Wujudkan Substitusi Impor, Menperin Agus Siap Dongkrak Investasi Industri Keramik

INDUSTRY.co.id - Cikarang - Dalam kondisi perekonomian dunia yang tengah dibayangi oleh inflasi, investasi di sektor industri mampu mendukung substitusi impor 35% yang telah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Impor bahan baku dan barang antara, serta kenaikan harga energi dapat menjadi penyebab transmisi inflasi dunia ke Indonesia.

Investasi pada industri manufaktur mendukung pengembangan diversifikasi produksi dalam negeri, sehingga sebagian impor dapat disubstitusi oleh industri dalam negeri, salah satunya di industri keramik.

Pada semester pertama 2022, subsektor ini mencatatkan empat investasi dengan total Rp17,7 Triliun. Tiga investasi di antaranya tersebar di Kawasan Industri Kendal, Batang dan, Mojokerto dengan total investasi sebesar Rp3,2 Triliun.

Kemudian yang keempat dari PT Kohler Manufacturing Indonesia yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat dengan nilai investasi awal sebesar Rp14,5 Triliun.

"Penambahan investasi ini diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok keramik saniter nasional yang juga sejalan dengan program subtitusi impor sebesar 35% untuk mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (10/8).

Saat ini, terdapat 10 perusahaan industri keramik saniter di Indonesia, tersebar di Jawa dan Sumatera. Utilisasi produksi keramik saniter nasional sepanjang tahun 2015 – 2018 cenderung stabil di angka 89%, namun sempat menurun pada tahun 2019 – 2020 hingga 59% karena penurunan demand dan pelambatan ekonomi global karena pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, utilisasi subsektor ini kembali naik mencapai 62%. Sementara itu, kinerja ekspor keramik saniter pada semester I - 2022 juga menunjukkan kenaikan sebesar 8,97% dibandingkan dengan semester I – 2021.

Optimisme kebangkitan industri bahan bagunan nasional, termasuk di dalamnya industri keramik saniter nasional semakin jelas terlihat dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diakomodasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada pasal 65 ayat (3) yang menyatakan Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekeyasa nasional yang mempersyaratkan TKDN paling sedikit 40%.

Pemerintah juga tetap mengupayakan strategi khusus yang komprehensif dalam rangka perlindungan dan keberlangsungan iklim usaha industri keramik saniter nasional dengan menjamin mutu dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

Hal ini ditempuh melalui pemberlakuan SNI kloset duduk secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib.

Kebijakan lain yang memberikan dampak signifikan terhadap daya saing industri adalah pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi Industri pada harga USD6/MMBTU dengan industri keramik nasional sebagai salah satu kelompok penerimanya, termasuk industri keramik saniter.

Penambahan investasi pada industri keramik membuktikan bahwa kebijakan harga gas bumi sebesar USD6/MMBTU yang telah digulirkan pemerintah membuat biaya operasional yang lebih efisien pada industri pengguna.

"Dengan insentif tersebut, para pelaku industri keramik semakin optimis untuk meningkatkan investasinya," tutup Menperin.