INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berpendapat, pembahasan RUU Pemilu tidak perlu dikonsultasikan kepada Presiden, karena oleh DPR dan perwakilan pemerintah saja sudah cukup.
"Soal RUU Pemilu, selesaikan aja oleh DPR bersama perwakilan pemerintah. Jangan, apa-apa langsung disampaikan ke Presiden," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (4/7/2017) menjawab pertanyaan awak media soal keinginan pimpinan fraksi-fraksi DPR untuk melakukan konsultasi dengan Presiden perihal persyaratan "presidential threshold" dalam RUU Pemilu yang masih "deadlock".
Menurut Zulkifli, pembahasan RUU Pemilu agar diselesaikan bersama oleh Pansus RUU Pemilu DPR RI dan Perwakilan Pemerintah melalui forum lobi untuk mencapai musyawarah mufakat.
"Pada pembahasan RUU Pemilu, prinsipnya hanya tinggal satu isu krusial yakni presidential threshold. Pembahasan isu krusial ini mestinya dapat diselesaikan melalui forum lobi, jika semua pihak sama-sama berkomitmen untuk mencapai kesepakatan," katanya.
Ketua MPR ini menjelaskan, DPR sepatutnya segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu untuk dijadikan undand-undang sebagai landasan hukum persiapan pemilu legiuslatif dan pemilu presiden tahun 2019. Tahapan pemilu 2019, idealnya sudah dimulai pada Juni 2017.
Menurut dia, kalau DPR RI tidak dapat menyelesaikan RUU Pemilu, bagaimana dapat menyelesaikan yang lain.
"Pembahasan RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri sama saja pembahasan dengan Presiden, karena menteri itu kan perwakilan Pemerintah. Menteri itu kan pembantu Presiden," katanya.
Ketika ditanya bagaimana lobi PAN untuk RUU Pemilu, menurut Zulkifli, pembahasan RUU sudah tinggal sedikit lagi, tinggal satu isu krusial saja.
Menurut dia, pada lobi isu "presidential threshold" hendaknya DPR RI dan pemerintah dapat saling menyesuaikan untuk bermusyawarah mencapai mufakat.
"Kalau Pemerintah terus bertahan dengan syarat 20-25 persen, maka pasti terjadi 'dead lock'," katanya.
Menurut Zulkifli, lobi dalam politik itu kan fleksibal dan mesti saling menyesuaikan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.
Sikap PAN, kata dia, sederhana saja yakni dapat menyetujui musyawarah mufakat untuk kepentingan bangsa dan negara.
