Wow Kabar Gembira! Ternyata Pensiunan PNS Bisa Dapat Rp 1 Miliar

Oleh : Kormen Barus | Minggu, 17 Oktober 2021 - 05:30 WIB

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Pemerintah akan menggunakan skema baru untuk pensiunan PNS, yakni dengan menerapkan iuran pasti atau fully funded. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo. Jadi dengan skema fully funded tersebut, maka bukan hal yang mustahil, pensiunan PNS bisa kantongi Rp 1 miliar.

"Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti," kata Tjahjo beberapa waktu lalu, seperti yang dikutip indutry.co.id.

Namun, sayangnya skema ini belum bisa terealisasi karena pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial (bansos).

"Sebenarnya ada pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail. Ini tapi karena ada pandemi Covid-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas," kata dia.

Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.

Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Tjahjo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen (Persero) apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga Rp 1 miliar.

"Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai Rp 1 M [miliar]," kata Tjaho.

Berdasarkan perbincangan tersebut, Tjahjo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga Rp 1 miliar terbuka cukup lebar. "[Setelah] dihitung-hitung bisa," jelasnya.

Skema dana pensiun (dapen) PNS pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay(THP) yang jumlahnya lebih besar.

Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

"Ke depan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go," kata Bimasebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go," kata Bima

Skema dapen PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi.

Menteri PAN RB (periode 2016-2018) Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan.

Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, dimana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS.

Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai US$4 ribu per bulan sementara uang pensiun yang diterima US$350 per bulan

"Tapi catat, mereka bukan memotong gaji. Tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun," ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu.

Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan KemenPAN RB pegawai Eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga Rp 20 juta per bulan. Sumber:  Cnbc indonesia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian BUMN Tetapkan Direktur dan Pengalihan Tugas Direksi RNI

Minggu, 05 Desember 2021 - 23:11 WIB

Kementerian BUMN Tetapkan Direktur dan Pengalihan Tugas Direksi RNI

Jakarta – Kementerian BUMN menetapkan Adhi Cahyono Nugroho sebagai Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sesuai Keputusan…

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Yayasan BSMU menyalurkan bantuan kepada korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12).

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:42 WIB

BSI Kirimkan Relawan Medis ke Lokasi Terdampak Erupsi Semeru

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Yayasan BSMU menyalurkan bantuan kepada korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari BSI…

Bank BTN melalukan sosialisasi program "Kangen" bagi para agen real estate . Selain memberikan reward bagi para agent, program tersebut memberikan banyak keuntungan bagi nasabah.

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:09 WIB

Pacu Penyaluran KPR, BTN Rangkul Agen Properti Lewat Program 'Kangen'

Surabaya-Untuk mengejar pencapaian penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) tahun ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berinovasi memperluas sayap pemasarannya diantaranya dengan…

Menkeu Sri Muyani saat meluncurkan materai elektronik

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:00 WIB

Meterai Elektronik Tawarkan Solusi Mudah Bayar Pajak Atas Dokumen Elektronik

Pada 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan perundangan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan ketertiban administratif…

Industri TPT Nasional

Minggu, 05 Desember 2021 - 19:24 WIB

Jelang Akhir Tahun 2021, Kemenperin Optimis Kinerja Industri TPT Bakal Makin Kinclong

Kinerja Industri industril tekstil dan produk tekstil (ITPT) diproyeksikan akan semakin membaik dari waktu ke waktu. Terutama pasca pandemi dan setelah masa pembatasan Pemberlakuan Pembatasan…