Label Kawasan Hutan Mengganggu, Pembahasan RUU Pertanahan Perlu Dilanjutkan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 16 Juli 2019 - 13:44 WIB

Hutan (Foto Dok Industry.co.id)
Hutan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pertanahan pada tahun ini sebaiknya dilanjutkan. Ini sebagai  upaya untuk merealisasikan amanat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Sudarsono Soedomo menanggapi desakan sejumlah kalangan salah satunya Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) yang meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda dan pembahasannya dilanjutkan di periode 2019-2024.

”Jangka waktu penantian  selama 18 tahun sebenarnya sudah lebih dari cukup. Jangan sampai regulasi ini senasib dengan saudara tuanya, yakni UU 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria) yang sejak lahir dikerdilkan, “ kata  Sudarsono di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut Sudarsono, jutaan rakyat Indonesia selama  puluhan tahun telah hidup dalam ketidakpastian akibat dari ketidakjelasan status tanah mereka.

“Menunda pengesahan RUU Pertanahan bukan opsi. Sempurnakan segera bila masih ada yang dianggap kurang dan percepat pengesahannya bila mungkin.”

Dia berpendapat, pembenahan masalah pertanahan harus segera dilakukan.  Apalagi, label kawasan hutan sudah sangat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional.

 Kegagalan pemanfaatan tanah di Indonesia sudah sangat parah dan bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Satu hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak kalangan yakni karena rezim penguasaan dua pertiga tanah Indonesia bersifat otoritarianisme.

“Model seperti ini sudah jelas gagal di seluruh dunia. Ke depan, berikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Bagi yang masih terikat oleh otoritarianisme, pilihannya hanya dua, yakni mendemokratisasi diri atau mati.”

Sudarsono menambahkan, ironi dari argumen kemakmuran dan keadilan digunakan untuk menjustikasi penguasaan lahan sebagai kawasan hutan serta  penetapan sebagian besar kawasan hutan, terutama di luar Pulau Jawa sebenarnya, tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

“Kebohongan tentang kawasan hutan itu terus dihembuskan, bahkan oleh kalangan akademisi, sehingga publik pada umumnya menjadi percaya begitu saja. Banyak orang telah dipenjara akibat kebohongan yang telah dipercaya menjadi kebenaran dan diadopsi menjadi hukum,” kata dia.

Di sisi lain,  kawasan yang dikuasai mencapai dua pertiga tanah Indonesia,  sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya kurang dari satu persen.

“Sangat jauh dari mampu memberi kemakmuran. Apalagi, sekitar 46,6 hingga 47,7 juta ha kawasan hutan yang diklaim tersebut tidak produktif. Artinya, argumen perlindungan ekologi juga jauh panggang dari api dan merupakan pemborosan sumberdaya alam yang luar biasa. “

Saat ini, dari luas izin penggunaan kawasan, hanya kurang dari 5% dinikmati rakyat kecil, sementara lebih dari 50% perusahaan besar pemegang izin tidak aktif dan membiarkan arealnya terlantar. “Terlalu jelas bahwa pemanfaatan lahan berlabel kawasan hutan sangat jauh dari keadilan.”

Pernyataan senada dikemukakan Pengamat hukum kehutanan dan Lingkungan DR Sadino. Dia berpendapat bahwa pembahasan RUU tersebut harus dilanjutkan. “Ada beberapa aturan yang sudah usang dan perlu diperbaharui,.”

Semangat  RUU pertanahan itu adalah memperbaiki pemanfaatan tata ruang.’Kalau KLHK menyebut ruang kritis 20 persen apa hal ini  hanya menjadi bahan pemberitaan saja, tanpa ada solusi.

Seharusnya, kata Sadino, lahan kritis itu tidak dibiarkan menjadi lahan tidur, padahal ada solusi lain, yakni dimanfaatkan  untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Apalagi, tantangan yang dihadapi pada masa depan hanya terbatas pada upaya peningkatan produksi tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

“Tantangan ini bisa dijawab dengan memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif.”

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Djoko Santoso - Manajer Biro Promosi, Ustaz Yusuf Mansur, Hanif Setyo Nugroho - Direktur Pemasaran dan Pengelolaan Properti, Pundjung Setya Brata - Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti DAN Nanang Safrudin Salim - Project Director RIVIA

Senin, 18 November 2019 - 22:43 WIB

Garap Tiga Proyek Baru, Adhi Commuter Properti Percepat Pengembangan Kawasan TOD di Kota Bogor.

Jakarta-PT Adhi Commuter Properti (ACP) sebagai pengembang terpercaya terus menunjukkan agresivitas dalam mengembangkan kawasan yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Ada 3 proyek…

Sawah foto Doc Kementan

Senin, 18 November 2019 - 22:36 WIB

Kementan: Indonesia Taat Sebagai Negara Anggota WTO

Jakarta - Sempat bersengketa dalam sejumlah rekomendasi World Trade Organization (WTO), Pemerintah tetap optimistis keanggotaan di dalam organisasi tersebut tetap akan menguntungkan Indonesia…

Susi Pudjiastuti mengunjungi Tanjung Lesung

Senin, 18 November 2019 - 22:24 WIB

Kunjungi KEK Tanjung Lesung, Susi Pudjiastuti: Sunset-nya Luar Biasa!

Susi Pudjiastuti datang sebagai Pandu Laut Nusantara untuk melihat lokasi dan nelayan yang terdampak tsunami 22 Desember 2018. Lalu menghibahkan 5 kapal kepada nelayan yang membutuhkan.

President University

Senin, 18 November 2019 - 21:53 WIB

Respon Nyata President University dalam Upaya Menyongsong Bisnis Era Industri 4.0

ikarang. Perkembangan bisnis yang sangat pesat terutama menghadapi revolusi industry 4.0 diprediksi akan membuat persaingan akan semakin ketat dan sulit kedepannya.

Jababeka

Senin, 18 November 2019 - 21:40 WIB

Cikarang Surganya Pabrik, Apartemen dan Mall

Cikarang, Merupakan salah satu daerah yang terletak di daerah Jawa Barat tepatnya di kota Bekasi yang menjadi tujuan orang untuk memperoleh pekerjaan.