Tak Dapat Insentif Pajak, Pengusaha Daur Ulang Plastik Terancam Gulung Tikar

Oleh : Ridwan | Rabu, 01 April 2020 - 17:30 WIB

Daur ulang plastik
Daur ulang plastik

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pengusaha daur ulang plastik yang tergabung dalam Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mengeluhkan tidak adanya insentif perpajakan  bagi mereka, menyusul terjadinya pandemi virus corona.

Keluhan itu mengemuka karena pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku pengusaha yang lain.

"Ada ratusan kelompok industri yang mendapat keringanan pajak, tetapi kami para pelaku industri daur ulang plastik tak tersentuh," kata Ketua ADUPI, Christin Halim, di Jakarta (31/3/2020).

Mulai 1 April 2020, pemerintah memberi empat insentif  kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Ketetuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020.

Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). 

Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta per tahun.

Berikutnya insentif PPh Pasal 22 Impor, yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Wajib Pajak yang dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selanjutnya, insentif berupa pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib Pajak memenuhi kriteria akan mendapat insentif ini  sampai dengan masa pajak September 2020.

Pemerintah juga memberi insentif terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria. 

Christine Halim menuturkan, keempat insentif perpajakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tak bersinggungan dengan kegiatan usaha daur ulang plastik. Padahal, menurut dia, industri daur ulang plastik juga terdampak pandemi virus corona seperti industri  yang lain.

"Saat ini semua industri sedang lesu. Pemerintah memberi relaksasi melalui Peraturan Menteri Keuangan, tapi industri daur ulang plastik tak dilihat oleh pemerintah," katanya.

Christine Halim khawatir bakal banyak pengusaha yang gulung tikar terutama jika pandemi corona tak segera berakhir. Dari semua pajak itu, KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) perusahaan daur ulang tidak ada. 

"Kalau pada bangkrut, nanti setelah badai corona berlalu, siapa yang ngurus sampah plastik? " katanya. 

Sementara itu Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Prispoly Lengkong mengaku kaget jika relaksasi insentif tidak diberikan kepada industri daur ulang, padahal industri ini berperan penting dalam menjaga lingkungan. 

"Makin gawat saja kalau memang pemerintah tak memberikan relaksasi insentif. Karena di industri ini ada ekosistemnya yaitu pemulung, pelapak, dan UKM," kata dia. 

Dalam kondisi pandemic Covid-19, ia banyak menerima keluhan dari pemulung yang tidak bisa jual plastiknya karena banyak pelapak tutup. Pelapak terpaksa tutup karena UKM dan industri juga  untuk sementara tak melakukan pembelian plastic dulu. 

"Pemulung sebagai garda terdepan pengumpul plastik jelas terkena dampaknya. Mohon kiranya pemerintah dapat mengorek kebijakan tersebut agar industri dan ekosistem daur ulang bisa tumbuh," kata Prispoly.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Rabu, 03 Juni 2020 - 19:21 WIB

Beredar Kabar Anies Perpanjang PSBB, Mal di Jakarta Batal Dibuka, Ini Penjelasan Pemprov

Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa Mal belum diizinkan beroperasi di Jakarta. Sebelumnya tersiar informasi yang menyebutkan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka kembali pada 5 dan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.

Bank Bukopin serahkan bantuan ke terdampak covid-19 (Doc: Bank Bukopin)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:10 WIB

Bank Bukopin dan Agen Laku Pandai Salurkan CSR ke Terdampak COVID-19 di Solo

Di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19), Bank Bukopin berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat untuk saling mendukung dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain…