Pinjol Ilegal Rusak Ekosistem Bisnis! DPR Cantik Ini Desak Lahirnya UU Fintech Lending

Oleh : Candra Mata | Senin, 18 Januari 2021 - 10:53 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pesatnya perkembangan teknologi turut mendorong inovasi di sektor jasa keuangan dengan hadirnya produk teknologi keuangan (fintech), yang salah satunya berbentuk layanan pinjaman daring atau sering disebut pinjol. 

Selama masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya peningkatan penyaluran pinjaman daring yang secara total mencapai Rp 146,25 triliun hingga November 2020, dibandingkan Maret 2020 pada angka Rp 102,53 triliun. 

Merespon itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu adanya dukungan payung hukum yang memadai atas penyelenggaraan layanan berbasis teknologi keuangan.

“Kebutuhan penguatan regulasi sudah sangat mendesak seiring pesatnya perkembangan pinjol di tengah masyarakat. Kita semua ingin bisnis ini dapat terus berkembang sekaligus mendorong pemulihan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor UMKM produktif,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (18/1/2021).

Namun, lanjut Puteri, regulasi yang ada saat ini masih terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja. 

Dengan penguatan regulasi, pemerintah dapat lebih menjamin perlindungan konsumen dari maraknya praktik pinjol ilegal yang akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap sektor fintech ini

“Seperti produk keuangan lain, kami juga butuh payung hukum yang jelas. Kami butuh kepastian bahwa fintech lending yang berizin saja yang dapat menjalankan bisnis. Artinya, yang belum mendapat izin dapat dianggap sebagai pelanggaran dan harus diberi sanksi pidana yang tegas. Selama ini, aparat hukum tidak punya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara pinjol ilegal, selain dari UU ITE,” kata Puteri.

Pada dasarnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Teknologi Keuangan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. 

Namun, seiring masuknya RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Prolegnas Prioritas 2021, AFPI pun meminta agar regulasi terkait industri fintech juga dapat terakomodasi dalam RUU tersebut.

“Selain terkait izin operasi berbagai produk fintech, tentu regulasi yang ada juga perlu mengatur jaminan atas perlindungan konsumen dan mekanisme pengawasan yang sesuai. Materi muatan ketentuan tersebut harus dikaji lebih lanjut agar cakupannya komprehensif agar dapat memberikan ruang bagi penyelenggara layanan untuk mengembangkan produknya dengan tetap mengedepankan keamanan pengguna,” ujar Puteri.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menilai dukungan regulasi akan memperkuat peran fintech, khususnya fintech lending, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan bagi sekitar 23 juta UMKM yang belum mendapat akses perbankan. 

Apalagi, data AFPI menunjukkan bahwa terdapat sekitar Rp 1.000 triliun celah pembiayaan yang belum terpenuhi oleh lembaga keuangan formal.

“Masih ada potensi pembiayaan yang dapat digali oleh fintech lending. Tentu saja, penyalurannya wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan analisis profil risiko yang memadai. Dengan begitu, fintech lending dapat turut mengakselerasi pemulihan sektor UMKM sekaligus mendorong inklusi keuangan,” tutup Puteri.

Sebagai informasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 206 pinjaman daring ilegal pada bulan Oktober 2020 lalu, sehingga total pinjol ilegal yang telah ditutup mencapai 2.923 entitas sejak 2018. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengakui hadirnya entitas ilegal telah merusak ekosistem bisnis industri fintech lending. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Jakarta Anies

Minggu, 20 Juni 2021 - 22:08 WIB

Jakarta Memanggil! Gubernur Anies Buka Pendaftaran Tenaga Kesehatan Profesional Pengendalian Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa saat lalu menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan kasus Covid-19 di wilayah…

Sebagai rangkaian dari Morula Fertility Fest 2021, Morula melakukan serangkaian acara Morula Fertility Talk yang dimulai di kota Padang pada Minggu, 20 Juni 2021,

Minggu, 20 Juni 2021 - 20:47 WIB

Ngeri, Banyak Pasangan Suami Istri Tidak Mampu Hamil, Morula IVF Tawarkan Solusi Bantu Masalah Infertilitas Pasangan

Padang – Sebagai rangkaian dari Morula Fertility Fest 2021, Morula melakukan serangkaian acara Morula Fertility Talk yang dimulai di kota Padang pada Minggu, 20 Juni 2021, dengan mengangkat…

Pastor John Laba Tolok SDB

Minggu, 20 Juni 2021 - 19:58 WIB

Warga Lembata Sedunia Minta Gubernur NTT Batalkan ETMC 2021

JAKARTA – Sejumlah warga Lembata Diaspora Sedunia yang tergabung dalam Grup WhatsApp Ata Lembata, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Panitia Liga 3 El Tari…

Ilustrasi petani tebu. (Arief Priyono/Light Rocket)

Minggu, 20 Juni 2021 - 19:54 WIB

APTRI: Permenperin Nomor 03/2021 Bisa Digunakan Sebagai Alat Gebuk ke Para Pemburu Rente

JAKARTA- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Sunardi Edy Sukamto berharap agar Pemerintah bersikap tegas terhadap mafia-mafia pangan dalam hal ini…

Industri Alkes Nasional

Minggu, 20 Juni 2021 - 19:51 WIB

Simak! Ini 7 Langkah Strategis Pemerintah Tingkatkan Produksi Alkes Buatan Industri Nasional

Pemerintah akan lakukan tujuh langkah strategis peningkatan ketersediaan pasar untuk mengembangkan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri.  Pertama, keberpihakan pada produk dalam negeri…