DPR RI Tunda Empat RUU yang Diminta Presiden

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 September 2019 - 14:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto Dok Industry.co.id)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya. Untuk itu DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan waktu, baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya.

Sedangkan dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengesahan RUU KUHP yang ditunda. Sebagaimana disampaikan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi III DPRI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9/19) kemarin telah disepakati untuk ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR. Mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU”.

"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet usai sidang paripurna di DPR, Selasa (24/9/19).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, pada dasarnya penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan berbagai profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga keberadaan pasal per pasalnya yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa 7 kepemimpinan Presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Kita sebenarnya sudah berada diujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum massif. Walaupun pada kenyataannya selama ini DPR RI melalui Komisi III telah membuka pintu selebarnya dalam menampung aspirasi. Para anggota DPR RI juga membawa aspirasi dari konstituennya. Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik," tutur Bamsoet.

Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan Pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

"Sebab seluruh sumber daya dan pemikiran telah tercurah dari para profesor, ahli, dan praktisi hukum seperti Prof. Muladi, maupun yang sudah wafat seperti (alm) Prof Soedarto, (alm) Prof. Roeslan Saleh dan (alm) Prof Satochid Kartanegara untuk menuntaskan RUU KUHP ini. Dan beliau-beliau bukanlah orang-orang sembarangan. RUU KUHP sebenarnya akan menjadi momentum terlepasnya Indonesia dan penjajahan hukum peninggalan kolonial selama kurang lebih 101 tahun. Bukan hanya berdikari, namun sebagai sebuah bangsa kita punya martabat karena bisa melahirkan RUU KUHP yang terdiri dari 626 pasal yang merupakan hasil karya anak bangsa," pungkas Bamsoet

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direksi Bhinneka Life

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 20:16 WIB

Bhinneka Life Luncurkan Program Save Pro

Jakarta – Perusahaan asuransi jiwa nasional PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) kembali mewujudkan komitmennya untuk terus berinovasi mengembangkan produk dan layanan melalui peluncuran…

Topping off Tamansari Bintaro Mansion

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 17:32 WIB

Tamansari Bintaro Mansion Siap Serah Terima Tahun 2020

Tangerang - Tamansari Bintaro Mansion, Apartment besutan PT WIKA Realty yang bekerjasama dengan PT Gaharu 88 Property dan berlokasi di Jl. Jombang Raya Kav. 88, Tangerang Selatan ini telah memasuki…

Area Parkiran/ilustrasi

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:42 WIB

Potensi Pendapatan Parkir DKI Jakarta Mencapai Rp 2 Triliun

Jakarta-Pertumbuhan kendaraan baru di ibu kota yang kian tak terkendali data Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018, mobil penumpang mencatat pertumbuhan tertinggi 6,48% per tahun pada periode…

Ilustrasi Ekspor (Ist)

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:02 WIB

Ekspor dan Pupulasi Industri Terus Naik

Nilai ekspor sektor industri mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 2015-2018. Pada tahun 2015, tercatat nilai eskpor sektor industri sebesar USD108,6 Miliar, melonjak menjadi USD130 Miliar…

Banyak Perusahaan Enterprise Menjadi Cerdas dengan Bertambahnya Investasi IoT

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Banyak Perusahaan Enterprise Menjadi Cerdas dengan Bertambahnya Investasi IoT

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), inovator yang mendukung perusahaan skala enterprise melalui solusi dan mitra terbaik agar berbagai perusahaan dapat mewujudkan kinerja yang unggul,…