Dewan Pengawas di Episenrum Korupsi?

Oleh : Bambang Widjojanto | Kamis, 16 Januari 2020 - 09:10 WIB

Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi (Foto Dok Berita Satu)
Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi (Foto Dok Berita Satu)

INDUSTRY.co.id - Tak nyana, Insan Peyelidik dan Penyidik KPK punya nyali untuk unjuk gigi. Walau dihujat tak henti-henti tapi masih bisa menggebrak korupsi. Komisioner KPU dan Bupati Sidoarjo “diciduk” KPK, di bulan Januari melalui OTT Korupsi.

  1. KPK nyaris mencetak hattrick, sayangnya, sedari awal, Komisioner KPK menolak menangani kasus Jiwasraya yang dikualifikasi sebagai skandal mega korupsi yang triliunan rupiah.
  2. Padahal, bau amis dan anyir kasus korupsi Jiwasraya ini, disinyalir merasuk hingga ke istana hingga potensial mencengkram kehormatan Presiden Jokowi, karena diduga, bukan tak mungkin, berkelindan dengan proses demokrasi yang baru saja usai.
  3. “Keberhasilan” OTT tak sepenuhnya dipuji. Dewan Pengawas justru dituding, penindakan korupsi semakin berbelit karena harus menunggu izin Dewan Pengawas atau Dewas sehingga KPK dianggap terbukti mengalami kegagalan dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020.
  4. Akibatnya fatal, pengumpulan barang bukti tidak bisa terlaksana dan orang-orang “penting”yang potensial menjadi pesakitan karena dapat dituduh dan sangat mungkin menjadi “master mind” atau “intellectual dader” justru “terlindungi; atau bahkan memang sedang dilindungi secara sengaja dan sistematis.
  5. ICW menilai kegagalan penyidik KPK menggeledah kantor DPP PDIP merupakan salah satu dampak negatif Revisi UU KPK. Publik menilai bukan hanya KPK gagal tapi KPK telah dipecundangi secara “sempurna”karena tak sanggup menegakkan kehormatannya dihadapan sekuriti kantor partai saja. Bahkan, diduga, penyidik KPK dihina secara “telanjang” karena harus diperiksa urin pada waktu hendak melakukan penindakan yang berkaitan dengan OTT di tempat lainnya.
  6. Kesemua tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai “obstruction of justice” karena menghalangi tindakan penyidik KPK, tapi justru tak pernah secara terbuka mendapat pembelaan secara paripurna dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Tak ayal, penyidik KPK seolah “bertarung” sendiri menegakkan kehormatan pro-yustianya tanpa dukungan yang nyata dari komisioner dan Dewas KPK. 
  7. Ada pertanyaan reflektif, apakah ini terjadi karena pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang potensial disebut sebagai “master mind” adalah bagian dari The Ruling Party sehingga Pimpinan KPK dan Dewas menjadi “mendadak “gugup”’ & “gagap.”
  8. Belum lagi ada problem fundamental, apakah Komisioner dan Dewas KPK yang bukan penegak hukum itu punya otoritas yang sah untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik KPK yang mempunyai otoritas melakukan tindakan pro-yustisia. Lalu, siapa yang mengawasi pekerjaan Dewas. 
  9. Ada logik yang sekarang sedang dipertanyakan akal sehat publik, apakah karena Komisoner dan Dewas KPK adalah produk dari Revisi UU KPK, salah satunya, dimotori oleh PDIP sehingga hal itu yang menyebabkan Komisioner dan Dewas KPK tidak “membela” penyidik KPK dan membiarkan “obstruction of justice” mencoreng kehormatan Lembaga KPK. 

Bambang Widjojanto: Aktivis Hak Azasi

Komentar Berita

Industri Hari Ini

yamaha cup race di boyolali

Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:15 WIB

Catat Tanggalnya, Adu Cepat Pembalap Nasional di 13 Kelas YCR Boyolali 2020

Para pembalap nasional yang saat ini berkompetisi di balap dunia WorldSSP seperti Galang Hendra Pratama, juga M. Faerozi yang bertarung di Supersports 600 (ARRC 2020), ataupun Anggi Setiawan…

Buruh tambang migas rakyat. (Ist)

Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:02 WIB

Akibat Eskpor Bijih Nikel Dilarang, Hutan-hutan Dibabat untuk Tembang Ilegal

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menyatakan larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau di bawah 1,7 persen ternyata tak diiringi oleh…

Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:00 WIB

1.050 Gerbong Kereta Api Nasional akan Ramaikan Perkeretaapian Bangladesh

Delegasi yang terdiri dari Menteri Perkeretaapian Bangladesh Nurul Islam Sujan bersama beberapa pejabat Kementerian Perkeretaapian Bangladesh serta Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmar…

Suzuki New Carry Pick Up

Sabtu, 29 Februari 2020 - 09:30 WIB

Naik 37,9%, New Carry Pick Up Dongkrak Penjualan Suzuki di Awal 2020

Di tahun baru 2020, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merk (APM) Suzuki di Indonesia berhasil menorehkan pencapaian positif melalui peningkatan pangsa pasar retail sales dari…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Sabtu, 29 Februari 2020 - 09:00 WIB

Bamsoet: Advokat Harus Mampu Manfaatkan Kemajuan Teknologi di Bidang Hukum

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan konstitusi UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap gerak langkah dalam kehidupan bermasyarakat,…