Bahaya, Industri Pulp and Kertas Dalam Negeri Krisis Bahan Baku

Oleh : Ridwan | Jumat, 14 Februari 2020 - 13:31 WIB

Industri Pulp dan Kertas
Industri Pulp dan Kertas

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan ketersediaan bahan baku industri kertas menipis dan diramalkan akan langka pada akhir Maret 2020, dan mencapai harga yang sangat tidak kompetitif.

Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida mengatakan scrap kertas impor menopang sekitar 50 persen dari kebutuhan bahan baku pabrikan kertas. Namun demikian, lanjutnya, asosiasi mencatat tidak ada pemesanan scrap kertas di pasar global oleh pabrikan lokal sejak awal 2020.

"Dengan tidak ada impor [skrap kertas] harga [bahan baku lokal] melonjak selangit sekarang. Kalau industri bahan baku kertas lokal sehat, utilitas akan di level 50 persen [pada akhir kuartal I/2020]," katanya di Jakarta (14/2/2020).

Sebelumnya, pemerintah telah menginstruksikan agar impuritas scrap kertas impor berada di level 2 persen. Namun demikian, ujar Liana, minimnya aturan tertulis mengenai instruksi tersebut membuat lembaga surveyor enggan memeriksa kontainer scrap kertas impor.

Oleh karena itu, Liana berujar harus ada revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 92/2019 tentang Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. Menurutnya, revisi tersebut paling lambat rampung sebelum akhir bulan ini lantaran proses impor skrap kertas membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.

Liana menyatakan rendahnya ketersediaan bahan baku memaksa pabrikan menurunkan volume produksi sejak kuartal III/2019. Alhasil, lanjutnya, kini mulai marak produk kertas impor yang mulai memasuki pasar lokal.

Liana mengamati bahwa produk yang dimasuki oleh produk impor adalah kemasan kertas. Adapun, asosiasi mencatat kemasan berbahan kertas berkontribusi sekitar 28% dari total kemasan yang beredar.

Kemarin, Rabu (12/2/2020), Presiden memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor scrap baja yang juga diatur oleh Permendag No. 92/2019. Liana menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Sekretariat Negara (Sekneg) agar mendapatkan perlakuan yang sama.

Menurutnya, Sekneg telah meminta nama-nama pihak yang akan melakukan audiensi dengan Presiden dalam waktu dekat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sawah yang menguning siap panen

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:46 WIB

Apresiasi Pakar Pangan UB Untuk Indonesia Sebagai Anggota Dewan FAO

Pakar ketahanan pangan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Sujarwo menyampaikan selamat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO yang…

Ilustrasi Berinternet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:15 WIB

Pengguna Internet Makin Meningkat, Ini Cara untuk Melindungi Data Pribadi

Menurut data yang dihimpun Social-Hootsuite pada Januari 2021 menunjukan pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5 persen atau sebesar 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media…

Desa Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Dok: Kemenparekraf)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:00 WIB

Sandiaga Berharap Desa Wisata jadi Lokomotif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Dalam Webinar Desa Wisata – Desa Kreatif Sumatera Selatan, yang diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan…

Ilustrasi Era Digitalisasi

Selasa, 22 Juni 2021 - 07:30 WIB

Sudah Menjadi Gaya Hidup, Kenali Dampak Dari Digitalisasi

Digitalisasi telah mengubah interaksi sosial di masyarakat. Dengan bantuan teknologi yang sebenarnya memudahkan kehidupan, di balik itu terdapat kehati-hatian gaya hidup yang membuat masyarakat…

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin

Selasa, 22 Juni 2021 - 07:00 WIB

DPR: Pembentukan Holding Jadi Upaya Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin menilai upaya pembentukan holding gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan upaya yang strategis untuk memenuhi kebutuhan gula nasional.