Bos Freeport Bikin Kecewa! Komisi VII 'Meradang': Covid-19 Jangan Dijadikan Alasan Proyek Smelter Gresik Ditunda, Enggak Gentlemen!

Oleh : Candra Mata | Jumat, 28 Agustus 2020 - 11:15 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Komisi VII DPR RI kecewa atas ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia dalam agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi VII. Dalam paparannya, Wakil Dirut PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi meminta penundaan waktu penyelesaian proyek pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur hingga tahun 2024 mendatang.
 
"Covid-19 jangan sampai jadi alasan progres pembangunan smelter. Jangan sampai itu jadi isapan jempol saja. Penundaan itu enggak gentleman sekali. Ini kan perjanjian multilateral, kalau mundur, dampaknya akan sangat merugikan," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud  saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan PT Freeport Indonesia yang diwakili oleh Wakil Dirut PT FI Jenpino Ngabdi di ruang rapat Komisi VII DPR Senayan, Jakarta,  Kamis (27/8/2020).
 
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya Syafruddin Maming dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia keberatan dengan permintaan PT FI untuk menunda penyelesaian proyek pembangun smelter PT FI yang sejatinya ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2023 mendatang. Pasalnya, penundaan jangka Panjang akan berdampak buruk pada lingkungan hidup dan sosial. Oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan secara rinci masalah sebenarnya sehingga membuat PT FI meminta penundaan penyelesaian proyek smelter tersebut.
 
Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI dari dapil Papua Marthen Douw mengaku kecewa atas ketidakhadiran Direktur Utama PT FI di DPR RI kali ini. Lebih lanjut pihaknya berharap agar Komisi VII DPR RI menjadwalkan ulang untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan dihadiri oleh Dirut PT FI.
 
"Saya kecewa Dirut Freeport tidak hadir. Ini ada satu perumpamaan misalnya rambutan di rumah saya terus dipanen tetangga, saya marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini. Pimpinan mohon jadwalkan, saya sakit, tolong betul, hormat pimpinan jadwal ulang untuk hal ini," keluh Marthen.
 
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaliigus pemimpin rapat. Eddy Soeparno usai menskorsing rapat selama sepuluh menit, memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat dengan Mind ID termasuk Dirut PT FI, dengan agenda yang lebih komprehensif.
 
Sebelum rapat diskorsing selama sepuluh menit, Wakil Presiden Direktur PT FI Jenpino Ngabdi sempat menjelaskan alasan permohonan untuk mundurnya penyelesaian smelter di Gresik yang menjadi kewajiban PT FI. Salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pengerjaan proyek sejak enam bulan terakhir tidak bisa dilakukan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkes Terawan (ist)

Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:19 WIB

Presiden Joko Widodo Tugaskan Dua Menteri untuk Urus Vaksin! Menkes Terawan Urus Vaksin Gratis, Erick Thohir yang Berbayar

Jakarta- Saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan pembagian tugas dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Petani sedang menggunakan alat mesin pertanian di sawah

Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:12 WIB

Penggunan Alsintan Tingkatkan Produksi dan Kesejahteraan Petani

Kementerian Pertanian (Kementan) telah masif menerapkan berbagai langkah terobosan guna peningkatan produktivitas pangan pokok dengan menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) mekanisasi pertanian…

Mantan Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Muchyar Yara

Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Gerakan Kritisi terhadap Pemerintahan Meningkat

Gerakan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi nampaknya semakin membesar, ditambah lagi yang terakhir dengan disahkannya UU Cipta Kerja

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:30 WIB

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat.…

Presiden Jokowi

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:00 WIB

Akhir Oktober Libur Panjang, Tetap Waspada Covid-19

Disampaikan Presiden, pasca libur panjang beberapa bulan lalu, terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ia mengingatkan agar hal sebut tidak terjadi pada libur panjang dan cuti bersama pada akhir bulan…