Gurihnya Relaksasi Pinjaman Pemda, Sri Mulyani: Bisa Cicil 10 Tahun, Bunga Murah

Oleh : Krishna Anindyo | Selasa, 28 Juli 2020 - 10:15 WIB

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ada beberapa relaksasi dalam pengaturan skema Pinjaman Daerah yang pada Senin, (27/07) di Jakarta dilakukan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Relaksasi tersebut berupa bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun.

"Selain dari APBN, dananya berasal dari Surat Utang pemerintah yang dibeli langsung oleh BI dengan suku bunga beban ke pemerintah 0%. Ini langsung kita berikan ke Pemerintah daerah (pass through). Di luar PEN Rp5 triliun, dan dari APBN Rp10 triliun, PT SMI sudah punya program sendiri total Rp15 triliun. Suku bunga sangat rendah. APBN pemerintah pusat mendapatkan sumber pendanaan untuk pinjaman daerah ini 0% melalui penempatan surat berharga negara langsung oleh BI (pass through). Biaya pengelolaan PT SMI 0,185%, dan provisi 1% upfront. Dari PT SMI sendiri sumber pendanaan mereka untuk menyediakan Rp5 triliun, bunganya sebesar 5,4%. Pemerintah akan membayar selisih dengan cost of fund yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada pemerintah daerah mendekati 0 kecuali biaya administrasi. Pemerintah memberikan grace period 24 bulan maksimal atau selama tenggat waktu penyelesaian proyek. Jangka waktu pinjamannya paling lama 10 tahun karena dana dari BI, jangka waktunya antara 5-7 tahun. Kalau selama 10 tahun berarti pemerintah menenggang 3 tahun lebih panjang," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (27/7/2020).

Selain itu, dana pinjaman daerah ini dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.

"Dalam 5 hari kerja melaporkan ke DPRDnya, agar pinjaman bisa diproses, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai APBDnya," tegas Menkeu.

Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Saat ini , tercatat telah ada dua daerah yang mendapat pinjaman dana PEN Daerah Yakni Pemprov DKI Jakarta senilai Rp12,5 triliun dan Pemprov Jawa Barat mendapat Rp.4 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Embung di Kawasan Ponpes Mu'allimin

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:59 WIB

Habiskan Biaya Rp 6,1 Miliar, Pembangunan Embung di Kawasan Ponpes Mu'allimin Bantul Rampung

Sebagai upaya meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan lima embung di Provinsi…

Peresmian BGSi

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:54 WIB

Kemenkes Resmikan BGSi, Inisiatif Nasional Pertama untuk Deteksi Potensi Penyakit di Masa Depan

Dalam upaya menghadirkan layanan pengobatan yang presisi bagi masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi) di Gedung Eijkman RSUPN…

Menteri Basuki Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:31 WIB

Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen, Ini 4 Pesan Menteri Basuki Kepada BUJT

Jalan tol ini telah dimulai pembangunannya pada awal 2022 untuk meningkatkan konektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Homestay di Raja Ampat

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:19 WIB

Dukungan Pengembangan Pariwisata di Papua Barat, Kementerian PUPR Lanjutkan Penanganan KSPN Raja Ampat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi…

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:49 WIB

Dialog Environment Deputies Meeting G20: PKT Berhasil Tekan Emisi Lebih Dari 435 ribu Ton di Tahun 2022

Efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkuler menjadi salah satu dari tujuh isu strategis yang dibahas dalam Environment Deputies Meeting (EDM) Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Saat ini,…