INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Supriyadi mendesak agar program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah ditindaklanjuti dan tidak membuka keran ekspor kayu log dan bahan kayu rotan, karena akan membuat industri kecil menengah di sektor ini terancam gulung tikar.
Menurut dia, pihaknya selama ini menghadapi banyak hambatan baik dari internal maupun eksternal. Dari mulai pasokan bahan baku yang kadang-kadang tersendat, banyaknya regulasi yang tidak ramah terhadap industri, seperti keberadaan dan Kewajiban Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
“Kami tidak menolak SVLK sepenuhnya, apabila tidak mungkin Indonesia mencabut perjanjian yang telah ditandatangani. Sebaiknya SVLK diberlakukan di bagian Hulu sehinga tidak membebani bagian hilir,” kata Supriyadi dalam Forum Group Discussion (FGD) secara virtual bertema “Upaya Pemulihan Ekonomi Dalam Industri Furniture di Indonesia”, Selasa (25/8/2020)
Suryadi menilai kalaupun tetap tidak bisa, HIMKI mengharapkan adanya kebijakan untuk mempermurah dan mempermudah biaya untuk memperoleh V Legal atau bahkan di gratiskan (zero cost).
“Karena SVLK tidak ada nilai tambahnya bagi pelaku usaha langsung. Begitu pula penyelundupan bahan baku keluar negeri. Bahan baku rotan saat ini diselundupkan ke negara pesaing Indonesia sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan ketersediaan rotan di pasar domestik yang berakibat kelangkaan bahan baku rotan di pasar.” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menegaskan, Kemenperin akan tetap memfasilitasi serta memperhatikan setiap industri dalam negeri.
“Kami akan fasilitasi industri. Tetap, kita memperhatikan industri dalam negeri. Kalau industri merasa bahan baku kurang, silahkan surati kami. Langsung akan kami tutup. Itu masalah bahan baku yang akan diekspor. Tetap yang namanya hilirisasi akan kita perhatikan.” katanya.
