Setnov: Hormati Hukum Penegakan Kasus KTP-E

Oleh : Herry Barus | Selasa, 09 Mei 2017 - 04:25 WIB

Setya Novanto

INDUSTRY.co.id - Kupang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan korupsi KTP-elektronik kepada penegak hukum.

"Soal kasus e-KTP itu diserahkan semuanya kepada pihak penegak hukum saja, kita menghormati semua keputusan dari penegak hukum," katanya kepada awak media di Kupang, Senin (8/4/2017)

Sebelumnya nama Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar tersebut disebut-sebut dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam persidangan tersebut jaksa menyebutkan Setya Novanto direncanakan menerima 11 persen dari anggaran proyek e-KTP tersebut atau senilai Rp574 miliar. Jaksa juga menyebutkan uang pengadaan e-KTP mengalir ke korporasi.

Setya Novanto mengatakan akan menghargai keputusan dari kasus dugaan korupsi e-KTP, meski namanya disebut-sebut.

"Ya, kita menghargai semua keputusan dari penegak hukum. Ya, kita serahkan semuanya kepada pihak penegak hukum saja," ujarnya.

Setya Novanto sendiri sedang dalam kunjungan kerjanya ke kota Kupang, NTT. Dalam kunjungan kerja tersebut ia meresmikan tiga buah sumur bor yang berada di tiga kabupaten/kota berbeda, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, serta Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam sambutannya, Setya Novanto mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air yang telah menuntaskan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di ibu kota provinsi kepulauan itu.

"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR karena telah membantu masyarakat Bakunase untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengaku, sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkaitnya yang memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur.

Sebab, katanya, tanpa infrastruktur yang memadai maka tidak mungkin bangsa ini bisa mencapai kesejahteraan terutama pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, lebih khusus di NTT Timur.