Pinjol Ilegal Rusak Ekosistem Bisnis! DPR Cantik Ini Desak Lahirnya UU Fintech Lending

Oleh : Candra Mata | Senin, 18 Januari 2021 - 10:53 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pesatnya perkembangan teknologi turut mendorong inovasi di sektor jasa keuangan dengan hadirnya produk teknologi keuangan (fintech), yang salah satunya berbentuk layanan pinjaman daring atau sering disebut pinjol. 

Selama masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya peningkatan penyaluran pinjaman daring yang secara total mencapai Rp 146,25 triliun hingga November 2020, dibandingkan Maret 2020 pada angka Rp 102,53 triliun. 

Merespon itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu adanya dukungan payung hukum yang memadai atas penyelenggaraan layanan berbasis teknologi keuangan.

“Kebutuhan penguatan regulasi sudah sangat mendesak seiring pesatnya perkembangan pinjol di tengah masyarakat. Kita semua ingin bisnis ini dapat terus berkembang sekaligus mendorong pemulihan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor UMKM produktif,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (18/1/2021).

Namun, lanjut Puteri, regulasi yang ada saat ini masih terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja. 

Dengan penguatan regulasi, pemerintah dapat lebih menjamin perlindungan konsumen dari maraknya praktik pinjol ilegal yang akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap sektor fintech ini

“Seperti produk keuangan lain, kami juga butuh payung hukum yang jelas. Kami butuh kepastian bahwa fintech lending yang berizin saja yang dapat menjalankan bisnis. Artinya, yang belum mendapat izin dapat dianggap sebagai pelanggaran dan harus diberi sanksi pidana yang tegas. Selama ini, aparat hukum tidak punya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara pinjol ilegal, selain dari UU ITE,” kata Puteri.

Pada dasarnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Teknologi Keuangan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. 

Namun, seiring masuknya RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Prolegnas Prioritas 2021, AFPI pun meminta agar regulasi terkait industri fintech juga dapat terakomodasi dalam RUU tersebut.

“Selain terkait izin operasi berbagai produk fintech, tentu regulasi yang ada juga perlu mengatur jaminan atas perlindungan konsumen dan mekanisme pengawasan yang sesuai. Materi muatan ketentuan tersebut harus dikaji lebih lanjut agar cakupannya komprehensif agar dapat memberikan ruang bagi penyelenggara layanan untuk mengembangkan produknya dengan tetap mengedepankan keamanan pengguna,” ujar Puteri.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menilai dukungan regulasi akan memperkuat peran fintech, khususnya fintech lending, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan bagi sekitar 23 juta UMKM yang belum mendapat akses perbankan. 

Apalagi, data AFPI menunjukkan bahwa terdapat sekitar Rp 1.000 triliun celah pembiayaan yang belum terpenuhi oleh lembaga keuangan formal.

“Masih ada potensi pembiayaan yang dapat digali oleh fintech lending. Tentu saja, penyalurannya wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan analisis profil risiko yang memadai. Dengan begitu, fintech lending dapat turut mengakselerasi pemulihan sektor UMKM sekaligus mendorong inklusi keuangan,” tutup Puteri.

Sebagai informasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 206 pinjaman daring ilegal pada bulan Oktober 2020 lalu, sehingga total pinjol ilegal yang telah ditutup mencapai 2.923 entitas sejak 2018. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengakui hadirnya entitas ilegal telah merusak ekosistem bisnis industri fintech lending. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Basuki Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:31 WIB

Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen, Ini 4 Pesan Menteri Basuki Kepada BUJT

Jalan tol ini telah dimulai pembangunannya pada awal 2022 untuk meningkatkan konektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Homestay di Raja Ampat

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:19 WIB

Dukungan Pengembangan Pariwisata di Papua Barat, Kementerian PUPR Lanjutkan Penanganan KSPN Raja Ampat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi…

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:49 WIB

Dialog Environment Deputies Meeting G20: PKT Berhasil Tekan Emisi Lebih Dari 435 ribu Ton di Tahun 2022

Efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkuler menjadi salah satu dari tujuh isu strategis yang dibahas dalam Environment Deputies Meeting (EDM) Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Saat ini,…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:45 WIB

Menperin Agus Apresiasi Produksi Perdana Futur Phone Wujudkan Substitusi Impor Ponsel

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus menjalankan program substitusi impor 35% tahun 2022. Salah satu sektor yang dipacu adalah industri elektronika, termasuk pada upaya…

PKT Dukung Tomohon Jadi Sentra Industri Florikultura

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:42 WIB

Meriahkan TIFF 2022, PKT Dukung Tomohon Jadi Sentra Industri Florikultura

Tingkatkan nilai produk di masyarakat, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) meriahkan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2022 di Kota Tomohon Sulawesi Utara, yang berlangsung pada 8-14…