DPR RI Tunda Empat RUU yang Diminta Presiden

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 September 2019 - 14:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto Dok Industry.co.id)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya. Untuk itu DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan waktu, baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya.

Sedangkan dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengesahan RUU KUHP yang ditunda. Sebagaimana disampaikan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi III DPRI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9/19) kemarin telah disepakati untuk ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR. Mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU”.

"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet usai sidang paripurna di DPR, Selasa (24/9/19).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, pada dasarnya penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan berbagai profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga keberadaan pasal per pasalnya yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa 7 kepemimpinan Presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Kita sebenarnya sudah berada diujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum massif. Walaupun pada kenyataannya selama ini DPR RI melalui Komisi III telah membuka pintu selebarnya dalam menampung aspirasi. Para anggota DPR RI juga membawa aspirasi dari konstituennya. Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik," tutur Bamsoet.

Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan Pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

"Sebab seluruh sumber daya dan pemikiran telah tercurah dari para profesor, ahli, dan praktisi hukum seperti Prof. Muladi, maupun yang sudah wafat seperti (alm) Prof Soedarto, (alm) Prof. Roeslan Saleh dan (alm) Prof Satochid Kartanegara untuk menuntaskan RUU KUHP ini. Dan beliau-beliau bukanlah orang-orang sembarangan. RUU KUHP sebenarnya akan menjadi momentum terlepasnya Indonesia dan penjajahan hukum peninggalan kolonial selama kurang lebih 101 tahun. Bukan hanya berdikari, namun sebagai sebuah bangsa kita punya martabat karena bisa melahirkan RUU KUHP yang terdiri dari 626 pasal yang merupakan hasil karya anak bangsa," pungkas Bamsoet

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Walikota Surabaya Risma dan Gubernur Jatim Khofifah (ist)

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:15 WIB

Halo Bu Khofifah Bu Risma, Jawa Timur Cetak Penambahan Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Loh!

Menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus tertinggi, meski jumlah pasien sembuh juga dilaporkan…

YCAB Donasikan Bantuan Listrik Bulan April-Mei 2020 kepada 20.497 Rumah

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:00 WIB

YCAB Donasikan Bantuan Listrik Bulan April-Mei 2020 kepada 20.497 Rumah

Light Up Indonesia, gerakan sosial untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan keringanan tagihan listrik bagi masyarakat prasejahtera selama pandemi COVID-19 diluncurkan sejak 21 April…

Ilustrasi Indonesia lawan Covid-19 (source FB Anto Yuniar)

Minggu, 07 Juni 2020 - 09:41 WIB

Terus Meningkat, Hingga Minggu Pagi Pasien Positif Covid-19 Mencapai 30.514, ODP 46.571 dan PDP Sebanyak 13.347

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat peningkatan pasien terinfeksi virus Covid-19 mencapai total 30.514 kasus diseluruh Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI Kunjungi Posko Masak JS2

Minggu, 07 Juni 2020 - 09:30 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Kunjungi Posko Masak Bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI mengunjungi Posko Masak JS2 di Jalan Raya Cilandak KKO

Ilustrasi Anak Sekolah (ist)

Minggu, 07 Juni 2020 - 09:30 WIB

85,5 Persen Orang Tua Cemas Anaknya Kembali Sekolah

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan sebanyak 85,5 persen orang tua cemas anaknya kembali ke sekolah pada tahun ajaran baru.