INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi fondasi penting untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan Tanggapan Pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7).

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, serta dukungan yang diberikan terhadap pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. 

Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan," ujar Menkeu.

Menkeu juga menyoroti capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara sekaligus tidak terlepas dari dukungan DPR RI.

"Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menilai kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan DPR turut memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia. 

Salah satu indikatornya adalah keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan prospek yang tetap stabil.

“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan DPR RI, kemarin lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil,” ujar Menkeu Purbaya.

Menutup penyampaiannya, Menkeu berharap hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR dapat terus dipertahankan sehingga APBN semakin optimal sebagai instrumen pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.