Penghasil Panas Bumi Sebut Cost Recovery Kegiatan Ekplorasi Bertentangan dengan UU Panasbumi

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 30 Juli 2020 - 12:57 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin mengatakan, Cost Recovery Kegiatan Ekplorasi dan Pengembangan Infrastruktur Dalam Pengembangan Panasbumi untuk Pembangkit Listrik Bertentangan dengan UU Panasbumi dan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Tidak Langsung.

Menurutnya, terhadap rencana pemerintah (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) khusus berkaitan dengan pengembangan panas bumi untuk tenaga listrik (PLTP).

“Ya berupa pemberian konpensasi dana atas kegiatan eksplorasi dan pengembangan infrastruktur setelah proyek beropreasi secara komersial atau commercial operation date (COD) atau mirip dengan skema cost recovery pengembangan WK Migas, “ujarnya kepada industry.co.id, di Jakarta Kamis (30/7/2020).

Hasanuddinmengatakan, Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) berpendapat;

1.            Kebijakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan UU Panas bumi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;

2.            UU Panas bumi dan PP mengamanatkan dalam skema pembelian tenaga listrik bersumber dari panas bumi menggunakan skema harga keekonomian, dan Cost recovery tidak dikenal didalam pengusahaan panasbumi untuk PLTP,

3.            Draft Perpres tersebut berdampak pada pengeluaran anggaran negara yang tidak sedikit dan tentu saja akan menjadi beban pengeluaran negara dimasa yang akan datang;

4.            Regulasi mengenai pemanfaatan panasbumi telah diatur secara tersendiri melalui UU khusus (UU panasbumi), dan pelaksanaan telah ada Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan para pihak (pemerintah, pengembang dan masyarakat);

5.            Jika Perpres tersebut diterbitkan, itu artinya, Presiden Jokowi menyetujui pengeluaran anggaran negara tanpa berbasis Undang-Undang, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Berkenaan dengan ini, ADPPI menyarankan pihak Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE) kembali pada merumuskan skema keekonomian dalam penentuan tariff tenaga listrik dari panas bumi, karena hal tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Photo by Lifestyle - Bisnis.com)

Minggu, 20 September 2020 - 08:00 WIB

Pemerintah Didesak Tetapkan Standar Harga Test PCR dan Regulasi Vaksin Mandiri

Regulasi vaksin mandiri perlu segera dipersiapan, sehingga pada saatnya swasta dapat dilibatkan dalam pengadaan vaksin mandiri tanpa beban negara. Keterlibatan pihak swasta dapat membantu pemerintah…

Bank DKI terus berinovasi

Minggu, 20 September 2020 - 07:38 WIB

Raih BUMD Marketeers Award, Bank DKI Termotivasi Beri Layanan Terbaik

Bank DKI meraih 3 penghargaan sekaligus pada BUMD Marketeer Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Mark Plus Inc. Ketiga penghargaan tersebut mencakup predikat sebagai the most promising company…

DHL Express (Ist)

Minggu, 20 September 2020 - 07:21 WIB

DHL Express Umumkan Penyesuaian Harga Tahun 2021 di Indonesia

Jakarta-Penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan rata-rata penyesuaian harga yang berlaku efektif 1 Januari 2021.

Ilustrasi Online Shooping

Minggu, 20 September 2020 - 07:10 WIB

ShopeePay Bagikan Tips Belanja Aman Selama PSBB

Jakarta– ShopeePay, fitur layanan e-money terintegrasi di Indonesia, memperluas jangkauan transaksi digitalnya hingga ke merchant pasar swalayan agar lebih dekat dengan pengguna selama pandemi…

Jembatan Youtefa Hubungkan Infrastruktur Ekonomi Seputar Papua

Minggu, 20 September 2020 - 07:00 WIB

Selain Dukung Sektor Perekonomian, Jembatan juga Diberi Senuhan Nilai Seni

Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan beberapa jembatan bentang panjang yakni dengan panjang lebih dari 100 meter, sehingga peluang kerja bagi para ahli jembatan di Indonesia masih sangat…