Partai Buruh Segera Daftarkan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Oleh : Herry Barus | Selasa, 21 Juni 2022 - 15:17 WIB

Ir. H. Said Iqbal, ME Presiden Partai Buruh
Ir. H. Said Iqbal, ME Presiden Partai Buruh

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan petani menolak dengan telah dikeluarkannya nomor dari revisi UU PPP. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, Selasa (21/6/2022).

"Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini," kata Said Iqbal. Buruh akan mengajukan judicial review secara formil dan materiil.

Dijelaskan, ada beberapa alasan mengapa kaum buruh menolak UU PPP.

Pertama, revisi UU PPP hanya akal-akalan politik dari pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenaran dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Jadi diakal-akali agar omnibus law dibenarkan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan, yang tujuannya adalah untuk melegalkan UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.

Alasan kedua, revisi UU PPP hanya mengulang kembali metode pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik yang meluas. Bahkan proses revisinya hanya berlangsung selama 10 hari.

"Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya 10 hari. Padahal Undang-Undang ini adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang," ujarnya.

Alasan ketiga, bisa dipahami jika Undang-Undang ini cepat sekali dibahas. Karena Ketua Panja Baleg dan anggotanya adalah muka-muka yang membahas omnibus law UU Cipta Kerja, yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat formil.

Keempat, revisi UU PPP menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ada satu pasal yang menyatakan dalam waktu 2 x 7 hari setelah sidang paripurna, sebuah produk Undang-Undang bisa dilakukan perbaikan.

Dijelaskan Said Iqbal, sidang paripurna adalah puncak pembahasan. Setelah itu tidak boleh ada revisi. Dengan demikian, ketentuan ini hanya mengakali apa yang pernah terjadi dalam UU Cipta Kerja. Di mana diketahui, ada  jumlah halaman dan pasal yang berubah, bahkan patut diduga mengubah makna beberapa pasal yang telah disepakati.

"Semua itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh bersama serikat buruh dan serikat petani, berkepentingan untuk menggagalkan dan menolak UU PPP yang sudah direvisi," tegas Said Iqbal.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Partai Buruh bersama elemen serikat buruh yang terdiri dari 4 konfederasi besar (ORI KSPSI, KSPI, KPBI, KSBSI), 60 federasi serikat buruh, SPI, Urban Poor Consorcoum, JALA PRT, dan elemem lain adalah mengambil langkah -langkah berikut.

Satu, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi secara formil dan materiil, paling lambat hari Kamis minggu ini.

Dua, melakukan kampanye internasional. Di mana kembali dibahasnya UU Cipta Kerja telah dimasukkan ke dalam sidang ILO dan telah dibahas dalam Committee Aplikasi Standard. Menurut Iqbal, omnibus law UU Cipta Kerja melanggar sekurang-kurangnya 3 Konvensi ILO, yaitu:  Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat, Konvensi ILO No 98 tentang Hak Berunding, dan Konvensi ILO No 133 tentang Upah Minimum.

Secara bersamaan, KSPI telah melapor ke Internasional Trade Union Confederance (ITUC). Dalam satu tahun belakangan ini, ITUC telah membentuk satu panel yang akan melakukan kampanye internasional. Salah satu bentuk perlawanan yang akan dilakukan, serikat buruh di berbagai dunia akan  mengirimkan surat protes ke Kantor Kedubes Indonesia yang ada di berbagai  negara.

"Misalnya DGB di Jerman, AFL CIO di Amerika, CUT di Brazil, ACTU di Australia, Renggo di Jepang. Bahkan akan ada aksi protes di kantor Duta Besar Indonesia di berbagai negara, yang dimotori oleh ITUC," tegas Said Iqbal.

Tiga, akan dilakukan aksi-aksi unjuk rasa yang  berkelanjutan. Buruh sudah melakukannya saat May Day, 14 Mei, dan 15 Juni. Aksi besar akan terus dilakukan untuk menolak UU PPP sekaligus omnibus law UU Cipta Kerja.

Empat, bentuk perlawanan lain adalah kampanye sosial media, untuk menolak UU PPP yang direvisi dan menolak dibahasnya membali omnibus law UU Cipta Kerja.

"Terhadap isu omnibus law UU Cipta Kerja, kami akan melakukan perlawanan dengan 4 hal yang sudah dijelaskan di atas," tegas Iqbal.

Menurutnya, Partai Buruh tidak mungkin  mendiamkan dibahasnya kembali UU Cipta Kerja. Hal ini karena dampak buruknya sudah terasa.

Buruh dan klas pekerja dirugikan dengan  UU Cipta Kerja. Di antaranya; outsourcing berlaku seumur hidup, tanpa batas pekerjaaan. Upah murah yang menyebabkan daya beli turun. PHK dipermudah. Nilai pesangon dikurangi. Tidak ada kepastian upah bagi buruh yang mengambil cuti haid dan melahirkan. Jam kerja fleksibel. Kontrak yang tanpa periode dan bisa dilakukan berulangkali.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Basuki Tinjau Peningkatan Jalan Sirip Nias Utara

Senin, 04 Juli 2022 - 09:20 WIB

Tinjau Peningkatan Jalan Sirip Nias Utara - Gunung Sitoli , Menteri Basuki Instruksikan Perhatikan Kualitas

Selain pembangunan Jalan Lingkar Nias, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini juga tengah memulai pekerjaan peningkatan struktur Jalan Laehuwa - Ombulata -Tumula-Faekhuna’a…

PT Hutama Karya (Persero) Laksanakan Pelebaran Geometrik Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun

Senin, 04 Juli 2022 - 09:00 WIB

PT Hutama Karya (Persero) Laksanakan Pelebaran Geometrik Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas Abipraya) yaitu KSO HK-Abipraya dipercaya untuk mengerjakan proyek Penanganan…

Pembangunan infrastruktur

Senin, 04 Juli 2022 - 08:47 WIB

Kurangi Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di Pulau Nias

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan…

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Senin, 04 Juli 2022 - 07:53 WIB

Pagelaran Wayang Kulit, Kapolri : Pelestarian Budaya Hingga Dekat dengan Masyarakat

Jakarta-Mabes Polri menggelar kegiatan pagelaran wayang kulit bertajuk 'Semar M'bangun Kahyangan' di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dan…

James Evan Tumbuan

Senin, 04 Juli 2022 - 07:38 WIB

Bahana Sekuritas Daily Market Update Senin (04/07/2022)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (1/7). IHSG melorot 117,25 poin atau 1,70% ke harga Rp 6.794,328. Total investor asing keluar dari…