Pakar Komunikasi Politik: Calon Jaksa Agung Harus Non Partisan

Oleh : Hariyanto | Senin, 21 Oktober 2019 - 11:54 WIB

Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)
Gedung Kejaksaan Agung (Foto : IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Calon Jaksa Agung pada periode kedua Jokowi menjadi salah satu posisi yang disorot. Banyak opsi yang ditawarkan, namun yang paling mengemuka adalah calon orang tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut harus non partisan.

Beredar kabar Jaksa Agung yang bakal dipilih Jokowi-Ma'ruf adalah mantan Jampidum Noor Rachmad. Kabarnya, Noor Rachmad diduga partisan PDIP Perjuangan. Padahal, bayak pihak berharap Jokowi memilih Jaksa Agung yang tak terikat ataupun tak terafiliasi dengan partai politik (Parpol) tertentu untuk menghindari tendesi-tendensi politis.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia mengatakan bahwa Jaksa agung harus bebas dari konflik kepentingan karena karakteristiknya menjalankan fungsi penegakan hukum bagi semua warga negara.

"Posisi Jaksa Agung ke depan harus diisi kalangan profesional, bisa karir atau non karier. Yang penting jangan terafiliasi dengan partai politik. Sebab sekalipun mengundurkan diri dari partai, secara yuridis memang tidak ada keterkaitan lagi. Tapi secara sosiologis dan psikologis tetap ada keterkaitan," kata Emrus dalam diskusi di Kedai Keibar, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2019).

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, Jaksa Agung harus orang profesional, dari eksternal atau internal kejaksaan, bisa mantan Jaksa sehingga bisa independen.

“Tetapi jangan seolah-olah profesional padahal hasil dorongan dari parpol. Kalau sumbernya dari parpol, dia nanti punya dua tuan yaitu presiden dan partai. Itu tak boleh," ujarnya.

Untuk itu, Emrus menganjurkan agar soal pemililihan jabatan Jaksa Agung, presiden Jokowi perlu diberikan kemerdekaan untuk menentukan.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk dilakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Jaksa Agung. Dengan sistem ini dia yakin Jaksa Agung diisi figur yang jauh lebih independen.

"Lelang jabatan saja, biar terbuka. Atau diserahkan kepada organisasi hukum, dipilih, kemudian dikirim 3-4 nama kepada presiden, kemudian presiden menentukan. Bisa bersumber dari dalam kejaksaan, atau dari luar yang benar-benar tidak berfiliasi dengan kekuatan politik, atau partai," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menteri Bahlil Tegaskan Indonesia Tak Akan Ekspor EBT ke Negara Manapun

Terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan ekspor EBT ke negara manapun. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan fokus terlebih dahulu…

Pameran lukisan bertajuk Wanderlust Indonesia

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:35 WIB

Sambut G20 & Dukung Ekonomi Kreatif, KEK Morotai Gelar Pameran Lukisan Bertajuk "Wanderlust Indonesia"

Menyambut G20 yang diadakan di Indonesia pada bulan November 2022 sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2022 dan mendukung ekonomi kreatif, salah satu anak usaha PT Jababeka…

Glamshine Kosmetik Luncurkan Produk Terbaru Aqua Beads

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:10 WIB

Glamshine Kosmetik Luncurkan Produk Terbaru Aqua Beads

Glamshine kosmetik resmi mengeluarkan produk terbaru dengan nama Aqua Beads yang akan di luncurkan pada tanggal 20 Mei, 2022 di Chakra venue & lounge, The Breeze Bumi Serpong Damai (BSD) Kota…

Petugas Dokter dan Perawat tangani Virus Corona (ist)

Jumat, 20 Mei 2022 - 17:54 WIB

PDSI Dibentuk, Komisi IX Akan Bahas RUU Praktik Kedokteran

Jakarta-Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bakal dibahas. Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, penggodokan payung hukum praktik kedokteran itu…

MenkopUKM Teten Masduki

Jumat, 20 Mei 2022 - 17:20 WIB

Tahun ini, Menteri Teten Pastikan UMKM Siap Bangkit dari Pandemi

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan pada tahun 2022 UMKM sudah siap bangkit dari pandemi COVID-19.