Harus Efektif, Pendanaan Asian Games Rp8,7 Triliun

INDUSTRY.co.id - Bogor - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pendanaan untuk gelaran olahraga internasional Asian Games 2018 harus efektif, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp8,7 triliun dan akan dilaksanakan di dua kota di Indonesia.

"Prinsip sekarang dari Asian Games dan Olimpiade adalah pembiayaan harus efektif, itu dunia. Tidak boleh lagi jor-joran," kata Kalla, saat ditemui seusai meresmikan Gedung-E Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS PMI) Bogor akhir pekan lalu.

Kalla mengatakan, jika pihak penyelenggara menginginkan dana yang berlebih pada Asian Games 2018, maka akan sulit bagi negara seperti Indonesia untuk menggelar event internasional itu. Jika demikian, hanya negara-negara besar seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Selatan yang mampu menyelenggarakan.

"Kalau jor-joran, maka hanya ada tiga negara yang sanggup menyelenggarakan Asian Games, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea. Berputar-putar di sana terus," ujar Wapres Kalla kepada awak media.

Kalla menjelaskan, besarnya biaya tersebut juga tidak luput dari banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan. Rencananya, pada Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, akan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga.

Tercatat, untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang tersebut memerlukan pendanaan kurang lebih sebanyak Rp8,7 triliun. Namun, hingga 2017 ini, baru sebanyak Rp500 miliar yang sudah dicairkan pemerintah, meskipun sesungguhnya pada tahun tersebut memerlukan pendanaan hingga Rp2,3 triliun.

Pencairan dana sebesar Rp2,3 triliun tersebut seharusnya akan dipergunakan untuk membayar para pemasok, vendor dan juga penyedia jasa.

"Kita sebenarnya menerima limpahan. Jadi kalau kita terima limpahan ini terlalu mewah, bagaimana bayarnya," kata Kalla.

Dalam upaya untuk mendanai Asian Games 2018 tersebut, pemerintah mendorong Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) atau Panitia Penyelenggara Indonesia untuk menggandeng perusahaan multinasional guna mendapatkan pendanaan.