Inkonsistensi Kebijakan Rusak Industri TPT Dalam Negeri

Oleh : Ridwan | Jumat, 13 Maret 2020 - 09:45 WIB

Ilustrasi Pemintalan Benang (Ist))
Ilustrasi Pemintalan Benang (Ist))

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Inkonsistensi kebijakan perdagangan selama 10 tahun terakhir kerap menghantui industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga sektor ini terpuruk dengan tingkat utilisasi saat ini dibawah 50%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan bahwa keengganan para pejabat pemerintah untuk menjadikan pasar domestik menjadi jaminan pasar bagi produk dalam negeri sangat berbanding terbalik dengan kebijakan lain yang menaikan biaya produksi.

Selama 10 tahun terakhir importasi terus-terusan dibuka bahkan difasilitasi melalui Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor hingga yang terakhir Pusat Logistik Berikat.

"Untuk produk dalam negeri ada tata niaga melalui larangan terbatas (lartas) namun kebijakan ini kan terus diamputasi dan sengaja dibuat masuk angin, pengenaan BMAD dan BMTP sulitnya minta ampun” jelas Redma di Jakarta (13/3/2020).

Ia pun menuding bahwa kebijakan perdagangan yang tidak pernah mempertimbangkan integrasi hulu hilir dan cenderung berpihak pada barang impor memang sengaja dibuat kebijakannya atas upaya lobi importir pedagang.

Namun disisi lain tarif listrik, gas, upah karyawan, biaya logistik dan pungutan lainnya terus naik ditambah berbagai pengetatan aturan lainnya menambah beban biaya industri.

"Tax holiday dan tax allowance belum bisa membantu industri TPT karena tidak langsung bisa mengurangi biaya produksi plus harus ada investasi untuk dapatkan fasilitas itu. Yang ada saja pada gulung tikar, kapasitas idle sampai 50%, siapa mau investasi?," Tegasnya.

Corona dan Blunder Fasilitasi Impor

Kondisi dan permasalahan industri TPT ini sudah sangat dipahami oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. 2 kali pertemuan dengan Presiden Jokowi yang memberikan arahan jelas bahwa industri ini harus diselamatkan memberikan optimism dan harapan baru.

Kebijakan safeguard sementara selama 200 hari dengan mulus bisa cepat diimplementasikan dan beberapa PLB ditutup, meski sempat kecolongan revisi PERMEDAG 77 2019 yang sangat pro impor terlanjur ditandatangani.

Belum lagi kebijakan pro produk lokal dipasar domestik bisa terimplementasi dengan baik, kembali pemerintah akan melakukan relaksasi impor sebagai langkah antisipasi corona. "Jelas kami tidak mengerti apa hubungan corona dengan relaksasi impor," tanya Redma.

Redma mengungkapkan bahwa kalau pemerintah perlu dorong ekspor, bahan baku sudah difasilitasi KB/KITE sdh bebas bea masuk dan PPN. Kalau untuk orientasi dalam negeri, harusnya pemerintah dorong penggunaan bahan baku dalam negeri untuk dorong utilisasi, karena produsen bahan baku serat, benang hingga kain saat ini utilisasinya masih dibawah 50%.

"Kalau impornya dibuka, utilisasi akan turun lagi dan kembali terjadi tambahan PHK Relaksasi impor di sektor tekstil itu kebijakan blunder berbau lobi importir pedagang," tegas Redma.

APSyFI mengusulkan pembebasan PPN hulu-hilir untuk menggairahkan kembali penggunaan produksi dalam negeri, bukan lagi-lagi memfasilitasi bahan baku impor.

"Bahan baku impor sudah diberikan fasilitas KB/KITE, bahan baku lokal yang belum pernah diberikan fasilitas, ini timpang," cetusnya.

Oknum Pejabat Dukung Impor

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Suharno Rusdi menyatakan bahwa pemerintah harus berkomitmen berpihak pada produk dalam negeri termasuk bahan baku dalam negeri.

"Bapak Presiden sudah memberikan arahan, harusnya bisa diimplementasikan oleh level Menteri, eselon 1 hingga eselon 2. Jangan lagi mengulangi kesalahan sebelumnya dengan melakukan relaksasi impor," tegasnya.

Rusdi menjelaskan bahwa kebijakan safeguard sementara dan penutupan PLB belum bisa menolong ITPT karena implementasinya masih masuk angin.

"Transhipment dan pemalsuan COO terjadi untuk menghindari safeguard, under invoice, under volume di PLB yang masih dibuka untuk TPT masih terjadi," cetusnya.

IKATSI menuding bahwa Bea Cukai masih setengah hati menjalankan agenda penyelamatan industri TPT.

"Ini memang masih ada oknum pejabat yang terkoneksi erat dengan importir pedagang masih bercokol dibeberapa kementerian, jadi arahan Presiden Jokowi belum bisa terlaksana dengan baik," jelasnya.

Bahkan pihaknya melihat ada beberapa oknum pejabat yang ingin mengeliminir penetapan safeguard selama 4 tahun kedepan. "Revisi PERMENDAG 77 2019 pun terancam kembali masuk angin seperti 64 ke 77," tegasnya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi tegas mendisiplinkan para pejabat yang terkoneksi erat dengan para mafia impor agar agenda penyelamatan industri TPT benar-benar bisa dijalankan.

"Kebijakan yang dibuat oleh pejabat pro importir pasti akan selalu memberikan lubang yang bisa dimanfaatkan importir pedagang seperti revisi PERMENDAG 64 2017 ke PERMENDAG 77 2019. Belum lagi implementasi dilapangan dimana praktik borongan masih marak, bahkan tahun lalu kita lihat drama praktik impor borongan dipelabuhan dipindahkan ke PLB," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (foto Ist)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Sedih! Muhaimin Iskandar: 3-4 Juta Pekerja Migran Indonesia Belum Jadi Peserta BP Jamsostek

Jakarta- Warga kita yang berada di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain, yang tentu membutuhkan perhatian serius dan belum menjadi peserta BP Jamsostek.…

Presiden Jokowi di Ukraina

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Kyiv Ukraina

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, Kereta Luar Biasa (KLB) yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Peron 1 Stasiun Central Kyiv, Ukraina sekitar pukul 08.50…

Jajaran Komisaris dan Direksi BEI yang hadir pada RUPST BEI 2022. (Foto: Humas BEI)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:14 WIB

Iman Rachman Resmi Jadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hingga 2026

Para pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 telah menyetujui pengangkatan Iman Rachman sebagai Direktur Utama BEI…

Suasana Pengisian BBM (Pertamina)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:01 WIB

Pembelian Pertalite Melalui Aplikasi MyPertamina Jangan Sampai Menyulitkan Rakyat Kecil di Daerah

Mulai 1 Juli 2022, pembeli BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi harus mendaftar ke website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina. Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli…

Ilustrasi SPBU Coco

Rabu, 29 Juni 2022 - 13:59 WIB

Soal Beli Solar dan Pertalite Pakai Aplikasi! DPR: Penggunaan MyPertamina untuk Hindari Kebocoran Subsidi

Jakarta-Rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan Pertalite bagi masyarakat ditujukan untuk menutup kebocoran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggarkan.…