Penanggulangan Covid-19, Komisi VII Nilai Pemerintah Tidak Sistematis dan Komprehensif

Oleh : Krishna Anindyo | Senin, 26 Oktober 2020 - 15:30 WIB

Ilustrasi Virus Covid-19 (Photo by detikNews)
Ilustrasi Virus Covid-19 (Photo by detikNews)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19.

Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

“Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto melalui keterangan yang diterima redaksi pada Senin (26/10).

Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan.

Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketentraman di masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebutmasa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan.

Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Arief Goenadibrata, Managing Director Nojorono Kudus

Rabu, 18 Mei 2022 - 14:43 WIB

UKSW Leaders Forum 2022, Nojorono Kudus Tekankan F.A.I.T.H untuk Generasi Emas Indonesia

UKSW Leaders Forum 2022 kembali digelar untuk membedah secara ilmiah, rintangan dan kebijakan-kebijakan makro ekonomi serta memanfaatkan momentum positif dan potensi peluang yang ada sebagai…

 RYTHM Foundation dan ASA Foundation Bantu Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan di Thailand

Rabu, 18 Mei 2022 - 14:34 WIB

Tak Hanya di Indonesia, RYTHM Foundation dan ASA Foundation Bantu Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan di Thailand

ASA Foundation bersama dengan RYTHM Foundation, bagian dari QI Group atau lebih dikenal dengan QNET untuk memberikan dan meningkatkan nilai-nilai sosial, baru-baru ini mengumumkan peluncuran…

B20 Sustainability 4.0 Awards Pertama di Indonesia Resmi Digelar

Rabu, 18 Mei 2022 - 13:16 WIB

B20 Sustainability 4.0 Awards Pertama di Indonesia Resmi Digelar

Untuk pertama kalinya B20 Sustainability 4.0 Awards digelar untuk meningkatkan pengembangan praktik keberlanjutan di lingkup korporasi di Indonesia. Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat…

Panglima Langit

Rabu, 18 Mei 2022 - 13:00 WIB

Demi Wujudkan Tujuan Mulia, Panglima Langit akan Menjual 3 Mobil Koleksinya untuk Membangun Masjid

Panglima Langit, ahli penyembuhan alternatif menyatakan tekadnya untuk membangun masjid impiannya empat tahun mendatang. Hal tersebut ditegaskan pria ganteng asal Aceh ini saat bincang dengan…

BPOM (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 18 Mei 2022 - 12:35 WIB

Masyarakat Diminta Bijak terhadap Isu Bahaya Mikroplastik

Maraknya pemberitaan isu bahaya mikroplastik pada air kemasan perlu disikapi bijak oleh masyarakat.