INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah dinilai tidak paham dengan Pancasila. Hal itu terkait upaya hukum pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan tesis sebelum mengambil keputusan untuk pembubaran HTI tersebut.
"Pemerintah ini kelimpungan karena pemerintahnya sendiri tidak terlalu paham Pancasila," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/5).
Akibat tak paham dengan Pancasila, kata Fahri, pemerintah pada akhirnya terkesan berlebihan dalam menghadapi HTI. Menurutnya, upaya hukum pembubaran HTI kurang tepat.
"Kalau saya lebih senang yang seperti ini dihadapi dengan pikiran. Indonesia seharusnya sebagai bangsa muslim yang besar, harus punya jalan mengatasi problem-problem berpikir orang Islam," tegasnya.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai tidak mengkhawatirkan. Sebab, wacana HTI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi Khilafah hanya sebatas Khayalan.
"Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya mengkhayal," kata Fahri.
Untuk itu, kata Fahri, pemerintah tidak perlu reaksioner menanggapi HTI. Menurutnya, pemerintah cukup membiarkan HTI dengan segala pemikirannya.
"Itu sebenarnya perbedaan berpikir saja, biarkan saja itu berbeda berpikir. Di Indonesia ini tidak boleh melarang orang mengkhayal. Karena yang tidak boleh itu melanggar hukum, melakukan kekerasan, pemaksaan," tegasnya.
