INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak tidak mengeluarkan komentar yang sembarangan tetapi benar-benar dapat membantu pemerintah dalam menegakkan kedaulatan wilayah perikanan nasional.
"Wilayah perikanan itu punya kedaulatan yang tidak bisa ditawar-tawar," kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat (16/6/2017)
Untuk itu, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar di tingkat global ada pengaturan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik.
Terkait kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia tengah bekerja sama dengan negara kawasan di Asia Tenggara dan Asia Pasifik serta negara-negara pasar seperti Uni Eropa, AS, China, Jepang dan Korea untuk menyusun instrumen kerja sama regional guna memberantas kejahatan di sektor perikanan.
"Karena kami sadar bahwa kejahatan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri namun juga terjadi secara global," ujar Luhut.
Menko Kemaritiman RI juga mengajak negara-negara pulau untuk membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau di Konferensi Kelautan Dunia PBB.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan atau negara pulau, baik yang berpopulasi besar maupun kecil, memiliki tantangan yang sama.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Perserikatan Bangsa Bangsa dapat menetapkan aktivitas pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi.
"Kita harus mengakui bahwa 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing' ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisasi," kata Menteri Susi.
Menurut Susi, Indonesia adalah saksi kejahatan pelanggaran HAM tersebut, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan.
Selain itu, ujar dia, tidak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika.
"Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo," ungkap Menteri Susi.
Untuk itu, ia mengimbau agar negara-negara anggota PPB tidak membiarkan praktik "illegal fishing" terjadi secara bebas di masing-masing negara.
Menteri Susi menyatakan pemberantasan pencurian ikan bila dilakukan suatu negara maka akan menguntungkan negara tersebut sehingga berbagai pemerintahan di dunia juga diharapkan fokus untuk melakukannya (Ant)
