DPR: Pendistribusian Pupuk Harus Berdasarkan Data Akurat

Oleh : Wiyanto | Senin, 07 Februari 2022 - 08:06 WIB

Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)
Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)

INDUSTRY.co.id-Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengaku tidak heran dengan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. Sebab, data tentang penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi sedari awal sudah bermasalah.

"Selama ini tata niaga pupuk memang kacau! Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk," kata Surono kepada wartawan di Jakarta, Senin, 7 Februari 2022.

Pernyataan Surono ini setidaknya mengacu pada RDKK 2020, di mana terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk. Jumlah yang mereka usulkan mencapai 26,2 juta ton. Namun, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan mereka sebesar 8,9 juta ton. Kondisi ini kemudian membuat pendistribusian pupuk tidak berjalan efektif dan harga pupuk kemudian dikendalikan oleh mekanisme pasar.

Menurutnya, kondisi ini kemudian menyebabkan banyak data, terutama nama petani yang sudah terdapat dalam RDKK tidak mendapatkan pupuk. Hal ini selanjutnya berimbas pada masalah akurasi data dalam pendistribusian pupuk subsidi.

"Titik kelemahan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi ini menurut saya berawal dari data. Kemudian oknum-oknum dari mulai agen sampai distributor yang akhirnya menyalurkan pupuk tidak berdasar pada data yang ada," jelasnya.

Oleh karenanya ia menegaskan bahwa solusi yang mesti diperbaiki oleh pemerintah adalah validitas data kebutuhan pupuk. Data tersebut harus valid, termasuk petani yang berhak menerimanya.

"Yang pertama, harus diperbaiki data kebutuhan pupuknya. Pemerintah harus konsisten untuk membuat data yang valid. Sehingga tidak ada lagi petani yang harusnya tidak mendapatkan secara aturan, tetapi prakteknya mereka mendapatkan atau sebaliknya, petani yg berhak tapi mereka tidak mendapatkan," ujarnya.

Kemudian, setelah data penerima benar-benar valid dan akurat, anggaran yang dipersiapkan pemerintah juga harus cukup dan sesuai dengan data yang diajukan.

“Jadi menurut saya, yang kedua, setelah data itu benar, siapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk itu; dan ketiga adalah pengawasan yang ketat kepada distrbutor dan agen atau kios,” tegasnya.

Dalam pengawasan pun, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja. Pengawasan memerlukan satuan tugas khusus yang dibentuk secara bersama-sama dengan menggabungkan berbagai instansi terkait. Dengan pembentukan Satgas ini, maka supply chain (rantai pasok) bisa bener-benar tepat sasaran.

“Pengawasan itu melibatkan Kementen, Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Gapoktan dan APK. Buat saja semacam Satgas Pupuk atas Task Force Pupuk.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus (ist)

Senin, 16 Mei 2022 - 12:35 WIB

Menperin Agus Pacu Penyerapan Produk Industri Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada para menterinya untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Senin, 16 Mei 2022 - 12:12 WIB

APKASINDO Gelar Keprihatinan Sampaikan Lima Pesan

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) akan mengerahkan petani di 22 Provinsi se-Indonesia untuk melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak…

Navy Jazz Traffic Festival

Senin, 16 Mei 2022 - 12:00 WIB

DEWA 19 Tampil di Acara Navy Jazz Traffic Festival di Malang

Dewa 19 band legendaris Tanah Air menutup acara Navy Jazz Traffic Festival (NJTF) 2022 yang berlangsung di Villa Navy Residence (VNR), Lawang, Malang, Jawa Timur, Sabtu (14/5/2022), dengan apik.…

Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Senin, 16 Mei 2022 - 11:48 WIB

Ramai Kabar JIS Bakal Digunakan Untuk Reuni 212, Ini kata Pemprov DKI Jakarta

Mengoreksi pemberitaan di media massa terkait Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi reuni 212, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan penggunaan JIS saat…

Survei Indikator Politik, Warga Puas Penanganan Mudik

Senin, 16 Mei 2022 - 11:33 WIB

Survei Indikator Politik, Warga Puas Penanganan Mudik

Jakarta-Pengawalan Polri atas arus mudik dan arus balik lebaran 2022 menuai penilaian positif dari masyarakat.