting dan segera perlu dievaluasi adalah perbankan, hedging system dan produk baru di industri keuangan seperti cryptocurrency baik sistem operasional, akuntansi, perpajakan, sistem pengelolaan syariah, akuntansi perbankan dan keuangan berbasis syariah berikut manajemen risiko. Kesemuanya ini berbasis pasar.

Penguatan regulasi di bidang keuangan diharapkan dapat membuat nilai tukar rupiah sebagai mata uang yang dipercaya dan menguat terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) yang masih dijadikan acuan mata uang devisa bagi sebahagian besar negara-negara di dunia.

Digitalisasi bukan isu utama, manfaat digitalisasi adalah memudahkan bukan mengatur konsep. Kesalahan pengaturan konsep memberikan dampak negatif secara makro.

Oleh: Dr. Josep ,Wakil Rektor Bidang Pengembangan President University

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

Senin, 05 Desember 2022 - 23:26 WIB

Indonesia Butuh 9 Juta SDM Digital, Mendesak Kolaborasi Pendidikan dan Industri

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya…

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres).

Senin, 05 Desember 2022 - 22:58 WIB

Pengamat: Munculnya Dinamika Pencapresan di KIB Hal Wajar

Jakarta- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres). Hal itu diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan…

Ilustrasi TV produksi Panasonic terbaru

Senin, 05 Desember 2022 - 20:19 WIB

Panasonic Produksi OLED TV & Smart TV 4K Terbaru

PT Panasonic Gobel Indonesia tak henti menghadirkan inovasi teknologi Televisi. Guna memberikan kepuasan mendapatkan informasi dan hiburan dengan performa dan kualitas produk yang terbaik, Panasonic…

RiaMiranda Tenth Annual Show

Senin, 05 Desember 2022 - 19:21 WIB

Ria Miranda Perkenalkan Tren Koleksi 2023 Lewat RiaMiranda Tenth Annual Show

Brand Moslem fashion RiaMiranda menggelar acara tahunannya yang ke-10, RiaMiranda Tenth Annual Show dipersembahkan oleh BRI serta didukung oleh Somethinc sebagai Official Beauty Partner di Grand…

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan

Senin, 05 Desember 2022 - 19:20 WIB

Pasuruan Optimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Tujuannya sudah pasti, mendukung penuh pelaksanaan program-program…