‘Shortfall’ Penerimaan Pajak, Ratna DPR: Bukti Pemerintah Tak Miliki Strategi yang Tepat

Oleh : Krishna Anindyo | Kamis, 20 Agustus 2020 - 10:45 WIB

Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari
Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun setara dengan 90,56 persen dari target dalam APBN 2019, serta realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,14 triliun dengan presentase sebesar 86,55 persen dari target APBN 2019.

Hal ini membuktikan negara masih mengalami shortfall penerimaan pajak.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari ketika mewakili pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Ia menekankan bahwa realisasi target tersebut masih di bawah target tahun 2018 yang mencapai 93,86 persen.

“F-PKB memandang bahwa terjadinya shortfall penerimaan pajak dalam 11 tahun terakhir, serta menurunnya pencapaian tax ratio dari 11,5 persen pada tahun 2018 menjadi 10,7 persen pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah masih belum memiliki strategi dan prioritas agenda yang tepat dalam melakukan reformasi perpajakan yang selama ini telah disiapkan,” ungkap Ratna melalui keterangan yang diterima redaksi Industry.co.id pada Kamis (20/8/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI ini kemudian menambahkan bahwa sumber utama pendapatan perpajakan saat ini hanya didominasi oleh pendapatan pajak penghasilan non-migas dan pajak pertambahan nilai saja. Sedangkan untuk realisasi belanja negara tahun 2019 menurun tajam dari capaian tahun 2018.

“Sementara untuk realisasi belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.309,29 triliun atau setara dengan 93, 83 persen dari pagu APBN 2019 dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.496,31 triliun dari pagu APBN 2019 pencapaian realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 ini menurun tajam dari capaian tahun 2018,” imbuh legislator dapil Jawa Timur IX itu.

Untuk itu ia menyatakan bahwa F-PKB mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan pengendalian atas pengelolaan kas pada kementerian atau lembaga untuk diselesaikan agar tidak berulang setiap tahunnya serta mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen PKH Nasrullah mendampingi Mentan SYL saat penyerahan bantuan hadapi PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:58 WIB

Kendalikan PMK, Kementan Kirim Obat-Obatan dan APD ke Beberapa Wilayah

Dalam upaya melakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Kementerian Pertanian (Kementan) gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik,…

Exabytes Indonesia

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:33 WIB

47% Sudah Go Digital, Exabytes Indonesia Ajak Pelaku UMKM Transisi Bisnis ke Online

Perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital saat ini menjadi kunci utama bergeraknya UMKM. Seiring dengan tantangan yang semakin berat dan pasca masa pandemi kemarin, tiga persoalan UMKM…

Petugas antisipasi penyebaran PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:21 WIB

Mentan SYL Optimis PMK Dapat Diatasi Segera

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku optimis penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat.

Bank BTN meraih fasilitas pinjaman dari Japan International Cooperation atau JICA, Citi Bank, dan BCA. Adapun nilai pinjamannnya sebesar USD 100 juta. Dana segar tersebut rencananya akan disalurkan BTN ke masyarakat khususnya segmen milenial dalam bentuk KPR non subsidi.

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:12 WIB

Pembiayaan Rumah Rakyat, Bank BUMN Jawara KPR Ini Dapat Dukungan Pendanaan dari JICA, Citi Bank dan BCA

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Citi Bank dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai total USD 100 juta…

PT Pegadaian

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:01 WIB

Tanggapan Pegadaian Atas Pemberitaan Tentang Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas

Jakarta- PT Pegadaian menanggapi pemberitaan media tentang adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Pegadaian atas dugaan pelanggaran hak cipta layanan Tabungan Emas…