Catat, Ini Debitur yang Boleh Libur Nyicil ke Bank

Oleh : Ridwan | Minggu, 29 Maret 2020 - 09:31 WIB

Uang (Ilustrasi)
Uang (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Aturan tersebut ditujukan untuk menyelamatkan sektor usaha terutama UMKM yang terdampak penyebaran virus corona (COVID-19), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan aturan itu, pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran utang ke bank. Debitur itu antara lain termasuk dalam sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19.

Apa saja restrukturisasi kredit yang bisa diberikan oleh bank?

a. penurunan suku bunga
b. perpanjangan jangka waktu
c. pengurangan tunggakan pokok
d. pengurangan tunggakan bunga
e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Skema restrukturisasi tersebut ditentukan oleh bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur atau pun penilaian atas prospek usaha, dan kapasitas membayar debitur.

Jangka waktu restrukturisasi juga sangat bervariasi tergantung pada assessment bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

OJK meminta, restrukturisasi ini dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Lembaga tersebut tak ingin terjadi moral hazard, seperti pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab contohnya freerider. OJK juga meminta tak ada pihak yang aji mumpung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

OJK menegaskan, kebijakan ini ditujukan untuk debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian kinerja usahanya jelas-jelas menurun akibat dampak COVID-19. OJK juga meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

CEO Crown Group, Iwan Sunito (Foto Ridwan/Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 06:13 WIB

Pengusaha Sukses Asal Surabaya Ini Sebut Pandemi Covid-19 Dorong Transformasi Teknologi jadi Lebih Cepat

Sejumlah perusahaan global mulai beradaptasi dengan teknologi pada saat pandemi Covid-19. Adanya wabah tersebut, telah memaksa banyak perusahaan untuk melakukan proses transformasi menjadi perusahaan…

Tanda Kehormatan Bintang Dharma kepada KASALdan KASAU

Rabu, 03 Juni 2020 - 06:00 WIB

Tanda Kehormatan Bintang Dharma kepada KASAL dan KASAU

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin upacara penyematan Tanda Kehormatan Bintang Dharma kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:30 WIB

Era New Normal Sejalan dengan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa dirinya lebih suka menggunakan istilah gaya hidup baru ketimbang ‘new normal’ pasca pandemi covid-19. Dan Indonesia, menurutnya harus…

Samuel Rangga Boro/foto HARIANHALUAN.COM

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:29 WIB

Usir Virus Corona, Dukun di Pulau Sumba Terima Wangsit dari Malaikat Gabriel

Jakarta- Samuel Rangga Boro Dukun di Kampung Galuwiyo, Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), berapa hari ini ramai diperbincangkan di media…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:15 WIB

Bukan New Normal, Gubernur Anies Baswedan Justru Terapkan PSBL Usai PSBB di Jakarta

Gubernur DKI Anies Baswedan mewacanakan memperkecil skala penerapannya, atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Lokal ( PSBL).