Menteri Basuki: Industri Konstruksi Berkontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh : Hariyanto | Rabu, 08 Agustus 2018 - 09:30 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

INDUSTRY.co.id - Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, industri konstruksi menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, disamping sektor konsumsi.

Hal tersebut sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada triwulan-II 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%.

Menteri Basuki mengatakan, sebagai salah satu Kementerian dengan anggaran terbesar, penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebagai belanja pemerintah turut berperan.

"Oleh karenanya penyerapan diharapkan bisa dilakukan secara merata, tidak menumpuk di akhir tahun sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Rakertas dengan tema Sigap Membangun Negeri dihadiri sekitar 550 orang yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia.

Dalam Rakertas juga menghadirkan narasumber yani Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus (Jampidsus) Adi Togarisman dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fadli Arif.

Disamping mempercepat realisasi belanja infrastruktur, Menteri Basuki juga meminta kepada seluruh balai dan Satker Kementerian PUPR di daerah memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.

Balai Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi juga infrastructure manager. Kepala Balai dan staf wajib mengetahui asset yang dimiliki, kondisi, lokasi dan pemanfaatan aset infrastruktur yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya," ungkapnya.

"Selain itu, Balai wajib mensupervisi seluruh pekerjaan infrastruktur yang ada di daerah, termasuk yang dikerjakan Pemda, jika ada hal-hal yang belum memenuhi kaidah teknis ke-PU-an,jelasnya.