Penghasil Panas Bumi Sebut Cost Recovery Kegiatan Ekplorasi Bertentangan dengan UU Panasbumi

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 30 Juli 2020 - 12:57 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin mengatakan, Cost Recovery Kegiatan Ekplorasi dan Pengembangan Infrastruktur Dalam Pengembangan Panasbumi untuk Pembangkit Listrik Bertentangan dengan UU Panasbumi dan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Tidak Langsung.

Menurutnya, terhadap rencana pemerintah (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) khusus berkaitan dengan pengembangan panas bumi untuk tenaga listrik (PLTP).

“Ya berupa pemberian konpensasi dana atas kegiatan eksplorasi dan pengembangan infrastruktur setelah proyek beropreasi secara komersial atau commercial operation date (COD) atau mirip dengan skema cost recovery pengembangan WK Migas, “ujarnya kepada industry.co.id, di Jakarta Kamis (30/7/2020).

Hasanuddinmengatakan, Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) berpendapat;

1.            Kebijakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan UU Panas bumi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;

2.            UU Panas bumi dan PP mengamanatkan dalam skema pembelian tenaga listrik bersumber dari panas bumi menggunakan skema harga keekonomian, dan Cost recovery tidak dikenal didalam pengusahaan panasbumi untuk PLTP,

3.            Draft Perpres tersebut berdampak pada pengeluaran anggaran negara yang tidak sedikit dan tentu saja akan menjadi beban pengeluaran negara dimasa yang akan datang;

4.            Regulasi mengenai pemanfaatan panasbumi telah diatur secara tersendiri melalui UU khusus (UU panasbumi), dan pelaksanaan telah ada Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan para pihak (pemerintah, pengembang dan masyarakat);

5.            Jika Perpres tersebut diterbitkan, itu artinya, Presiden Jokowi menyetujui pengeluaran anggaran negara tanpa berbasis Undang-Undang, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Berkenaan dengan ini, ADPPI menyarankan pihak Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE) kembali pada merumuskan skema keekonomian dalam penentuan tariff tenaga listrik dari panas bumi, karena hal tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:13 WIB

PerLKPP Baru Diterbitkan, Menteri Basuki : Pengadaan Barang dan Jasa Harus Kompetitif, Transparan, dan Akuntabel

Menteri PUPR Basuki mengatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa ini harus kompetitif, transparan, dan akuntabel karena Indonesia mempunyai ribuan penyedia jasa baik besar maupun…

Gelombang digitalisasi mendorong banyak pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:00 WIB

Pemanfaatan Digital Skills dengan Benar Selamatkan Bisnis di Masa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung setahun lebih yang berdampak pada bisnis dan perekonomian, serta dalam pemanfaatan digital ternyata mampu untuk membuat pelaku usaha dan UMKM bisa…

Sawah yang menguning siap panen

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:46 WIB

Apresiasi Pakar Pangan UB Untuk Indonesia Sebagai Anggota Dewan FAO

Pakar ketahanan pangan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Sujarwo menyampaikan selamat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO yang…

Ilustrasi Berinternet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:15 WIB

Pengguna Internet Makin Meningkat, Ini Cara untuk Melindungi Data Pribadi

Menurut data yang dihimpun Social-Hootsuite pada Januari 2021 menunjukan pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5 persen atau sebesar 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media…

Desa Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Dok: Kemenparekraf)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:00 WIB

Sandiaga Berharap Desa Wisata jadi Lokomotif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Dalam Webinar Desa Wisata – Desa Kreatif Sumatera Selatan, yang diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan…