INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah melarang penggunaan produk impor untuk sektor properti dan konstruksi mulai tahun 2021.

"Asaki menilai langkah tersebut sangat tepat, strategis dan pro industri dalam negeri demi pemulihan ekonomi dan percepatan pemulihan industri keramik dalam negeri," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangannya yang diterima Industry.co.id, Sabtu (2/1/2021).

Dijelaskan Edy, Asaki memproyeksi utilisasi produksi di semester I-2021 mencapai 70%, dan akan meningkat menjadi 75% di semester II-2021. Sedangkan untuk produksi nasional di tahun 2021, Asaki mematok target sebesar 390-400 juta meter persegi (m2).

"Tingkat utilisasi tahun 2021 akan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2014 dan menempatkan Indonesia sebagai produsen keramik terbesar di Dunia nomo 6 setelah China, India, Brazil, Vietnam dan Spanyol," terangnya.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan bahwa pihaknya memandang peluang dan pasar keramik dalam negeri masih terbuka lebar dan besar, dimana rata-rata konsumsi keramik per kapita Indonesia hanya 1,4 m2, sedangkan rata-rata konsumsi keramik per kapita ASEAN mencapai 2,5 m2.

"Kami siap meningkatkan kapasitas produksi dari 540 juta m2 menjadi 675 m2, jika permintaan keramik dalam neggeri meningkat mendekati konsumsi keramik per kapita ASEAN," ungkap Edy.

"Hal ini tentunya perlu investasi baru sekitar Rp8-10 triliun dan akan menyerap tenaga kerja baru mencapai 20 ribu orang," tambahnya.

Oleh karena itu, Asaki meminta perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk penguatan industri keramik dalam negeri terutama dalam menghadapi gempuran produk keramik jenis Homogeneus Tiles (HT) dari China, India dan Vietnam.

Sekedar informasi, total kapasitas produksi keramik jenis HT yang diproduksi anggota Asaki sebesar 160 juta m2 per tahun dan saat ini hanya mampu berproduksi di tingkat utilisasi 46%.

"Saat ini, produk HT produksi lokal terganjak oleh beberapa unfair trade terutama produk dari China dan India yang terindikasi melakukan praktek dumping, transhipment dan pemberian export tax refund sebesar 14% dari pemerintah China. Oleh karena itu, Asaki berharap pemerintah memberikan perlindungan berupa pengetatan syarat SNI Import, Penetapan pelabuhan import terbatas, Penetapan minimum import price dan Penetapan tata niaga impor keramik," papar Edy.

Selain tingkat utilisasi produksi HT dalam negeri yang besar, Asaki juga siap mensubstitusi produk impor dimana tidak lama pasca penurunan harga gas USD 6 per MMBTU di bulan April 2020 lalu, salah satu member Asaki, PT Arwana Citramulia Tbk. telah melakukan pembangunan pabrik HT yang baru di Mojokerto, Jawa Timur dengan kapasitas 3 juta m3 per tahun dan ditargetkan akan memulau produksi di akhis kuartal pertama tahun 2021.