INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kemenpar akui ada persoalan besar dalam agenda konektivitas udara. Namun dengan keterlibatan dan dukungan kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan kepariwisataan, akan mampu menemukan solusi strategis.
Air Connectivity menjadi salalah satu pokok bahasan Rakornas Kemenpar I-2017 diikuti sekitar 500 peserta terdiri dari, mulai dari Menko Maritim, sejumlah menteri, dirjen, CEO, kepala lembaga, kepala daerah, SKPD, kepala dinas pariwisata provinsi dan kabupaten/kota, serta pelaku industri pariwisata.
"Dua puluh juta wisman pada tahun 2019 itu target Presiden Joko Widodo. Kalau presiden sudah menentukan arah ke pariwisata, tidak ada pilihan lain, kita harus mencari jalan terbaik menuju ke sana!" ungkap Menteri Pariwsiata, Arief Yahya saat pembukaan Rakornas Kamis (30/3/2017)
Semua unsur yang terkait konektivitas udara, darat dan laut, ikut disentuh. Konektivitas udara adalah titik paling krusial, karena hampir 80% wisman masuk ke Indonesia lewat jalur udara. "Problem seats capacity yang sangat terbatas, harus cepat-cepat dituntaskan," ujarnya.
Dia menyadari langkah tersebut tak bisa ditangani Kempar sendiri.
Untuk itulah, Arief Yahya berharap Menko Kemaritiman bisa menjadi fasilitator lintas kementerian dan lembaga. Agenda konektivitas udara, melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu sejumlah lembaga dan BUMN juga terkait di dalamnya, seperti Angkasa Pura, AirNav Indonesia, serta perusahaan maskapai penerbangan milik pemerintah dan swasta.
“Target 2017 adalah mengejar 15 juta wisman. Masih minus 4 juta seats capacity. Kita perlu sinergi 3A, Airport, Airline, Authority. Dibutuhkan total collaboration dengan Kemenhub, Airlines, Airnav, dan Angkasa Pura. Dan kebetulan, semuanya ikut hadir di Rakornas I Pariwisata 2O17," ungkapnya.
Selain konektivitas udara, konektivitas darat juga ikut menjadi sorotan. Pembangunan infrastrukturnya diarahkan ke percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas. "Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, semua disentuh. Begitu juga dengan 14 destinasi unggulan lainnya," ujar Menpar.
Langkah mengatasi konsktivitas darat bervariasi. Dari mulai pembangunan akses jalan raya dan tol, reaktivasi dan pengembangan jalur KA hingga pembagian peran pusat dan daerah, semua ikut dibahas. "Dan hal ini dikawal langsung oleh Dirjen Hubdar, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Bina Marga, Kepala BPIW, Kepala BPJT, Dirut Jasa Marga, dan Dirut Waskita Karya, dan Dirut PT KAI," jelasnya.
Hal lain yang juga disinggung adalah konektivitas laut. "Ini juga terlihat seksi mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dirjen Hubla, Dirut PELNI, Dirut ASDP, Dirut Pelindo I, Dirut Pelido II, Dirut Pelindo III, Dirut Pelindo IV, turun langsung menjadi panelis. Semuanya ikut mencari solusi mengatasi pembagian peran atau otoritas Pelni, ASDP, Pelindo, dan Pemda. Semuanya ikut mengupayakan; percepatan pembangunan dermaga dan marina serta mencari cara menambah rute dan kapasitas angkut kapal wisata," terang Arief Yahya.
