SPKS Minta Menteri Pertanian Baru Perhatikan Petani Sawit

Oleh : Herry Barus | Minggu, 27 Oktober 2019 - 06:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung pengangkatan Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. Syahrul Yasin Limpo adalah seorang birokrat sekitar 25 tahun mulai dari lurah, bupati sampai dengan gubernur memiliki pengalaman mengurusi pertanian dan perkebunan.

Pastinya sudah mengerti apa yang akan dikerjakan kedepan hal itu dapat dilihat pada program kerja 100 hari akan menyelesaikan permasalah data di sektor pertanian dan perkebunan sehingga masalah data yang selama ini berbeda-beda masing-masing kementerian segera selesai. kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, Jumat (25/10/2019).

Walaupun demikian, SPKS mengingatkan jangan sampai fokus Menteri Pertanian terkait perbaikan data tersebut hanya terbatas pada data sektor pangan saja, tetapi juga harus pada sektor perkebunan terutama sawit, data petani sawit di indonesia sampai saat ini masih bermasalah untuk itu harus masuk dalam 100 hari program kerja. "Kami juga berharap menteri pertanian yang baru tidak hanya fokus mengurusi sektor pertanian pangan seperti Menteri sebelumnya tetapi diharapkan juga akan menjadi menteri untuk petani sawit yang jumlahnya saat ini ada sekitar 15 juta petani," jelas Darto.   

Menurut Mansuetus Darto, selain pendataan petani yang juga penting adalah pertama perbaikan sumberdaya manusia (SDM) petani sawit yang saat ini masih rendah terutama pada pengelolaan kebun, artinya yang harus memperbayak pelatihan kepada petani, meberikan arahan kepada pemerintah daerah yang memiliki petani sawit agar petaninya dilatih melalui perangkat daerah seperti penyuluh di desa-desa.

Kalau selama ini penyuluh belum bekerja untuk memberikan pelatihan kepada petani maka ini harus dirubah agar penyuluh melatih petani, kalau misalnya penyuluh tidak punya kapasitas maka penyuluh juga harus disiapkan agar bisa membantu petani, hal ini sejalan program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua yaitu pembangunan SDM. Kedua kelembagan petani sawit juga masih bermasalah, banyak petani sawit saat ini belum memiliki kelembagan padahal kita tahu kelembagan memegang peranan sangat penting misalnya berkaitan dengan harga sawit petani dimana jika petani mendapatkan harga yang dikeluarkan pemerintah maka petani harus bermitra dengan perusahan sawit melalui kelembagaan mau koperasi ataupun gapoktan. Sehingga ini juga menjadi hal yang penting menjadi program Menteri Pertanian kedepan. 

 

“Kami juga mengingatkan Pak Menteri pertanian agar melakukan evaluasi keberadaan Badan pengelola Dan Perkebuann Sawit (BPDP-SAWIT) sejak dibentuk tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekpor CPO (Crude Palm Oil), teteapi pada sisi manfaat untuk petani belum memberikan dampak nyata  kepada petani sawit karena programnya hanya untuk kepentingan industri biodiesel, hitungan kami dari dana yang dikumpulkan tersebut sekitar Rp 38,7 triliun untuk subsidei biodiesel. Untuk hal ini kita minta pak menteri agar BPDP-SAWIT tersebut dipindahkan di bawah kementerian pertanian, “ ujar Sekjen SPKS, Mansuetus Darto

Selamat bekerja Pak Menteri Pertanian yang baru petani sawit memegan peranan penting dalam industri perkebunan sawit indonesia maka wujudkan kesejahteraan mereka lewat program Kementerian Pertanian. 

Tentang SPKS

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani. Saat ini, anggota SPKS sebanyak 52.000 anggota dan calon anggota sebanyak 50.000 petani kelapa sawit skala kecil. Anggota SPKS rata-rata memiliki luas lahan kurang dari 7 ha.  

SPKS didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2012. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Managing Director PT BWJ, Rully Lasahido (Hariyanto/Hariyanto)

Minggu, 15 Desember 2019 - 10:01 WIB

Experience Tanjung Lesung, Gebrak Sektor Pariwisata Banten

PT Banten West Java (BWJ) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung kembali membuat gebrakan di akhir tahun ini dengan meluncurkan produk layanan digital bernama Experience…

Anab Afifi, Penulis Buku dan CEO Boston Price Asia

Minggu, 15 Desember 2019 - 08:46 WIB

Bung Nadiem, Ketahuilah Tanpa Penghafal Dunia Kiamat!

Bung Nadiem, Anda perlu menengok kembali sejarah peradaban leluhur Anda. Anda telah mewarisi DNA leluhur Anda para penghafal hebat itu. Karena itulah, Anda bisa jadi sehebat sekarang ini.

Ketua MPR Bsmbang Soesatyo

Minggu, 15 Desember 2019 - 06:00 WIB

Generasi Milenial Merupakan Generator serta Kreator Kemajuan Bangsa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (bamsoet) menegaskan generasi milenial merupakan generator sekaligus kreator kemajuan bangsa. Karenanya harus menjadi subjek dan tujuan pembangunan dalam kerangka…

TNI-Polri Solid Berbenah Dalam Menyambut Natal Bersama Masyarakat di Senggo

Minggu, 15 Desember 2019 - 05:00 WIB

TNI-Polri Solid Berbenah Dalam Menyambut Natal Bersama Masyarakat di Senggo

Satgas Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad bersama Koramil, Polsek dan masyarakat kampung Senggo, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Papua, melaksanakan penyiapan sarana ibadah dalam rangka menyambut…

Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa

Minggu, 15 Desember 2019 - 04:05 WIB

PADMA Desak Menaker Segera Mempercepat MoU dengan Malaysia

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Keduanya juga berkomitmen untuk menyelesaikan…