INDUSTRY.co.id - PT Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk tampak konsisten mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo, sebuah program untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Kredit di sektor perumahan masih menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Porsinya mencapai 89,97 persen dari total kredit yang disalurkan BTN tahun 2016 lalu. Angka itu menunjukan kenaikan 18,43 persen dari Rp 124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp 147,94 triliun di akhir tahun 2016.
Adapun pertumbuhan terbesar di segmen tersebut bersumber dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang naik 30,57 persen dari Rp 43,52 triliun pada akhir Desember 2015 menjadi Rp 56,83 triliun di Desember 2016. Pertumbuhan penyaluran kredit yang positif tersebut otomatis mengerek nilai aset emiten dengan kode perdagangan BBTN tersebut naik. Per Desember 2016 aset Bank BTN tumbuh sebesar 24,66 persen dari Rp 171,8 triliun periode yang sama tahun 2015 menjadi Rp 214,16 triliun. Angka tersebut menjadikan BTN menjadi bank dengan aset terbesar ke-6 di Indonesia.
Memasuki tahun 2017 BTN kembali optimistis mematok target pertumbuhan kredit. Target yang kembali didukung oleh Program Sejuta Rumah. Untuk merealisasikan target pertumbuhan kredit tersebut KPR mengusung program bernama KPR Mikro. Kredit mikro ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sektor pekerja informal yang ingin memiliki rumah atau membangun rumah. Mulai dari pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso), nelayan, petani, pengrajin, dan pekerja di sektor informal merupakan contoh debitur yang disasar oleh Bank BTN.
Pada tahun 2017 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, menargetkan penyaluran KPR (kredit pemilikan rumah) Mikro sebesar Rp 150 miliar. KPR Mikro akan membiayai rumah dengan kisaran harga Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, plafon KPRmikro ini memang sangat kecil karenatidak memasukkan harga tanah, sehingga KPR tersebut hanya untuk biaya pembangunan rumah.Untuk mewujudkan KPR ini BTN akan menjalin kerja sama dengan Perum Perumnas yang akan menyiapkan lokasi atau tanah.
Dalam peluncurkan KPR BTN Mikro menggandeng Perum Perumnas dan bekerjasama dengan pengembang perumahan di seluruh Indonesia dan sesama badan usaha milik negara, yakni Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) sebagai penyedia rumah dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan.
Kembangkan Digital Banking
Guna mendukung pemenuhan program sejuta rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2017 ini juga akan fokus menapaki bisnis berbasis digital banking. Seperti disampaikan oleh Direktur Informasi dan Teknologi BTN Catur Budi Harto bahwa untuk mengembangkan konsep digital, dalam dua tahun ke depan BTN berencana membuka sebanyak 60 gerai digital yang akan tersebar di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
Selain menjadi anggota dalam komunitas usaha atau koperasi, syarat lainnya untuk menjadi debitur KPR Mikro adalah menjalani usahanya minimal 1 tahun serta mendapat rekomendasi dari komunitas dan koperasi yang memayunginya. Lewat produk ini, Maryono juga berharap kesadaran masyarakat bisa meningkat, karena akan terbiasa menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dan dibelikan aset, seperti rumah tinggal.
Tidak sekadar menawarkan kredit, Bank BTN juga melakukan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggandeng civitas akademika Universitas Diponegoro untuk melakukan pendampingan perencanaan usaha dan bisnis, serta mengenal layanan jasa perbankan bagi komunitas.
Sementara itu di sisi pendanaan, Direktur Utama BTN Maryono menargetkan, penyaluran pinjaman akan naik sebesar 21 persen hingga 23 persen. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), perseroan membidik pertumbuhan 22 persen hingga 24 persen. Sejalan dengan target tersebut, BTN membidik laba bersih tumbuh di atas sekitar 20 persen.
Untuk memperkuat struktur pendanaan, Bank BTN pun akan meningkatkan porsi dana murah, mencari pinjaman luar negeri, dan menerbitkan surat utang serta sekuritisasi.
Penguatan dana murah dilakukan dengan menggelar berbagai rangkaian promosi hingga undian berhadiah salah satunya melalui transformasi digital.
Di pengujung tahun 2016 lalu BTN menggandeng tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan perhimpunan dana dan penyaluran kredit oleh perseroan. Disampaikan oleh Maryono bahwa kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan juga penyaluran kredit perumahan. Ketujuh BUMN yang menjalin kerja sama dengan Bank BTN yaitu PT Bukit Asam (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Perumnas dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam beberapa tahun BTN menunjukkan perannya dalam pemenuhan program sejuta rumah. Pada tahun 2015, Bank BTN telah berkontribusi sebanyak 474.099 unit dalam program satu juta rumah. Demikian halnya dengan tahun 2016 yang ditargetkan meningkat menjadi sekitar 600-700 ribu unit.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyatakan capaian Program Satu Juta Rumah hingga per 30 Desember 2016 telah mencapai angka 805.169 unit rumah.Dalam Program Satu Juta Rumah tahun 2016, target peruntukan pembangunan rumah dibagi menjadi dua. Pertama, peruntukan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 700 ribu unit dan sisanya 300 ribu unit untuk non-MBR.MBR didefinisikan sebagai masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta bagi yang ingin membeli rumah, dan maksimal Rp 7 juta bagi yang ingin memberikan rumah susun.
Dalam rangka membantu MBR memiliki rumah, pemerintah menghadirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp 9,7 triliun, skema SSB (Subsisi Selisih Bunga) Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.
Sejak diiluncurkan program FLPP oleh pemerintah yakni sejak tahun 2010, BTN sudah mengambil peran. Awalnya suku bunga KPR FLPP dipatok sebesar 7,25% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut kemudian diperbaiki berupa bunga ringan menjadi tetap5%, hingga 20 tahun. Ada pula bantuan uang muka perumahan sebesar Rp 4 juta per rumah.
Selama pelaksanaan FLPP, BTN menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Seperti disampaikan Maryono dalam sebuah kesempatan,kendala lebih terkait dengan lokasi lahan yang akan dibangun dan juga harga tanah.Anggaran subsidi perumahan pemerintah FLPP di tahun totalnya sebesar Rp 19 triliun atau naik dari tahun lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi FLPP 2016 hanya Rp 5,63 triliun.
