Bamsoet Desak Polisi Tidak Hanya Tindak Tegas Aksi Premanisme Debt Collector tapi juga Perusahaan Leasing nya

Oleh : Herry Barus | Selasa, 11 Mei 2021 - 08:10 WIB

Borgol (Foto ist)
Borgol (Foto ist)

INDUSTRY.co.id - Denpasar- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan  Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran serta aparat gabungan TNI dan kepolisian menangkap sebelas orang debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara. Bamsoet juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.

Hal tersebut harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya agar tidak seenaknya bertindak. Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

"Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak," ujar Bamsoet, di Bali, Selasa (11/5/21). 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Mereka juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi. 

"Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur," jelas Bamsoet. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi. Perbuatannya bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP. 

"Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat," pungkas Bamsoet.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Batalyon Polisi Militer 1 Marinir Cilandak Jakarta

Jumat, 18 Juni 2021 - 05:40 WIB

Yonpom 1 Marinir Cilandak Laksanakan Apel Organik Satuan

Dalam rangka menjelang dilaksanakannya latihan pasukan pendarat (Latpasrat) dan mengecek kesiapan tempur satuan, Batalyon Polisi Militer 1 Marinir (Yonpom 1 Mar) mengelar Apel organik satuan…

Prajurit Kompi Dragon Yonif 3 Marinir

Jumat, 18 Juni 2021 - 05:20 WIB

Prajurit Kompi Dragon Yonif 3 Marinir Laksanakan Latihan Evakuasi Medis Lapangan

Dalam rangka lanjutan latihan Pembinaan Satuan Batalyon Infanteri 3 Marinir, Prajurit Kompi Latihan Dragon melaksanakan evakuasi medis lapangan di Bhumi Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.…

Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI dr. Radito Soesanto,Sp.THT-KL, Sp.KL

Jumat, 18 Juni 2021 - 05:00 WIB

Kepala RSPAL dr. Ramelan Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Kafaskes TNI AL Wilayah Surabaya

Dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di Surabaya yang tengah meningkat tajam, Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI dr. Radito Soesanto,Sp.THT-KL,…

Kogartap I /Jakarta

Jumat, 18 Juni 2021 - 04:30 WIB

Kogartap I Jakarta dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Kebersamaan

Kepala Staf Komando Garnisun Tetap (Kas Kogartap) I/Jakarta, Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. menerima kunjungan dan silaturahmi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat…

Bintara Pembina Potensi Maritim

Jumat, 18 Juni 2021 - 04:00 WIB

Babinpotmar Dumai Laksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Prajurit TNI AL yang bertugas sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di bawah komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai membantu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan…