INDUSTRY.co.id - Jakarta - Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi menilai pemerintah, dalam hal ini Kabinet Indonesia Maju kinerjanya terkesan lamban dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Akibatnya, krisis multidimensi pun tak dapat lagi dihindarkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Akhrom Saleh, Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Minggu (13/12/2020). Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil langkah-langkah nyata untuk memimpin langsung dalam mengatasi krisis multidimensi.

"Sehingga kebijakan atau keputusan cuma satu komando, yakni hanya ada di tangan Presiden selaku kepala negara. Terlebih lagi Badan Pusat Statistik memperkirakan 29 juta orang telah mengganggur, akibat dampak dari COVID-19 yang semakin merajalela," kata Akhrom.

Menurutnya, Presiden harus meninjau kembali Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya jauh panggang daripada api. Terlebih lagi, kata Akhrom, Kabinet Indonesia Maju dinilai tidak membantu Presiden dalam menangani dampak pandemi melainkan hanya menyusahkan saja.

"Seperti halnya para Menteri yang terjerat kasus korupsi baru-baru ini. Mereka terkesan hanya mementingkan diri pribadi, golongan dan kelompok saja, bukan memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga hal itu hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Akhrom, Kornas-Jokowi meminta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah perombakan kabinet yang tidak perform, karena reshuffle kabinet suatu keniscayaan dalam menghadapi kondisi objektif negara dan pemerintah pada saat ini.

Kornas-Jokowi juga secara tegas mendukung aparatur negara, dalam hal ini TNI-Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang ingin menghacurkan keberagaman dan kebhinekaan yang sudah terjaga sejak dulu. "Maka dari itu hukum harus di tegakkan seadil-adilnya, demi menjaga kenyamanan bermasyarakat  dan bernegara," tambah Akhrom.

Selain itu, Kornas-Jokowi juga mengingatkan kepada Pihak Kepolisian agar melepaskan kepentingan politik internal di mana akan ada pergantian Kapolri dalam waktu dekat.

"Demikian juga perlu ditegaskan, bahwa jika krisis multidimensi ini tidak segera diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya, bukan tidak mungkin virus-virus Radikal akan semakin tumbuh subur bak jamur dimusim hujan. Karena rakyat sudah terancam kelaparan," pungkasnya.