PPh Final 0,5 Persen Mampu Mendorong Badan Hukum UKM Meningkat Signifikan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 11 September 2019 - 08:00 WIB

Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ke-XXIX di Surabaya,
Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ke-XXIX di Surabaya,

INDUSTRY.co.id - Surabaya — Kebijakan pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2018 telah berdampak positif pada meningkatnya badan hukum UKM secara signifikan. Meski tidak menyebutkan angkanya, namun Puspayoga mengaku hal itu sebagai sebuah capaian yang harus diapresiasi.

“Jadi diturunkan sudah meningkat badan hukum UKM, karena tidak lagi dikejar oleh pajak,” kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga saat mewakili Presiden Jokowi membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ke-XXIX di Surabaya, Jatim, Selasa (10/9/2019).

Puspayoga menjelaskan bahwa meningkatnya badan hukum UKM ini sejalan dengan tujuan skema PPh Final 0,5 persen yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

“Memang pemerintah menurunkan pajak UKM menjadi 0,5 persen itu bertujuan supaya UKM memiliki badan hukum resmi. Jadi sekarang sudah banyak yang berbadan hukum,” papar Puspayoga.

Puspayoga yang dalam kesempatan itu mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mensosialisasikan program pemerintah kepada pelaku UKM peserta Rakernas. Selain soal PPh Final 0,5 persen, juga soal penurunan suku bunga KUR dari yang sebelumnya 22 persen menjadi 7 persen.

“Sudah turun jauh loh. Ini agar dimanfaatkan oleh anggota Iwapi koordinasi dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BPD dan lainnya. Harus koordinasi dengan baik. Karena yang mau saya katakan bahwa menurunkan bunga KUR itu gak gampang,” pungkas Puspayoga.

Berikutnya Puspayoga menjelaskan soal program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Ia mengatakan program tersebut sudah terintegrasi baik dengan beberapa Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, maupun Badan Ekonomi Kreatif, serta lembaga pembiayaan ekspor-impor.

Menurut Puspayoga, program KITE pertama kali dikucurkan bagi pengrajin tembaga Tumang, Boyolali untuk mendapatkan bahan baku impor, dengan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Program KITE diresmikan Presiden Jokowi di Tumang, Boyolali. Kalau UKM mau impor tidak kena pajak masuk, begitu juga diekspor juga tidak kena pajak. Mereka itu banyak yang membuat meja, alat-alat dapur, lampu untuk diekspor ke Eropa dan AS,” katanya.

KITE merupakan upaya pemerintah memfasilitasi dan mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) nasional agar berkembang. Oleh karena itu, Puspayoga berharap para pelaku IKM dapat memanfaatkan kemudahan tersebut melalui badan usaha seperti koperasi yang akan memfasilitasi impor bahan baku untuk produksi melayani pasar ekspor.

Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemerintah dalam mengembangkan sektor mikro pada usaha sektor Mikro kecil di daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan membuka akses pasar bagi Masyarakat. Ia mengklaim anggotanya sudah mencapai 30 ribu orang dari kalangan wanita.

“Rakernas ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah harus bermanfaat kepada anggota Iwapi. Mari kita jadi mitra strategis pemerintah,” ucap Nita.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengutip apa yang disampaikan Bung Karno, bahwa ada tiga hal yang harus disiapkan oleh sebuah bangsa yang sedang membangun yaitu human skill investment, material investment dan mental investment. Menurut Khofifah saat ini Bangsa Indonesia masih harus bekerja keras untuk melakukan ketiganya.

“Saya mohon ini jadi catatan kita bersama dalam Rakernas Iwapi ini. PR kita sebagai sebuah bangsa pertama adalah persatuan, kedua persatuan, ketiga persatuan. Jadi bagaimana mempersatuan yang berbeda ini,” imbuh Khofifah.

Material investment sendiri terkait berbagai pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian human skill investment terkait penyiapan ketrampilan manusia Indonesia. Sedangkan mental investment terkait dengan karakter manusia Indonesia yang oleh Presiden Jokowi disebut revolusi mental.

“Yang tidak kalah penting yang disampaikan Bung Karno adalah Mental Investment. Pada 5 tahun yang lalu Pak Jokowi berpesan kepada kita bagaimana bangsa ini pentingnya revolusi mental,” kata Khofifah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit Marinir Surabaya Jaga Stamina Tubuh dengan Bermain Bulutangkis

Rabu, 03 Juni 2020 - 03:00 WIB

Prajurit Marinir Surabaya Jaga Stamina Tubuh dengan Bermain Bulutangkis

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan stamina dan imunitas tubuh guna menangkal virus corona (Covid-19), prajurit ‘Gurita Cakti’ (sebutan Yonif 5 Marinir) melaksanakan pembinaan fisik dengan…

Fenny Sweety, Konsultan Diet Sehat asal surabaya

Rabu, 03 Juni 2020 - 02:53 WIB

Konsultan Cantik Asal Surabaya Ini, Punya Saran Dasyat Hadapi New Normal

Jakarta-Setelah lama memberlakukan karantina atau istilah kerennya work from home (WFH), Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia memasuki fase new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi…

Alvin Suryohadiprojo

Rabu, 03 Juni 2020 - 01:55 WIB

Soal Perusahaan Rintisan, Lawyer Ganteng Ini Punya Tiga Jurus Pendekatan Agar Mood Investor Tetap Tinggi

Jakarta-Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan bisnis startup di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat didukung oleh kemajuan teknologi digital serta tumbuhnya pengguna internet di tanah…

Pemprov Jabar kerjasama dengan Telkom University dan Cisco

Selasa, 02 Juni 2020 - 21:26 WIB

Pemprov jabar Gandeng Telkom University dan Cisco Wujudkan Kota Cerdas di Tengah Pandemi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Telkom University, dan Cisco setuju untuk berkolaborasi dalam inisiatif Kota Cerdas, yang salah satunya mendukung Ketahanan Pelayan Publik dalam menghadapi COVID-19…

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 02 Juni 2020 - 20:19 WIB

PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Berhasil Cetak Pendapatan Rp3,5 triliun Periode Januari-April 2020

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC membukukan pendapatan sebesar Rp. 3,5 triliun selama periode Januari-April 2020. Dengan capaian ini, IPC masih optimistis pendapatan usaha perseroan…