Simak! Ini Langkah Kemenperin Pacu Transformasi Industri 4.0 di Sektor Farmasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus berupaya mendorong transformasi teknologi 4.0 pada sektor industri farmasi nasional, agar semakin berdaya saing serta mampu menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. 

Melalui upaya tersebut, diharapkan sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan domestik, dan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk farmasi impor. 

"Industri yang sudah bertransformasi digital akan lebih produktif, mengurangi biaya operasional, lebih efektif, dan membuat harga produk akan menjadi lebih kompetitif," kata Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Dirjen IKFT Kemenperin) Muhammad Khayam di Jakarta (16/4).

Kemenperin telah menambahkan sektor industri farmasi masuk dalam program prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0. Hal ini sebagai upaya konkret untuk segera mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor kesehatan.

"Industri priortias dalam Making Indonesia 4.0 awalnya hanya lima sektor, namun ketika pandemi, Kememperin menambahkan dua sektor ini menjadi prioritas, yaitu farmasi dan alat kesehatan," imbuh Dirjen IKFT. 

Guna mendorong tranformasi pada sektor tersebut, pada tahun 2019 dan 2020 Kemenperin juga telah melakukan assessment Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). 

Selanjutnya, program dan kegiatan terkait industri 4.0 di sektor IKFT tahun 2021 meliputi fasilitasi perusahaan industri kimia hilir dan farmasi dalam menerapkan Industri 4.0 melalui big data industri kimia hilir dan farmasi, readiness assessment penerapan industri 4.0 sektor industri kimia hilir dan farmasi,  penyusunan model factory cell, dan  penerapan lean management.

"INDI 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor farmasi, dan kita mendorong sebanyak 32 perusahaan farmasi yang sedang dalam tahap persiapan INDI 4.0, sehingga proses produksi hingga distribusinya bisa jauh lebih efisien," paparnya. 

Dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis tersebut, Kemenperin juga terus berupaya bersinergi dengan para stakeholder yang bergerak pada industri farmasi, di antaranya Bio Farma, yang merupakan induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi, yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

"Kami harapkan ini semakin meningkatkan daya saing industri farmasi nasional," imbuhnya.

Direktur Pemasaran Bio Farma, Sri Harsi Teteki mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19, holding BUMN tersebut telah melakukan berbagai inovasi digital dalam distribusi vaksin Covid-19 ke seluruh provinsi di tanah air.

"Kami melakukan langkah-langkah agar vaksin  bisa terdistribusikan dengan baik untuk 34 provinsi, dan nantinya akan dikembangkan ke 514 kabupaten dan kota" paparnya. 

Bio Farma melalui pengembangan teknologi digital agar distribusi vaksin dapat terpantau dengan baik.
Tak hanya proses distribusi, pada proses produksi pun Bio Farma telah menerapkan transformasi digital, di antaranya untuk proses produksi vaksin Covid-19.

"Sehingga kami bisa melihat apabila ada upaya-upaya pemalsuan dari vaksin tersebut. Melalui barcode yang menggunakan sistem digital, kami bisa mendeteksi secara dini apabila ada upaya-upaya tersebut," katanya. 

Sri menyebutkan, Bio Farma juga menjadi salah satu peserta pada gelaran Hannover Messe 2021: Digital Edition. Dia berharap, partisipasi Bio Farma pada ajang tersebut mampu mendorong kemajuan perusahaan tersebut.

"Biofarma untuk pertama kalinya menjadi peserta dari Hannover Messe. Harapannya akan ada transaksi ataupun peluang kerja sama yang dapat mengakselerasi bisnis Bio Farma," imbuhnya.

Ia menambahkan, Bio Farma memiliki berbagai produk dan layanan yang sudah diekspor ke lebih dari 150 negara di dunia diantaranya produk barang jadi (vaksin), Active Pharmaceutical Ingredients (API) atau bahan farmasi aktif yang digunakan untuk membuat produk jadi, ANTISERA, dan KIT Diagnostik.

"Kami juga berharap Bio Farma dapat memperluas pangsa pasarnya ke negara-negara di benua Eropa, khususnya wilayah Eropa Timur, menitikberatkan kerja sama bilateral yang sebelumnya telah terjalin dengan United Nation Agencies," terangnya.

Selain itu, dalam upaya mendorong daya saing industri farmasi nasional, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi. 

Melalui penerapan aturan ini, penghitungan TKDN produk farmasi tidak lagi memakai metode cost based, melainkan dengan metode processed based.

Penghitungan nilai TKDN produk farmasi yang berdasarkan pada processed based dilakukan dengan pembobotan terhadap kandungan bahan baku API sebesar 50%, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30 persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan sebesar 5 persen.

"Sampai saat ini, telah dilakukan perhitungan TKDN terhadap 82 industri farmasi," tutur Khayam.