Menuju Swasembada Energi, Wamen ESDM Soroti Peran Hilir Migas

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyoroti peran sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung ketahanan energi menuju swasembada energi, sesuai dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Yuliot menyampaikan, untuk ketahanan energi perlu diupayakan ketersediaan berbagai sumber energi yang cukup dan terjangkau untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

Lebih lanjut, menurut Yuliot, sektor migas kini masih menjadi kunci pemenuhan energi bagi masyarakat, termasuk dalam masa transisi energi. Bauran energi semester I tahun 2024 didominasi oleh batubara sebesar 39,48%, sementara minyak bumi 29,90% dan gas bumi 16,69%, serta sekitar 13,93% berasal dari EBT. Sementara pada proyeksi bauran energi tahun 2050, porsi minyak bumi sekitar 20% dan gas bumi di kisaran 24%.

Pada sektor hilir minyak dan gas bumi (Migas), Pemerintah menjamin ketahanan energi di antaranya melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri maupun rumah tangga dengan penyediaan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Sampai dengan September 2024 telah terpasang Jargas APBN sebanyak 703.000 sambungan rumah (SR) dan Jargas non-APBN sebanyak 400.000 SR. Target pengembangan Jargas tahun 2030 sebanyak 5,5 juta SR, yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA, yang dapat menghemat subsidi lebih kurang sekitar RP5,6 triliun pertahun," ujar Yuliot pada Pembukaan Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12).

 

Sementara, prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa gas sepanjang pulau Sumatera dan integrasi pulau Sumatera hingga pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman Aceh, supaya dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi di pulau Jawa dan Sumatera, juga termasuk Jargas rumah tangga, yaitu 300 ribu SR pada pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600 ribu SR untuk pipa Duri-Sei Mangke (Dusem).

 

"Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan antara lain melalui investasi pembangunan pipa gas bumi Cisem dan Dusem. Pembangunan pipa gas bumi ini mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersil, dan rumah tangga, serta mendukung Program Jargas," imbuh Yuliot.

 

Sementara untuk program BBM 1 Harga, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), telah terbangun 580 penyalur BBM 1 Harga sejak tahun 2017. "Pembangunan penyalur BBM satu harga terutama di wilayah 3T untuk menyamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini telah terbangun 580 penyalur BBM satu harga," tambah Yuliot.

 

Selanjutnya, cadangan operasional BBM badan usaha mulai dari 11 hari pada tahun 2020 sampai dengan 23 hari pada tahun2024. Hal ini, sejalan dengan Penetapan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional BBM.

 

Untuk mandatori biodiesel, Yuliot menyampaikan akan dilanjutkan hingga Biodiesel 40% (B40) dan B50. Selama pemanfaatan biodiesel B35 pada tahun 2023, penggunaan biodiesel sebanyak 12,2 juta kiloliter (KL).

 

"Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 yang sudah dihitung terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,5 triliun, keandalan pasokan bahan bakar terutama diesel, peningkatan nilai tambah, serta penyediaan lapangan kerja di dalam negeri," ujar Yuliot.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan, dalam mendukung transisi energi, peran hilir migas juga perlu tetap diperhatikan dan menarik untuk didiskusikan.

 

"Dalam mendukung transisi energi, yang merupakan proses perubahan menuju penggunaan sumber energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peran hilir migas juga perlu tetap diperhatikan dan menarik untuk didiskusikan," ujar Erika.

 

Erika menyoroti peran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke depan, yang akan tergantikan dengan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, maupun gas bumi yang merupakan energi bersih.

 

Pada Hilir Migas Conference & Expo, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.

 

Selain itu, dilakukan pula Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang. (Kementerian ESDM)