Dewan Pengawas di Episenrum Korupsi?

Oleh : Bambang Widjojanto | Kamis, 16 Januari 2020 - 09:10 WIB

Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi (Foto Dok Berita Satu)
Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi (Foto Dok Berita Satu)

INDUSTRY.co.id - Tak nyana, Insan Peyelidik dan Penyidik KPK punya nyali untuk unjuk gigi. Walau dihujat tak henti-henti tapi masih bisa menggebrak korupsi. Komisioner KPU dan Bupati Sidoarjo “diciduk” KPK, di bulan Januari melalui OTT Korupsi.

  1. KPK nyaris mencetak hattrick, sayangnya, sedari awal, Komisioner KPK menolak menangani kasus Jiwasraya yang dikualifikasi sebagai skandal mega korupsi yang triliunan rupiah.
  2. Padahal, bau amis dan anyir kasus korupsi Jiwasraya ini, disinyalir merasuk hingga ke istana hingga potensial mencengkram kehormatan Presiden Jokowi, karena diduga, bukan tak mungkin, berkelindan dengan proses demokrasi yang baru saja usai.
  3. “Keberhasilan” OTT tak sepenuhnya dipuji. Dewan Pengawas justru dituding, penindakan korupsi semakin berbelit karena harus menunggu izin Dewan Pengawas atau Dewas sehingga KPK dianggap terbukti mengalami kegagalan dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020.
  4. Akibatnya fatal, pengumpulan barang bukti tidak bisa terlaksana dan orang-orang “penting”yang potensial menjadi pesakitan karena dapat dituduh dan sangat mungkin menjadi “master mind” atau “intellectual dader” justru “terlindungi; atau bahkan memang sedang dilindungi secara sengaja dan sistematis.
  5. ICW menilai kegagalan penyidik KPK menggeledah kantor DPP PDIP merupakan salah satu dampak negatif Revisi UU KPK. Publik menilai bukan hanya KPK gagal tapi KPK telah dipecundangi secara “sempurna”karena tak sanggup menegakkan kehormatannya dihadapan sekuriti kantor partai saja. Bahkan, diduga, penyidik KPK dihina secara “telanjang” karena harus diperiksa urin pada waktu hendak melakukan penindakan yang berkaitan dengan OTT di tempat lainnya.
  6. Kesemua tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai “obstruction of justice” karena menghalangi tindakan penyidik KPK, tapi justru tak pernah secara terbuka mendapat pembelaan secara paripurna dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Tak ayal, penyidik KPK seolah “bertarung” sendiri menegakkan kehormatan pro-yustianya tanpa dukungan yang nyata dari komisioner dan Dewas KPK. 
  7. Ada pertanyaan reflektif, apakah ini terjadi karena pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang potensial disebut sebagai “master mind” adalah bagian dari The Ruling Party sehingga Pimpinan KPK dan Dewas menjadi “mendadak “gugup”’ & “gagap.”
  8. Belum lagi ada problem fundamental, apakah Komisioner dan Dewas KPK yang bukan penegak hukum itu punya otoritas yang sah untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik KPK yang mempunyai otoritas melakukan tindakan pro-yustisia. Lalu, siapa yang mengawasi pekerjaan Dewas. 
  9. Ada logik yang sekarang sedang dipertanyakan akal sehat publik, apakah karena Komisoner dan Dewas KPK adalah produk dari Revisi UU KPK, salah satunya, dimotori oleh PDIP sehingga hal itu yang menyebabkan Komisioner dan Dewas KPK tidak “membela” penyidik KPK dan membiarkan “obstruction of justice” mencoreng kehormatan Lembaga KPK. 

Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi

Komentar Berita

Industri Hari Ini

OVO

Kamis, 20 Februari 2020 - 02:59 WIB

Sah, Mirza Adityaswara Presiden Komisaris OVO

PT Visionet Internasional (OVO), perusahaan pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan di Indonesia, dalam media gathering yang digelar di Jakarta pada hari ini Rabu (19/2/2020) mengumumkan…

GSP

Kamis, 20 Februari 2020 - 01:01 WIB

Datangi Amerika, Indonesia Pertahankan Fasilitas Sistem Tarif Preferensial Umum (GSP) Produk Ekspor

Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyatakan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk mempertahankan fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) bagi…

Menteri Teten usai menerima CEO PT Global Dairi Alami (PT GDA) Ihsan Mulia Putri, di Jakarta, Rabu (19/2).

Kamis, 20 Februari 2020 - 00:31 WIB

Menkop Akan Patahkan Dominasi Susu Impor

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi produk impor susu dalam memenuhi kebutuhan susu nasional.

Larangan untuk mendonorkan dan memperjualbelikan sperma

Kamis, 20 Februari 2020 - 00:19 WIB

Idih! Ada Larangan Jual Beli Sperma dalam RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban dan hak suami-istri dalam kehidupan perkawinan. Bahkan RUU itu mengatur secara khusus tentang perasaan.

Bank Danamon Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 Februari 2020 - 23:46 WIB

Sejak 1956, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Terus Catatkan Pertumbuhan

PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956 terus menunjukkan tata kelola bank yang baik. Hal ini tercermin dari hasil laporan keuangan yang dirilis pada hari ini Rabu (19/2/2020)…