Pakar Komunikasi Politik: Calon Jaksa Agung Harus Non Partisan

Oleh : Hariyanto | Senin, 21 Oktober 2019 - 11:54 WIB

Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)
Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Calon Jaksa Agung pada periode kedua Jokowi menjadi salah satu posisi yang disorot. Banyak opsi yang ditawarkan, namun yang paling mengemuka adalah calon orang tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut harus non partisan.

Beredar kabar Jaksa Agung yang bakal dipilih Jokowi-Ma'ruf adalah mantan Jampidum Noor Rachmad. Kabarnya, Noor Rachmad diduga partisan PDIP Perjuangan. Padahal, bayak pihak berharap Jokowi memilih Jaksa Agung yang tak terikat ataupun tak terafiliasi dengan partai politik (Parpol) tertentu untuk menghindari tendesi-tendensi politis.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia mengatakan bahwa Jaksa agung harus bebas dari konflik kepentingan karena karakteristiknya menjalankan fungsi penegakan hukum bagi semua warga negara.

"Posisi Jaksa Agung ke depan harus diisi kalangan profesional, bisa karir atau non karier. Yang penting jangan terafiliasi dengan partai politik. Sebab sekalipun mengundurkan diri dari partai, secara yuridis memang tidak ada keterkaitan lagi. Tapi secara sosiologis dan psikologis tetap ada keterkaitan," kata Emrus dalam diskusi di Kedai Keibar, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2019).

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, Jaksa Agung harus orang profesional, dari eksternal atau internal kejaksaan, bisa mantan Jaksa sehingga bisa independen.

“Tetapi jangan seolah-olah profesional padahal hasil dorongan dari parpol. Kalau sumbernya dari parpol, dia nanti punya dua tuan yaitu presiden dan partai. Itu tak boleh," ujarnya.

Untuk itu, Emrus menganjurkan agar soal pemililihan jabatan Jaksa Agung, presiden Jokowi perlu diberikan kemerdekaan untuk menentukan.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk dilakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Jaksa Agung. Dengan sistem ini dia yakin Jaksa Agung diisi figur yang jauh lebih independen.

"Lelang jabatan saja, biar terbuka. Atau diserahkan kepada organisasi hukum, dipilih, kemudian dikirim 3-4 nama kepada presiden, kemudian presiden menentukan. Bisa bersumber dari dalam kejaksaan, atau dari luar yang benar-benar tidak berfiliasi dengan kekuatan politik, atau partai," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:37 WIB

Mengupas Saham Pilihan Awal Pekan

IHSG masih terlihat berusaha untuk keluar dari fase konsolidasi wajarnya, memanfaatkan momentum koreksi wajar masih bisa dijadikan peluang oleh investor. IHSG akan berada di level 5821 - 6024.

Ilustrasi ATM BCA (Foto Ist)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:28 WIB

IHSG Konsolidasi, Enam Saham Jadi Perhatian

Secara teknikal seakan pulled back Moving Average 20 hari dan upper bollinger bands dengan konfirmasi break out support Moving Average 5 hari dilevel 5900. indikator Stochastic terkonsolidasi…

Fintech payment aplikasi Cashbac

Senin, 24 Februari 2020 - 05:05 WIB

Berburu Cashbac Reward 4 Kali Lipat

Tahun Kabisat (leap year) adalah tahun spesial, karena tahun ini tidak terdiri dari 365 hari akan tetapi 366 hari. Inilah keunikan lain dari bulan Februari yang membuatnya kian spesial. Tahun…

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Senin, 24 Februari 2020 - 04:00 WIB

Bakamla RI Tindak Lanjuti Arahan Presiden Dalam Penguatan Indonesian Coast Guard

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., langsung menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo tentang Penguatan Bakamla RI menjadi Indonesian Coast Guard dengan melaksanakan…

Danmenbanpur 2 Mar Bentuk IOF Surabaya Sebagai Pasukan Relawan Bencana Alam

Senin, 24 Februari 2020 - 03:20 WIB

Danmenbanpur 2 Mar Bentuk IOF Surabaya Sebagai Pasukan Relawan Bencana Alam

Dalam rangka meningkatkan komunikasi sosial dan tanggap penanggulangan bencana alam maka Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir (Danmenbanpur 2 Mar) Kolonel Marinir Citro Subono, memimpin…