Isu PHK Massal Mencuat, Menperin Agus Harap Perusahaan Tak Rumahkan Karyawan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap kepada perusahaan tidak merumahkan para buruhnya. 

Hal ini menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Menurut Menperin Agus, ancaman PHK massal tersebut disebabkan oleh tekanan ekonomi global.

"Kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan perumahan (buruh). Kita paham bahwa sekarang ada tekanan terhadap ekonomi global sehingga mempengaruhi pasar atau market global khususnya negara di Eropa di mana produk-produk yang biasanya menjadi primadona ekspor kita sekarang terganggu," kata Agus saat melakukan kunjungan ke Ponpes Darussyifa Al-Fithroh di Kabupaten Sukabumi, Sabtu (5/11/2022).

Dikatakan Agus, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan industri tekstil. Secara umum, ia mencontohkan dua cara yaitu penguatan market secara domestik dan digitalisasi.

"Kita harus mencari cara-cara lain misalnya yang pertama dengan penguatan dari domestik market. Kedua kita harus bisa melakukan efisiensi melalui digitalisasi, sehingga kita mengharapkan tidak ada (buruh yang) dirumahkan," terangnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki. Hal itu disebabkan karena kedua sektor tersebut tengah mengalami penurunan orderan hingga 50%.

"Penurunan orderan itu mengakibatkan adanya ancaman PHK karyawan yang cukup besar. Terlebih, dua sektor itu juga mengandalkan orientasi ekspor ke Eropa hingga Amerika Serikat (AS). Kedua negara itu tengah mengalami penurunan perekonomian, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50%, garmen rata rata 30%. Jadi pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J. Supit

Sebelumnya, Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB) mencatat, setidaknya ada kurang lebih dari 55 ribu pekerja di industri tekstil yang di PHK dan 18 perusahaan tutup dari 164 perusahaan yang ada di Jawa Barat (Jabar).

"Per Oktober 2022 di Jabar sudah ada 14 kabupaten/kota melaporkan terjadinya PHK atau putus kontrak, disana ada kurang lebih 164 perusahaan. Total pengurangan hampir 55 ribu pekerja, dan 18 perusahaan yang tutup," kata Yan Mei selaku Ketua Umum PPTPJB saat diskusi bersama media (2/11).

Dijelaskan Yan Mei, kondisi ini telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2022. "Order menurun 50%, dan rata-rata penjualan juga menurun 40-50%," jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik agar pengusaha TPT dapat menjalani usaha dengan tenang.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraadmaja membenarkan kondisi sulit yang tengah dihadapi industri TPT Tanah Air.

"Di berbagai negara inflasi sudah dua digit, dan pelemahan mata uang di Eropa terhadap dolar AS sudah 16%, ini membuat daya beli menurun dan berefek terhadap ekspor TPT kita," kata Jemmy.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut semakin diperparah dengan konflik Rusia - Ukraina yang membuat kekacauan di berbagai sektor. 

"Ini yang kita harus cermari efek Rusia - Ukraina ini membuat kekacauan di berbagai sektor," terang Jemmy.

Menurutnya, pelemahan ekspor telah terjadi di awal Kuartal III-2022. "Pelemahan ini mulai kita rasakan di awal kuartal III-2022. Banyak buyer minta menunda pengiriman, dan mereka sudah memberi sinyal ke API penurunan order sudah 30%," katanya.

Ia pun mengakui bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait situasi genting industri TPT nasional.