Cegah Disparitas, Hipmi Dukung Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kondisi tidak sehat dalam persaingan dunia usaha dapat dilihat dari sulitnya usaha level menengah masuk ke jajaran usaha berukuran besar. Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi untuk naik ke atas

Masalah diparitas dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah, adalah persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam Rakernas DPP Hipmi yang berlangsung Senin (27/3/2017)

"Hari ini dijadwalkan Rakernas DPP Hipmi akan dibuka oleh Presiden  Jokowi," kata Rizal Calvari Marimbo pengurus DPP Himpi mengutip pernyataan Balil Lahadila, Minggu (26/3/2017)

Menurut dia, selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja juga dijadwalkan akan menjadi pembicara dan narasumber. Diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, wakil  Menteri ESDM Archandra Tahar.

Sementara itu pengusaha kawakan nasional Mochtar Riady dijadwalkan akan berbagi pengalaman dan memotivasi sekitar 1500 peserta Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Rapimnas BPP Hipmi) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/03).

Ketum Hipmi juga menuturkan, Rakernas akan dihadiri sebanyak 1500 pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia .

Kali ini, Rakernas mengangkat tema "Economic Revolution: Berkeadilan dan berkelanjutan", serta juga akan membahas konsolidasi internal serta perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.

"Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah," paparnya.

Bahlil memberi contoh, terkait disparitas dunia usaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999.

Sebab itu, Hipmi tidak mendukung uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dunia usaha.

Ketum Hipmi mengemukakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha.

Herannya, ujar dia, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha, sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.