Stunting, Anak Putus Sekolah dan Endapan Dana Pemda

Oleh : Bambang Soesatyo | Sabtu, 25 Juni 2022 - 07:59 WIB

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Negara FKPPI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Negara FKPPI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - SIMPANAN dana pemerintah daerah (Pemda) di bank yang mencapai Rp 200,75 triliun itu untuk apa dan mau diendapkan sampai kapan? Pertanyaan ini layak dikedepankan, karena pembangunan nasional yang berkelanjutan masih menghadirkan fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting), puluhan ribu anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa .

Rangkaian fakta masalah itu nyaris mengemuka di semua daerah dan desa. Jangankan daerah atau desa, bahkan Jakarta yang berstatus Ibukota negara sekali pun belum dapat menyelesaikan stunting dan  kemiskinan ekstrim.  Fakta masalah ini menjadi bukti bahwa banyak pemerintah daerah belum menunjukan kepedulian akan hakekat dan urgensi membangun manusia sebagai bagian tak terpisah dari pembangunan bangsa.

Semua pemerintah daerah diharapkan segera bergerak cepat menangani dan menyelesaikan rangkaian masalah itu. Sebab, di era terkini, rangkaian fakta masalah itu sungguh tak manusiawi. Bayangkan, saat sebagian besar masyarakat sudah beradaptasi dengan era digitalisasi dan industri 4.0, jutaan masyarakat Indonesia justru belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk warga pada belasan ribu desa yang masih menghadapi kendala akibat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang tidak memadai.

Rangkaian fakta masalah itu tidak sulit-sulit amat untuk segera ditangani dan diselesaikan. Sumber daya yang tersedia di semua daerah lebih dari memadai. Setiap tahun, selalu ada update data tentang kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, termasuk informasi persoalan tentang minimnya infrastruktur dasar di banyak desa. Masalahnya, adakah kepedulian aparatur pemerintah daerah terhadap rangkaian fakta masalah tersebut?

Sekadar contoh kasus, publik tentu masih ingat ketika pada pekan pertama Desember 2021 Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh satu truk buah jeruk yang dibawa enam wakil warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo , Provinsi Sumatera Utara, di Istana Merdeka. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan jauh untuk sekadar dapat menyampaikan aspirasi warga desa Liang Melas Datas.

Selain menyerahkan oleh-oleh itu, tujuan utama mereka adalah melapor dan memohon kepada Presiden untuk membenahi jalan di desa mereka. Sudah barang tentu bahwa mereka terpaksa melapor langsung kepada Presiden, karena laporan dan permohonan mereka tidak ditanggapi Pemda setempat. Kecenderungan seperti ini pun masih dihadapi masyarakat di belasan ribu desa.

Pembangunan nasional  yang berkelanjutan memang telah membawa kemajuan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, harus pula diakui bahwa proses pembangunan itu belum menyentuh semua warga negara. Sebab, masih ada fakta tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim. Juga masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting).

Jangan lupa pula bahwa puluhan ribu anak putus sekolah karena berbagai alasan. Selain itu, infrastruktur dasar pada belasan ribu desa belum terpenuhi, seperti jalan, jembatan, air bersih hingga penerangan. Keterbatasan infrastruktur menghambat warga desa untuk menjangkau kemajuan serta beraktivitas lain sebagaimana mestinya.

Tentang kemiskinan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa  tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 mencapai empat (4) persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah minimnya infrastruktur dasar yang menyulitkan warga untuk ragam kegiatan produktif.

Fakta lain yang perlu mendapat perhatian semua Pemda adalah stunting atau kondisi gagal tumbuh ideal pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) karena  kekurangan gizi kronis.  Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka stunting di Indonesia masih 24,4 persen atau 5,33 juta dari  jumlah 23 juta anak balita per 2021. Masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni 20 persen.

Masih dalam konteks pembangunan manusia, semua pemerintah daerah pun hendaknya menyimak Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dampak pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan sangat besar. Salah satu dampak itu adalah meningkatnya jumlah anak putus sekolah.

Banyak anak didik berhenti bersekolah karena ikut membantu ekonomi keluarga selama pandemi. Dilaporkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Paling banyak adalah anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dengan 38.716 orang.

Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah infrastruktur desa. Idealnya, semua desa memiliki akses untuk beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang ini. Warga desa harus memiliki akses untuk mempromosikan potensi desanya. Nyatanya, banyak desa yang masih harus berjuang untuk sekadar melengkapi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik hingga jaringan internet.

Fakta masalah seperti kemiskinan, stunting, anak putus sekolah hingga penyediaan infrastruktur dasar pedesaan mengemuka di semua daerah. Sejatinya, semua fakta masalah itu bisa diselesaikan oleh semua pemerintah daerah.

Sumber daya yang tersedia di daerah cukup memadai untuk menanganinya. Bukankah banyak Pemda memiliki simpanan dana di perbankan? Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2022, simpanan dana pemda di perbankan mencapai Rp 200,75 triliun. Jumlah ini menggambarkan peningkatan signifikan, karena ada kenaikan Rp 9,18 triliun atau 4,79, dibanding April 2022 yang jumlahnya Rp 191,57 triliun.

Disimpan di bank untuk apa? Dan, mau sampai kapan  dana ratusan triliun itu diendapkan begitu saja? Padahal, di hadapan semua Pemda, masih mengemuka fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah stunting, masalah anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa .(*) n

Bambang Soesatyo:Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi aset kripto

Selasa, 19 Maret 2024 - 16:06 WIB

Bitcoin Koreksi Setelah Cetak ATH, Ini Strategi yang Perlu Dipertimbangkan

Minggu lalu  menjadi perjalanan rollercoaster bagi investor Aset Kripto, karena Bitcoin (BTC) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $73,000 pada Kamis (14/3/2024), namun aksi profit-taking membawa…

Prof. Budi Soesilo Supanji

Selasa, 19 Maret 2024 - 15:48 WIB

President University Perkenalkan Budaya Indonesia di East-West Center AS

Ketua Yayasan President University Prof Budi Susilo Supanji akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka menghadiri undangan East-West Center yang dibangun oleh Presiden John F Kennedy…

Penandatangan perjanjian kerjasama PT Easterntex dengan PLN

Selasa, 19 Maret 2024 - 15:46 WIB

Dukung Upaya Penggunaan Energi Bersih, PT Easterntex Beralih Menggunakan Listrik Dari PLN

PT Easterntex telah beralih dari penggunaan listrik yang berasal dari pembangkit milik pribadi menjadi menggunakan listrik yang disuplai oleh PT PLN (Persero) dengan kapasitas sebesar 15 Megawatt…

PT Pamapersada Nusantara Jalin Kerjasama Dengan PT Pelita Air Service

Selasa, 19 Maret 2024 - 15:37 WIB

Fasilitasi Perjalanan Dinas Karyawan, PT Pamapersada Nusantara Jalin Kerjasama Dengan PT Pelita Air Service

PT Pamapersada Nusantara dan Pelita Air Service melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait sarana transportasi pesawat untuk karyawan PAMA Group dalam melaksanakan perjalanan…

IFG Life

Selasa, 19 Maret 2024 - 15:22 WIB

Sabet Penghargaan Asuransi, IFG Life Tegaskan Komitmen Pulihkan Kepercayaan Publik

Dalam menjalankan bisnisnya, IFG Life menjunjung tinggi tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian. Perusahaan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk…