Di Sidang PBB, Indonesia Prakarsai Perlindungan Obyek Vital dari Serangan Siber

INDUSTRY.co.id - Amerika Serikat - Meningkatnya ketergantungan negara dan organisasi internasional terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan layanan publik, menuntut perlindungan yang lebih bagi obyek vital (critical infrastructure) khususnya dari serangan siber.

Keterangan tersebut dijelaskan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani ketika memimpin pertemuan Arria formula Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk “Cyber Attacks Against Critical Infrastructure" pada 26 Agustus 2020 melalui fasilitas video-teleconferencing.

Pertemuan diikuti oleh seluruh negara anggota DK PBB, serta penyampaian intervensi dari 23 negara anggota PBB lainnya. Sejumlah negara mitra yakni Belgia, Estonia, dan Vietnam, serta Palang Merah Internasional (ICRC) turut mensponsori pertemuan tersebut.

Pertemuan menyoroti maraknya serangan siber terhadap obyek vital dan pentingnya upaya perlindungan bagi berbagai fasilitas dimaksud. Berpartisipasi sebagai pembicara antara lain Presiden ICRC, Peter Maurer, Acting Asisten Sekjen PBB untuk urusan Kemanusiaan (UNOCHA), Ramesh Rajasingham, serta Direktur Institut PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata (UNIDIR), Renata Dwan.

Dalam pertemuan ini, Indonesia mengangkat sejumlah dampak luas dari serangan siber terhadap obyek vital, termasuk bagi kemanusiaan, serta penguatan legislasi nasional dan norma internasional dalam upaya perlindungan terhadap infrastruktur kritis.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menekankan pentingnya upaya bilateral, regional dan global dalam memajukan penguatan kapasitas dan pemahaman bersama dan menghadapi tantangan keamanan siber.

“Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi salah satu wujud kontribusi nyata Indonesia dalam memajukan upaya global untuk mempromosikan lingkungan TIK yang terbuka, aman, stabil, dan damai," tutur Dubes Djani melalui keterangan yang diterima redaksi pada Kamis (27/8).