PLN Rilis Obligasi PUB Tahap IV Senilai Rp2,953 Triliun

INDUSTRY.co.id - Jakarta —  PT PLN (Persero) menerbitkan obligasi berkelanjutan III Tahap IV tahun 2019 senilai Rp2,953 triliun. Obligasi PUB tahap IV ditawarkan dengan lima seri.

Seri A senilai Rp637 miliar dengan kupon bunga 8% dan tenor selama 5 tahun, seri B sebesar Rp315 miliar dengan kupon 8,5% dan tenor 7 tahun, seri C Rp549 miliar dengan kupon 8,7% dan tenor 10 tahun, seri D Rp395 miliar dengan kupon 9,5% dan tenor 15 tahun, serta seri E sekitar 1,057 triliun dengan kupon 9,975% dan tenor 20 tahun. 

Bersamaan dengan penerbitan obligasi PUB tahap IV ini, PLN juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap IV tahun 2019 sekitar Rp1,250 triliun.

Sukuk ijarah tahap IV tersebut, ditawarkan sekitar lima seri. Seri A sekitar Rp274 miliar dan tenor 5 tahun, seri B Rp368 miliar dan tenor 7 tahun, seri C Rp20 miliar dan tenor 10 tahun, seri D sekitar Rp49 miliar dan tenor 15 tahun, serta seri Rp539 miliar dan tenor 20 tahun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, perseroan telah memeroleh hasil pemeringkatan atas obligasi berkelantan III dan sukuk ijarah dari Pefindo,, yakni ‘AAA’ dan ‘AAA(sy).

Adapun, para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah dipercayakan kepada BCA Sekuritas BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Maybank Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia.

Jadwal pelaksanaan penerbitan surat utang ini adalah masa penawaran umum dilakukan pada 26-29 Juli 2019, penjatahan 30 Juli, pengembalian uang pemesanan 1 Agustus, serta pencatatan di BEI 2 Agustus 2019.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua. (imq)