INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimitis perekonomian Indonesia ditahun 2021 ini bisa tumbuh positif.

Advertisement

"Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti," ungkap Menko Airlangga dalam webinar “Sustainable Post Pandemic Recovery” yang digelar oleh Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk mengejar pemulihan tersebut, sejak 2020 berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah, salah satunya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Advertisement

Dimana khusus pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. 

"Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran," ujarnya.

Advertisement

Melalui program PEN, lanjut Airlangga, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. 

Dimana penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021.

Advertisement

“Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat," imbuhnya.

Untuk itu, Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak.

Selain itu, masih menurut Airlangga, pemerintah juga terus memberikan berbagai dukungan untuk pemulihan para pelaku usaha khususnya UMKM.

"Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM," tutur Airlangga.

Tak hanya itu, guna mencapai pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal, pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Airlangga.

Sejatinya, pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun.

"Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap," kata Airlangga.

Ia berharap, proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional,” katanya.

Tak hanya membangun infrastruktur, namun Pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 

Menurutnya, kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun," jelas Airlangga.

Selain itu, menurutnya penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur.

“Dalam webinar, kami berharap bisa muncul gagasan-gagasan kebijakan baru dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hadir juga dalam webinar tersebut yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono, dan para ahli dari ADB lainnya sebagai narasumber.