Pakar Komunikasi Politik: Calon Jaksa Agung Harus Non Partisan

Oleh : Hariyanto | Senin, 21 Oktober 2019 - 11:54 WIB

Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)
Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Calon Jaksa Agung pada periode kedua Jokowi menjadi salah satu posisi yang disorot. Banyak opsi yang ditawarkan, namun yang paling mengemuka adalah calon orang tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut harus non partisan.

Beredar kabar Jaksa Agung yang bakal dipilih Jokowi-Ma'ruf adalah mantan Jampidum Noor Rachmad. Kabarnya, Noor Rachmad diduga partisan PDIP Perjuangan. Padahal, bayak pihak berharap Jokowi memilih Jaksa Agung yang tak terikat ataupun tak terafiliasi dengan partai politik (Parpol) tertentu untuk menghindari tendesi-tendensi politis.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia mengatakan bahwa Jaksa agung harus bebas dari konflik kepentingan karena karakteristiknya menjalankan fungsi penegakan hukum bagi semua warga negara.

"Posisi Jaksa Agung ke depan harus diisi kalangan profesional, bisa karir atau non karier. Yang penting jangan terafiliasi dengan partai politik. Sebab sekalipun mengundurkan diri dari partai, secara yuridis memang tidak ada keterkaitan lagi. Tapi secara sosiologis dan psikologis tetap ada keterkaitan," kata Emrus dalam diskusi di Kedai Keibar, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2019).

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, Jaksa Agung harus orang profesional, dari eksternal atau internal kejaksaan, bisa mantan Jaksa sehingga bisa independen.

“Tetapi jangan seolah-olah profesional padahal hasil dorongan dari parpol. Kalau sumbernya dari parpol, dia nanti punya dua tuan yaitu presiden dan partai. Itu tak boleh," ujarnya.

Untuk itu, Emrus menganjurkan agar soal pemililihan jabatan Jaksa Agung, presiden Jokowi perlu diberikan kemerdekaan untuk menentukan.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk dilakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Jaksa Agung. Dengan sistem ini dia yakin Jaksa Agung diisi figur yang jauh lebih independen.

"Lelang jabatan saja, biar terbuka. Atau diserahkan kepada organisasi hukum, dipilih, kemudian dikirim 3-4 nama kepada presiden, kemudian presiden menentukan. Bisa bersumber dari dalam kejaksaan, atau dari luar yang benar-benar tidak berfiliasi dengan kekuatan politik, atau partai," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sriwijaya Air Nataru

Jumat, 22 November 2019 - 06:00 WIB

Sambut Liburan Nataru, Sriwijaya Air Group Beri Free Baggage Allowance Sampai 20 Kg

Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, Sriwijaya Air Group kembali menghadirkan program istimewa bagi para pelanggan setianya. Program ini seakan memahami kebutuhan para…

Peluncuran realme 3

Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

Jadi Merek Smartphone Paling Cepat Berkembang, realme Masih akan Terus Melaju Kencang

Diperkenalkan ke pasar smartphone Oktober tahun lalu, kemudian menjadi Top 5 di Q2, dan Top 4 di Q3.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 21 November 2019 - 20:05 WIB

Tekan Impor Produk Petrokimia, Kemenperin Rayu SK Group Investasi di Indonesia

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya melakukan penjajakan peluang investasi sektor industri dari perusahaan-perusahan top di Korsel yang belum memiliki kegiatan produksi di…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 21 November 2019 - 19:30 WIB

Berkontribusi Cukup Signifikan, Industri Kimia Jadi Prioritas

Menperin Agus Gumiwang menyebutkan, industri kimia merupakan satu dari lima sektor yang sedang mendapat prioritas pengembangan, sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 21 November 2019 - 18:46 WIB

Pabrik Anyar Cabot di Cilegon Bakal Tekan Impor Rp 1,5 Triliun

PT. Cabot Indonesia (PT CI) merupakan satu-satunya produsen karbon hitam (carbon black) di dalam negeri, dengan total kapasitas produksi mencapai 90.000 ton per tahun.