INDUSTRY.co.id - Jakarta, Maraknya video yang beredar terkait oknum anggota Satpol PP yang bertindak arogan hingga pemukulan saat melakukan penertiban disalah satu lokasi usaha di Gowa, Sulawesi Selatan telah menuai banyak kritikan dari berbagai masyarakat.
Salah satunya datang dari Relawan Koordinator Nasional (Kornas) Jokowi.
Menurut, Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh, tindakan tersebut sejatinya telah berbuah tidak baik bagi citra Pemerintah dalam program PPKM Darurat.
"Banyak oknum petugas satpol PP di lapangan menunjukkan sikap arogansi dalam menertibkan para pedagang yang dianggap ngeyel. Seperti halnya yang terjadi di Lampung, Jawa Barat, Gowa, Sulawesi Selatan dan berbagai daerah lainnya," ujar Ahkrom dalam leterangannya kepada media pada Kamis (15/7/2021).
"Kornas-Jokowi menyesalkan tindakan arogansi oknum petugas tersebut dalam menertibkan para pedagang yang dibeberapa daerah yang videonya viral di media sosial," sambungnya.
Meski pihaknya juga memahami seperti apa petugas bersusah payahnya berjibaku menertibkan masyarakat dimasa pandemi (PPKM Darurat).
Tapi menurutnya, perlu diingat bahwa tindakan tegas itu harus berdasarkan aturan, bukan berarti menunjukkan sikap arogansi apalagi disertai dengan tindak kekerasan kepada masyarakat.
Untuk itu, Ia menyarankan kepada para petugas yang berada di lapangan agar bertindak dengan cara-cara yang lebih humanis, cara-cara yang lebih manusiawi.
Hal itu kata Akhrom, agar tidak semakin memperkeruh keadaan. Terlebih masyarakat di tengah himpitan ekonomi dimasa pandemi.
“Seharusnya pendekatan yang humanis. Masyarakat hanya untuk bertahan hidup. Maka, arogansi dan kekerasan cuma akan memperkeruh keadaan, citra tidak baik bagi pemerintah, erlebih lagi pemerintah pusat,” tegas Akhrom.
Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar memperhatikan dampak dari kebijakan PPKM Darurat tersebut, terkhusus persoalan arogansi yang disertai kekerasan oleh oknum-oknum petugas di lapangan.
“Kami meminta dengan hormat kepada pemerintah pusat agar memperhatikan dampak dari kebijakan PPKM Darurat. Khususnya kearogansian petugas yang pula disertai tindak kekerasan agar dapat dihentikan,” tutup Akhrom.
