Puan Maharani Pastikan Anggota DPR RI Tetap Bekerja dengan Protokol Kesehatan

Oleh : Krishna Anindyo | Rabu, 16 September 2020 - 12:45 WIB

Ketua DPR Dr (HC) Puan Maharani
Ketua DPR Dr (HC) Puan Maharani

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Dimasa pandemi ini penerapan protokol kesehatan sangatlah diperhatikan, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pastikan Anggota Puan Maharani tetap bekerja di tengah pandemi Covid-19. Adapun pola kerja di parlemen selama masa pandemi disesuaikan dengan protokol pencegahan penularan Covid-19.

“Kami di DPR terus bekerja, meski ada penyesuaian dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi efektivitas dari kinerja anggota parlemen,” ungkap Puan melalui keterangan yang diterima redaksi pada Rabu (16/9).

Dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019 tersebut, Puan dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar hadir secara virtual demi mematuhi protokol kesehatan dan pembagian tugas bersama pimpinan lain sesuai tupoksinya.

Pimpinan DPR yang hadir fisik dalam rapat tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad (Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan), Rachmat Gobel (Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan), serta M. Azis Syamsuddin (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan).

Dalam Rapat Paripurna ini, untuk mematuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masing-masing fraksi di DPR RI hanya diwakili pimpinan fraksi atau anggota yang ditunjuk untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna tersebut. Anggota DPR lainnya mengikuti jalannya rapat secara virtual.

“Kita tetap bisa produktif dengan berdisiplin jalani protokol kesehatan,” ungkap Puan.

Adapun terkait pembahasan Rapat Paripurna ini adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019 dan seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dan hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.

Puan berharap pengelolaan APBN pada tahun berikutnya agar meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan selalu taat pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah juga diminta menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan keuangan, memastikan penyelesaiannya agar tidak terjadi pada APBN tahun selanjutnya.

“Pemerintah juga harus mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” tutup Puan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pembangunan madrasah

Senin, 21 September 2020 - 09:03 WIB

Kementerian PUPR Genjot Rehabilitasi 780 Sekolah dan 192 Madrasah pada 2020

Tercatat rehabilitasi sekolah yang telah ditangani hingga September 2020 mencapai 2.247 Sekolah dan 334 Madrasah yang sebanyak 780 unit sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 192 unit madrasah (Ibtidaiyah,…

Labuan Bajo NTT

Senin, 21 September 2020 - 09:00 WIB

Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Disiapkan Dukung Pariwissata Labuhan Bajo

Pembangunan infrastruktur khususnya dalam sektor transportasi harus dilanjutkan karena dapat membantu percepatan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja baru hingga membuka konektivitas…

Pandemi Corona (covid-19)- foto/ist

Senin, 21 September 2020 - 08:42 WIB

Agar Selalu Sehat di Tengah Pandemi, Berikut Isi Ceramah Subuh Kepala Labor RS-Unand yang Patut Disimak

Dr.dr.Andani Eka Putra M.Sc Kepala Labor RS-Unand, pada Minggu 20 September setelah Syalat Subuh di Masjid Muhajirin Mawar Putih, menyampaikan ceramah dengan Tema : Pencerahan penularan Wabah…

Wapres Ma'ruf Amin (Antara)

Senin, 21 September 2020 - 08:26 WIB

Wapres Ma'ruf Amin Berharap Tren K-pop Tumbuhkan Kreatifitas Anak Muda Indonesia

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terus mendorong kreativitas anak muda Indonesia dalam mempromosikan budaya bangsa ke dunia internasional.┬áSalah satunya bisa dengan mengadopsi cara Korean…

Erwin Aksa WKU KADIN Indonesia

Senin, 21 September 2020 - 08:05 WIB

Minta Pengusaha Jemput Bola, KADIN: Jangan Hanya Mengandalkan Pemerintah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta dunia usaha tidak hanya meengandalkan upaya dari pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.