Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kondisi sumber daya perikanan saat ini tidak sama dengan kondisi sumber daya perikanan satu dekade yang lalu, apalagi tiga dekade lalu, dimana sumber daya perikananmasih dalam status melimpah. Sekarang ini, dapat dikatakan sumber daya perikanan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, terutama yang dekat dengan pantai/pesisir (<12 mil), mengalami degradasi karena tekanan penangkapan yang tinggi.

Berkurangnya sumber daya perikanan ini akan mempengaruhi masyarakat pesisir terutama para nelayan, yang mayoritas adalah nelayan kecil (5-10 GT) dengan wilayah penangkapan di sekitar pantai.   Kelompok masyarakat pesisir ini merupakan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan ditambah dengan permasalahan lainnya seperti isu pendidikan, kesehatan seperti isu stunting, akses terhadap usaha, dan lain-lain. Di tambah adanya kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan semakin memperparah kehidupan masyarakat pesisir, nelayan pada khususnya.

Kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain petani dan masyarakat rentan lainnya. Kebijakan apapun yang disusun dalam sektor perikanan ini harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan rumah tangga perikanan.

Oleh karenanya, kebijakan yang berorientasi pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berbasis science-based policy sangat diperlukan untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha perikanan. Dalam konteks inilah Bappenas mendorong Penerapan Perikanan Berkelanjutan menjadi kebijakan perencanaan pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan.

“Bappenas telah menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang merupakan program prioritas dalam RPJMN 2020-2024”, ujar Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti, dalam keterangan tertulis pada Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta, Selasa (14/09/2021).

Ia mengatakan, untuk menunjang perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan  (Science based policy) , Bappenas melakukan beberapa kajian ilmiah seperti studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura (WPP 718), studi perikanan alat tangkap cantrang di perairan Utara Jawa meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur (WPP 712). Salah satu studi lainnya yang tidak kalah penting dan g sedang mulai kami rintis, yaitu studi supply chain perikanan Tuna di WPP 713 dan 573. Harapannya berbagai kajian ini dapat menjadi model percontohan dalam menyusun kebijakan sektor kelautan dan perikanan untuk berbagai jenis komoditas lainnya melalui pengelolaan yang transparan dan berbasis sains untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mengeluarkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan guna menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial.

“Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologinya, sesuai arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Di mana setiap aktivitas di ruang laut, harus memperhatikan kesehatan lautnya," ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.

Hasil Studi Perikanan Bappenas

Dengan menggunakan pendekatan simulasi dinamika berbasis data hasil tangkapan dan parameter ekonomi lainnya, analisis bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan pengendalian input, dalam hal ini jumlah kapal optimal, yang diijinkan. Dari dua jenis tipe alat penangkapan udang yang dijadikan sampel mewakili mayoritas aramada yang beroperasi, yakni armada dengan target udang putih dan udang dogol (banana prawn) serta target udang windu dan udang dogol (tiger prawn) diperkirakan perikanan ini memperoleh manfaat ekonomi per kapal antara Rp 25 - 50 milyar per tahun. Untuk mencapai pemanfaatan ekonomi yang optimal ini diperlukan alokasi jumlah kapal yang optimal dengan kisaran 50 – 70 kapal dan secara gradual dievaluasi sesuai dengan kapasitas biologi udang di Laut Arafura. Dengan alokasi optimal sebesar itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi PNBP yang diperoleh per kapal akan mencapai Rp. 400 – 700 juta per tahun.

“Bappenas juga ingin mendorong peningkatan Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kelautan dan Perikanan, dari studi Bioekonomi ini juga kita bisa mensimulasikan berapa potensi yang bisa diterima negara”, ujar Sri Yanti.

Pendekatan bioekonomi ini juga sedang dilakukan untuk perikanan cantrang, ditengah kebijakan penggantian alat tangkap cantrang yang didisinyalir memberikan nilai ekonomi yang tinggi namun dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan karena tingkat selektifitasnya yang rendah. Studi ini akan dilakukan secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan yang baik untuk perikanan cantrang agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, namun juga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Sebagai tools, bioekonomi ini menjadi instrumen yang terbaik untuk mengukur kondisi stok ikan dan manfaat ekonomi optimum yg dapat diperoleh.

Harapannya dari studi ini dapat disimpulkan apakah introduksi kebijakan baru tersebut dapat diterapkan dengan memberlakukan aturan pengelolaan dan pembatasan jumlah kapal yang berpegang pada keseimbangan ekologi dan ekonomi, yakni usulan jumlah kapal optimum (optimum effort). Selanjutnya, kajian bioekonomi ini direncanakan akan dilakukan untuk menunjang studi supply chain perikanan tuna, khususnya Tuna Longline yang akan mulai dilaksanakan pada akhir 2021.

Berbagai kajian bioekonomi ini masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun demikian, studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel.

Harapannya perikanan berkelanjutan yang telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional ini dapat terwujud dimulai dari beberapa jenis komoditas utama di beberapa WPP tertentu sesuai karakteristiknya hingga mencakup jenis lainnya hingga ke seluruh penjuru Indonesia.

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP

Langkah pertama dalam menerapkan konsep Penangkapan Ikan Terukur, yakni terlebih duhulu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan. Kemudian diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menambahkan, penerapan konsep penangkapan ikan terukur bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebab nantinya pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat setempat di luar Pulau Jawa akan dapat memperoleh nilai tambah dari hasil penangkapan beserta proses industrialisasi di hilir.

Saat ini KKP tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk infrastruktur skema yang diusulkan adalah melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru.

“Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 akan menjadi salah satu terjemahan dari penangkapan ikan terukur dalam bentuk kebijakan”, ujar Dirjen Zaini.

Permen tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekologi dan ekonomi, tapi juga menekan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat hingga menjaga kedaulatan negara. Salah satu poin penting Permen ini adalah mengganti dan memodifikasi beberapa jenis alat tangkap ikan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap sumberdaya perikanan berserta lingkungan perairannya.  

Hasil rekomendasi studi bioekonomi yang dilakukan oleh Bappenas di WPP 718 Laut Aru-Arafura sangat membantu dalam menerapkan kebijakan Perikanan Terukur oleh KKP menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Studi ini dapat menjadi model untuk pengelolaan beberapa jenis komoditas utama lainnya di 11 WPP sehingga memberikan kepastian berusaha di bidang perikanan dengan tidak mengganggu sumber daya perikanan oleh alat tangkap tertentu seperti jaring hela berkantong.  Dengan demikian kekhawatiran sumber daya perikanan akan habis dapat dicegah.  Hasil studi inipun mendukung kebijakan pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP) dari sebelum produksi menjjadi pasca produksi sebagai insentif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk berproduksi lebih efisien.

“Kami sangat menyambut baik bahwa rekomendasi studi bioekonomi perikanan yang dihasilkan Bappenas dapat digunakan sebagai alat (tool) dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diinisiasi KKP”, ujar Sri Yanti.

“KKP juga menyambut baik dan akan memanfaatkan hasil kajian bioekonomi dari Bappenas tersebut guna mewujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur untuk dapat mewujudkan target PNBP Perikanan di 11 WPP mencapai Rp. 12 Triliun pada 2024”, tegas Zaini.